Menkeu Tekankan Adanya Tantangan Yang Berubah pada Penanganan Perubahan Iklim

JAYAKARTA NEWS – Sebagai bagian dari rangkaian Pertemuan Tahunan International Monetary Fund dan World Bank Group 2022, Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim (Coalition of Finance Ministers for Climate Action) mengadakan Pertemuan Tingkat Menteri ke-8 di bawah kepemimpinan bersama Menteri Keuangan Indonesia (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Keuangan Finlandia Annika Saarikko sebagai co-chairs pada Rabu (12/10) di Washington DC.

“Selaku Co-chair, kami memoderasi dua topik agenda, yakni transisi hijau dan kontribusi Koalisi dalam Conference of Parties (COP) 27 mendatang,” kata Menkeu dalam Keterangan Pers Kemenkeu, Sabtu (15/10).

Pada kesempatan itu, para Menteri Keuangan menekankan perlunya bergerak maju dengan transisi hijau sebagai bagian dari strategi pemulihan ekonomi dan pertumbuhan inklusif sambil berusaha untuk meredam dampak buruk yang dihadapi oleh kelompok masyarakat paling rentan. Mempertimbangkan kondisi tersebut, Finlandia, Indonesia serta Sekretariat Koalisi memilih pembahasan transisi hijau dan masa depan kontribusi dari Koalisi pada Conference of Parties (COP 27) sebagai sub topik Pertemuan Tingkat Menteri kali ini.

“Dunia kita saat ini berbeda dengan saat kita memulai Koalisi Menteri Keuangan untuk Aksi Iklim empat tahun lalu. Peristiwa cuaca ekstrem lebih sering terjadi dan naiknya permukaan laut akibat pemanasan global dapat berdampak pada 600 juta orang yang tinggal di wilayah pesisir. Pada saat yang sama, kita menghadapi biaya energi yang lebih tinggi, kondisi pembiayaan yang lebih ketat, dan ruang fiskal yang terbatas untuk mengelola pemulihan ekonomi pascapandemi. Untuk menghindari skenario iklim terburuk diperlukan koordinasi global dalam menyediakan instrumen yang tepat termasuk untuk ketersediaan pendanaan transisi,” ujar Menkeu.

Menkeu melanjutkan bahwa para anggota koalisi menyadari adanya outlook ekonomi dunia yang sedang tidak menentu, pemulihan perekonomian dunia sedang melambat akibat ketegangan geopolitik dan meningkatnya frekuensi serta konsekuensi biaya dari bencana alam. Menanggapi hal ini, Co-Chairs menekankan bahwa dunia harus mempercepat transisi menuju energi terbarukan sebagai bagian dari pemulihan perekonomian dan strategi pertumbuhan inklusifnya, sembari memastikan dampak ekonomi bagi mereka yang rentan terus diredam.

Pada pertemuan koalisi ke-8 ini, dibahas beragam aspek ekonomi dan keuangan dari transisi energi, termasuk bagaimana mendesain kebijakan yang apik dan berbagi pengalaman dari negara-negara yang sudah lebih dahulu menerapkannya. Menurut Menkeu, seluruh anggota koalisi juga menekankan pentingnya kerja sama yang terus menerus dengan 25 institusi rekan dan juga organisasi-organisasi multilateral lainnya.

Pada pertemuan ini terdapat tujuh negara anggota baru yaitu Australia, Kamerun, Djibouti, Irak, Kazakhstan, Mozambik, dan Singapura, yang bergabung dengan Koalisi sejak pertemuan ke-7 pada April 2022 sehingga jumlah keseluruhan anggota menjadi 78 negara.

“Saya harap, Koalisi ini akan menjadi jembatan bagi negara-negara di seluruh dunia untuk menyambut transisi energi terbarukan yang merupakan masa depan kita semua,” terang Menkeu.***/mel