JAYAKARTA NEWS— Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati dan termasuk Walikota-Wakil Walikota, kalau tidak ada aral melintang, akan diselenggarakan secara serentak pada 27 November 2024.
Provinsi Sumatera Utara adalah satu di antara 37 Daerah Tingkat I di Indonesia yang akan turut menyelenggarakan Pilkada-Pilgub (Pemilihan Gubernur) secara serentak tersebut.
Kemungkinan masing-masing partai politik dan koalisinya sudah mengantongi nama-nama Bakal Calon (Balon) Gubsu. Kriteria Balon yang diusung pastilah sesuai keinginan dan kebutuhan partai. Tentu juga sudah dipertimbangkan dan diperhitungkan secara matang dari berbagai sisi.
Beberapa bulan ke depan, paling tidak dua sampai tiga bulan menjelang Pilkada, Balon Gubsu satu persatu mulai bermunculan ke publik. Dan mendekati pendaftaran ke KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daeah), nama-nama Balon Cawagub pun mengikuti muncul ke publik.
Secara umum, seorang wakil, baik Wakil Gubernur, Bupati maupun Wakil Walikota, terkesan sebagai pelengkap saja. Kayaknya sudah tradisi bahwa popularitas seorang wakil tidak dibiarkan melebihi kepala daerah yang diwakilinya. Dan cenderung, keberadaan wakil itu adalah hasil dari bargaining position antara sesama partai koalisi atau dukungan suatu kekuatan politik yang diperhitungkan dapat memperkuat pasangan calon.
Pilkada serentak pada 2018, Khofifah Indar Parawansa adalah satu-satunya kaum hawa yang terpilih menjadi gubernur, berpasangan dengan Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Selain itu, ada 10 bupati dan 3 walikota yang terpilih mewakili kaum hawa pada Pilkada 2018.
Merujuk pada Pilkada 2018, hitung-hitungan gender di tingkat nasional, 14 orang atau sekitar 36% perempuan terpilih sebagai kepala daerah. Peringkat itu mendekati angka 50%.
Bagaimana dengan Pilkada serentak 2024? Apakah kaum perempuan bisa dan mampu mengulangi “prestasi” 2018 atau mungkin jumlahnya bisa lebih besar? Pastinya hanya Tuhan yang tahu.
Mungkinkah posisi Gubsu diduduki seorang perempuan? Sejauh ini bayangan sosok seorang perempuan kandidat Gubsu saja belum ada terlihat. Untuk saat ini, boleh dibilang hampir tidak mungkin posisi Gubsu dijabat perempuan.
Biarkanlah saat ini posisi Gubsu itu sebuah harapan yang suatu saat nanti bukan tidak mungkin menjadi kenyataan diduduki kaum perempuan. Tapi untuk posisi Wagubsu, tak salah diperjuangkan dalam Pilkada 2024.
Asnidar Matondang (51), setuju dan mendukung kalau perempuan menjadi Wagubsu. Menurut warga Helvetia, Kota Medan itu, perlu juga sekali-sekali perempuan terpilih menjadi wakil gubernur, biar ada warna baru.
“Cocoklah itu, jadi ada warna baru di Pilkada Sumut, pasangan calon ada perempuannya,” imbuh Asnidar yang berjualan pakaian di Pasar Helvetia, Kamis (18/4), melalui telepon genggamnya. Kata Asnidar, yang penting bagus, punya gebrakan nyata, bisa dirasakan masyarakat dan jangan janji-janji saja.
Senada dengan Asinidar, Lusi Kumala Sari (55), juga setuju, bahkan ia mendukung kalau perempuan menjadi wakil gubernur melalui Pilkada Sumut 2024. Lusi lebih setuju, wakil gubernur itu non partai, dan kalau bisa seorang profesional atau akademisi yang kemampuannya bisa mendukung program-program gubernur.
Lusi melalui hand phone-nya, Kamis (18/4), warga Karya Bakti, Helvetia, Medan, mengatakan pastilah ada perempuan di Sumut yang mampu menduduki jabatan wakil gubernur. “Yang bisa dan mampu pasti ada, kesempatan yang belum berpihak kepada perempuan,” ujar ibu 4 putra dan 1 putri tersebut.
Kalaupun perempuan dianggap punya kekurangan atau kelemahan saat memimpin, kurang tegas misalnya, Lusi menandaskan bahwa setiap pemimpin itu pasti punya kekurangan atau kelemahan. Maka pemimpin tidak harus dihujat, kalau mau dikritik silahkan.
Meirina (51) bernada semangat mengatakan pasti mendukung jika Wagubsu perempuan. “Kalau bisa gubernurnya saja perempuan,” celoteh Mei via telepon genggam, Sabtu (20/4).
Setiap Pilkada di Sumut belum pernah perempuan pasangan Cagubsu, itu jadi pertanyaan tapi susah jawabnya. Mei yakin dan penuh harap, bila wakil gubernur perempuan ada bedanya dengan laki-laki, terutama perhatian dan kepekaan terhadap kaumnya.
Selama ini, paling tidak sudah tiga periode gonta-ganti gubernur-wakil gubernur, Mei belum merasakan dan mengalami adanya perubahan dalam pola pelayanan dan perlakuan terhadap sebagian masyarakat yang memiliki usaha kecil.
Pada 2007 hingga sekarang atau sudah berjalan tujuh belas tahun, ia menggeluti usaha kecil-kecilan, seperti jenis kue-kue basah, gorengan, nasi briani atau jenis masakan arab dan lainnya. Dipasarkan secara online dan dijajakan langsung.
Pengalaman selama belasan tahun berjualan jenis makanan, dimana usahanya masuk ketegori/kelompok usaha mikro, kecil menengah (UMKM), Mei merasa diperlakukan kurang adil, pihak UMKM lebih berpihak terhadap orang-orang dekatnya saja. Jelas ibu satu anak ini, tidak sedikit pemilik usaha kecil mengalami perlakuan serupa.
Mei mencontohkan, kalau instansi-instansi pemerintah atau dibawah naungan pemerintah seperti Bank Sumut, Bea Cukai, PLN dan instansi pemerintah lainnya menyelenggarakan bazar, ia tidak pernah dilibatkan, padahal sudah masuk grup bazar. Peserta bazar, orangnya itu-itu saja yang diikutkan.
“Kayaknya sudah dimonopoli. Peserta bazar dari tahun ke tahun adalah orang-orang yang punya jaringan dan hubungan dekat dengan pihak instansi-instansi khususnya di bidang UMKM,” papar Mei, eks karyawan Hotel Emerald Garden Medan.
Warga Tanjung Mulia, Kota Medan ini menambahkan, ia sudah punya izin usaha, tapi belum punya izin label halal. Menurut Mei, mengurus secara prosedur tidak mudah. “Buktinya sudah beberapa tahun ini label halal punya ku belum keluar,” keluhnya. Bisa mudah, asalkan punya kenalan orang dalam, dan juga dibarengi “pelicin”.
Bagi Mei, siapapun gubernurnya tidak masalah, kalau bisa wakilnya perempuan saja. Syaratnya, berpendidikan, berkredibilitas, baik, dikenal masyarakat dan peka terhadap kepentingan warganya. Mei berharap, perempuan sebagai Wagubsu membawa perubahan yang lebih baik.
Sementara, Selwa Raja (54), Sekretatis Jenderal Komunitas India Nusantara (KIN) menegaskan perempuan sebagai Wagubsu tidak masalah, tapi Gubsu-nya Bobby Nasution. “Pilpres 2024, kami dukung 02, Pilgubsu tahun ini, pasti dukung Pak Bobby Nasution,” jelas Selwa.
Menurut Selwa silahkan saja Wagubsu perempuan, dan memang belum pernah. Tentu sosok perempuan yang mau dan bisa membawa perubahan serta perkembangan Sumut ke arah lebih baik, bermanfaat dan dirasakan masyarakat banyak. Lebih spesifik, perempuan yang dimaksud cerdas, peka dan peduli daerahnya dan punya kredibilitas.
Dalam lima tahun terakhir, Selwa menyoroti masalah pelayanan pengurusan perizinan di Sumut belum menunjukkan perubahan. Contonya, mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) bisa sampai satu tahun. Dan begitu juga mengurus sertifikat kayak dipersulit dan berbelit-belit. Kata Selwa, mungkin kalau uang tunai bisa lancar.
Selwa berharap, Bobby Afif Nasution menjadi Gubsu, semoga ada perubahan-perubahan yang lebih baik di Sumut, salah satu perubahan pembenahan sistem pelayanan terhadap masyarakat.
“Kalaupun Cawagub Pak Bobby perempuan, kami pasti dukung,” tandas Selwa, Minggu (21/4). Mungkinkah terwujud?
Selamat Hari Kartini***(Roel Sitohang)
