Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menegaskan bahwa pelindungan pekerja migran Indonesia harus dimulai sejak dari desa melalui penguatan tata kelola data yang terintegrasi, akurat, dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Forum Multi-Pemangku Kepentingan Penguatan Tata Kelola Data Pekerja Migran Indonesia di Tingkat Desa yang diselenggarakan di ARTOTEL Gelora Senayan, Jakarta, Kamis (18/6). Forum ini mempertemukan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemerintah desa, serta mitra pembangunan internasional untuk membangun kesamaan arah dalam mewujudkan ekosistem data migrasi nasional yang lebih kuat. Forum ini dirancang untuk memperkuat koordinasi, menghindari duplikasi, dan membangun peluang kolaborasi lintas sektor.
Direktur Jenderal Pemberdayaan KP2MI, Dr. Muh. Fachri, S.STP., M.Si., menegaskan bahwa tata kelola data bukan lagi sekadar urusan administratif, melainkan instrumen strategis negara dalam menghadirkan pelindungan yang tepat sasaran bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya.
“Data bukan sekadar angka. Data adalah instrumen hadirnya negara. Semakin akurat data yang kita miliki, semakin cepat negara dapat bertindak, semakin tepat kebijakan yang diambil, dan semakin kuat pelindungan yang dapat diberikan kepada pekerja migran Indonesia,” tegas Fachri.
Menurutnya, dinamika migrasi global yang semakin kompleks menuntut perubahan cara pandang pemerintah dalam mengelola migrasi tenaga kerja. Indonesia tidak lagi hanya berperan sebagai negara asal pekerja migran, tetapi juga sebagai negara tujuan dan negara transit dalam lanskap migrasi internasional.
Situasi tersebut menjadikan migrasi sebagai isu pembangunan nasional yang bersifat multidimensi, yang berkaitan erat dengan ketahanan keluarga, pembangunan desa, keamanan sosial, hingga pertumbuhan ekonomi.
“Kita tidak lagi dapat menangani isu migrasi secara sektoral. Tantangan yang semakin kompleks membutuhkan pendekatan whole-of-government, di mana seluruh kementerian, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan mitra pembangunan bergerak dalam satu arah kebijakan yang sama,” ujar Fachri.
Dalam kesempatan tersebut, Direktorat Jenderal Pemberdayaan juga menyoroti masih adanya tantangan besar berupa fragmentasi data antar sektor yang menyebabkan proses pelindungan menjadi kurang optimal.
Berbagai kementerian dan lembaga masih mengelola data secara terpisah, sementara mekanisme pertukaran data belum sepenuhnya terintegrasi hingga tingkat desa. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan keterlambatan pengambilan kebijakan, ketidaktepatan intervensi, serta risiko duplikasi dan hilangnya informasi.
Karena itu, KP2MI mendorong perubahan paradigma tata kelola migrasi, dari pendekatan yang bersifat administratif menuju sistem yang lebih strategis, terintegrasi, dan berbasis komunitas.
Salah satu instrumen utama yang dikedepankan adalah Program Desa Migran EMAS (Edukatif, Maju, Aman, dan Sejahtera) yang menempatkan desa sebagai pusat pelindungan dan pemberdayaan pekerja migran Indonesia.
Program tersebut tidak hanya berfokus pada pekerja migran yang bekerja di luar negeri, tetapi juga memperhatikan kondisi keluarga yang ditinggalkan, penguatan literasi migrasi aman, pengelolaan data, serta reintegrasi sosial dan ekonomi ketika pekerja migran kembali ke daerah asal. Blueprint Desa Migran EMAS menempatkan empat fungsi utama desa, yaitu pusat informasi migrasi aman, pengelolaan data PMI, penguatan ketahanan keluarga, dan pemberdayaan ekonomi.
Fachri menegaskan bahwa desa memegang posisi yang sangat strategis karena merupakan titik awal sekaligus titik akhir seluruh siklus migrasi pekerja migran Indonesia.
“Seluruh perjalanan pekerja migran Indonesia dimulai dari desa dan akan kembali ke desa. Karena itu, apabila desa kuat, maka pelindungan akan kuat. Sebaliknya, apabila desa lemah, maka risiko migrasi akan semakin meningkat,” ujarnya.
Di sisi lain, Indonesia juga telah memiliki fondasi nasional melalui Sinergi Data Migrasi Internasional (SDMI) yang dikembangkan sejak tahun 2019 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian PPN/Bappenas, dan kementerian/lembaga terkait. SDMI memiliki Cetak Biru 2023-2028 dan telah dipresentasikan pada International Migration Review Forum (IMRF) 2026 sebagai wujud komitmen Indonesia dalam memperkuat tata kelola data migrasi.
Melalui forum ini, KP2MI menegaskan bahwa penguatan data di tingkat desa bukan berarti membangun sistem baru, melainkan menyinergikan seluruh inisiatif yang telah ada ke dalam satu ekosistem nasional yang saling terhubung.
Untuk mempercepat implementasinya, Direktorat Jenderal Pemberdayaan mendorong lima agenda prioritas nasional pada periode 2026-2027, yaitu penyusunan pedoman nasional tata kelola data PMI di tingkat desa, penetapan standar interoperabilitas data lintas kementerian dan lembaga, perluasan implementasi Desa Migran EMAS, peningkatan kapasitas aparatur desa secara nasional, serta pembentukan forum koordinasi operasional yang berkelanjutan.
Lebih jauh, Fachri menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola data tidak boleh diukur dari banyaknya sistem digital yang dibangun.
“Ukuran keberhasilan kita bukan berapa banyak dashboard yang dibuat, tetapi seberapa banyak persoalan pekerja migran Indonesia yang berhasil kita selesaikan. Data harus menghasilkan kebijakan yang nyata dan kebijakan harus menghasilkan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Melalui forum ini, KP2MI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor guna membangun sistem pelindungan pekerja migran Indonesia yang lebih presisi, inklusif, dan berkelanjutan.
Negara, lanjut Fachri, harus hadir hingga tingkat desa agar tidak ada lagi pekerja migran Indonesia yang terlewat dari pelindungan.
“Pelindungan pekerja migran bukan hanya tentang mereka yang bekerja di luar negeri. Ini tentang menjaga ketahanan keluarga, memperkuat desa, dan membangun masa depan Indonesia. Ketika data akurat, desa berdaya, dan kolaborasi berjalan, maka negarabenar-benar hadir untuk rakyatnya.” (*)
