Mencari Sosok Wakapolri

SETELAH  dilantiknya Komjen Polisi Syafruddin menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di istana kepresidenan, Rabu  (15/8/2018), opini mulai muncul dari internal Polri mengenai sosok pengganti. Penunjukan Wakapolri merupakan hak preogatif Kapolri, dan tidak bisa diintervensi oleh siapa dan pihak manapun.

Sebelum kita meramal “nama” yang cocok untuk menduduki posisi Wakapolri, ada beberapa beban Polri yang harus menjadi pertimbangan, siapa yang cocok duduk diposisi itu. Beban Polri yang paling dekat saat ini adalah pengamanan penyelenggaran Asian Games 2018 dan Pilpres 2019. Dua beban yang mempunyai skala fluktuasi politik itu harus benar-benar tepat memposisikan Polri di era demokrasi. Karena di sisi lain, Polri mempunyai dua kaki yang satu kaki ada pada pelayanan masyarakat dan kaki lainnya ada pada penegakan hukum. Pertimbangan lain, sosok yang cocok menduduki posisi Wakapolri juga harus mempunyai visi-misi yang sudah dirumuskan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Kapolri benar-benar menenpatkan polisi di tengah-tengah demokrasi sebagai polisi yang promoter, yaitu: professional, modern dan terpercaya. Selain itu, sosok wakapolri harus mampu kerja cepat, cerrdas, dan tepat untuk mengimbangi gaya leadership Tito Karnavian. Setelah menimbang beberapa faktor internal dan eksternal sosok yang cocok menggantikan Komjen Syafruddin adalah Irjen Idham Azis yang sekarang menjabat Kapolda Metro Jaya. Idham mempunyai rekam jejak mengamankan Pilkada Jakarta yang penuh dengan dinamika isu SARA. Jelas bahwa Pilkada Jakarta akan menjadi miniatur Pilpres 2019. Di samping itu, Idham juga sudah mempunyai peta strategis mengamankan penyelenggaraan Asian Games 2018, karena dia yang bertanggung jawab untuk pengamanan di Jakarta. Pertimbangan lain kelayaan Irjen Idham Azis mengisi jabatan Wakapolri, karena dalam karir polisinya selalu menjadi partner Kapolri mulai di Densus 88 dan karir lainnya. Ini semakin jelas bahwa Idham mempunyai kesamaan visi-misi dengan Kapolri, untuk menguatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Samping itu Idham juga mempunyai gagas besar untuk membentuk dan menguatkan postur Polri yang demokrastis (democratic policing).***