Jayakarta News – Oknum “KPK and the Gang” diharap tidak terus-menerus menebar fitnah untuk mengkriminalisasi 20 capim KPK yang sudah diloloskan Pansel KPK. Jika mereka memang punya data kongkrit tentang kebrengsekan capim KPK, buka saja ke publik dan jangan membuat gaduh dan “perang segitiga” antara KPK-Pansel-Capim. Demikian siaran pers Indonesia Police Watch (IPW) yang ditandatangani Ketua Presidium Neta S. Pane, hari ini (25/8/2019).
IPW mendukung penuh jika oknum “KPK and the Gang” membuka data data bahwa ke 20 capim yang lolos itu bermasalah. Sebab oknum “KPK and the Gang” selalu menyebutkan bahwa “dari 20 nama yang lolos profile assessment, masih ada (capim) tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, dugaan penerimaan gratifikasi, dugaan perbuatan lain yang pernah menghambat kerja KPK, dugaan pelanggaran etik saat bekerja di KPK”.
Hal itu mereka katakan kepada wartawan, Sabtu hingga Minggu (23/24/8). IPW berharap, mereka menyebutkan secara jelas, kapan sidang etik itu berlangsung dan apa isi keputusannya. Sebab dari penelusuran IPW, pelanggaran etik yang dituduhkan itu hanya “katanya… katanya yang tanpa dasar dan tidak ada proses hukumnya”. Jika hanya isu yang ditebar, sama artinya oknum “KPK and the Gang” menyebar fitnah untuk mengkriminalisasi.
Sebaliknya, jika memang ada datanya, dibuka saja dan capim bermasalah itu didorong untuk diproses hukum ke pengadilan. Jangan hanya karena takut kepentingan kelompoknya bakal terganggu, oknum “KPK and the Gang” itu bermanuver menyebar fitnah dan melakukan kriminalisasi lewat opini publik.
IPW sendiri sangat mengapresiasi hasil kerja Pansel KPK dan mendukung penuh langkah Pansel KPK yang sudah mencoret dua petahana dalam proses seleksi capim KPK dan diharapkan dalam proses seleksi selanjutnya petahana yang masih ikutan juga harus dicoret. Ada empat alasan kenapa petahana KPK harus dicoret. Pertama, jangan jadikan tradisi petahana bisa dua periode. Kedua, petahana selama ini tidak bisa menjaga soliditas KPK hingga terbelah menjadi “polisi India dan polisi Taliban”. Ketiga, petahana tidak mampu mewujudkan status audit keuangan KPK menjadi WTP, tapi hanya sebatas WDP.
Status WDP bagi sebuah lembaga antirasuah adalah posisi yang sangat memalukan, karena menunjukkan lembaga antirasuah itu tidak tertib keuangan atau anggaran dan berpotensi terjadi korupsi di KPK. Keempat, kesemrawutan yang terjadi di KPK adalah wujud ketidakmampuan dan kegagalan petahana. Jika sudah demikian untuk apa petahana dipertahankan lagi oleh Pansel KPK.
Hasil kerja keras pansel dalam melahirkan 20 dari 40 capim KPK patut dihargai semua pihak. Memang kerja keras pansel ini belum final. Masih ada satu tahap lagi, yakni seleksi tahap wawancara, yang akan memilih 10 dari 20 capim. Dengan terpilihnya 20 orang ini, capim makin mengkristal menuju proses pemilihan figur-figur yang profesional untuk menjadi pimpinan KPK ke depan.
Dari keterpilihan 20 figur capim ini makin terlihat bahwa akan masuk empat figur polisi dalam 10 besar, untuk kemudian akan dipilih presiden 5 figur yang dua di antaranya nantinya adalah polisi. Hadirnya dua figur polisi di jajaran pimpinan KPK saat ini sangat diperlukan untuk menata dan menertibkan kekacauan di KPK serta menyatukan kembali KPK yang terbelah dua antara “polisi India dan polisi Taliban”. Dengan solidnya KPK diharapkan fungsi-fungsi strategis KPK, seperti fungsi supervisi bisa berjalan maksimal. Dengan berjalannya fungsi-fungsi strategis ini KPK tidak hanya berperan sebagai pemadam kebakaran dalam pemberantasan korupsi di negeri ini. Tapi benar benar bisa menjadi lembaga yang mencegah mewabahnya korupsi di negeri ini.
Pansel sepertinya berusaha melahirkan pimpinan yang bisa membawa paradigma baru bagi KPK, khususnya dalam pemberantasan dan mencegah mewabahnya korupsi di negeri ini. Tapi rupanya ada oknum “KPK and the Gang” yang tidak suka karena khawatir kepentingan kelompoknya terganggu. Sebab mereka seakan ingin membuat “kerjaan sendiri” di KPK, sehingga semua hasil kerja Pansel KPK mereka cerca, seolah mereka paling benar sendiri. Sikap oknum “KPK and the Gang” ini harus dilawan semua pihak. (*/rr)
