Oleh: Toto Izul Fatah
Saya tak sedang ingin menghakimi Jusuf Kalla (JK). Jika ada pandangan yang dianggap keliru dari mantan wakil presiden RI itu, termasuk dalam memaknai kata syahid, saya yakin, pasti tidak lahir dari kebencian. Apalagi, lahir dari sentimen ketidaksukaan terhadap agama tertentu. Setidaknya, itulah yang bisa saya simpulkan, saat JK viral gara-gara pernyataannya soal konflik SARA di Poso dan Ambon.
Menurut JK, konflik itu sulit dihentikan karena kedua pihak sama-sama memandang dan meyakini bahwa “mati” atau “mematikan” itu syahid. Meskipun, pernyataan JK pada acara kuliah umum di UGM (5/4/2026) itu, sudah diluruskan pihak JK, bahwa yang dimaksud itu adalah penyimpangan keyakinan para pihak yang bertikai, bukan penyimpangan ajaran asli agama itu.
Namun, klarifikasi itu ternyata tak cukup sakti meredam kegaduhan. Sehingga, ada kelompok tertentu yang mengancam akan melaporkan JK ke polisi. Mungkin, bisa jadi berbeda ceritanya, jika JK sendiri yang menjelaskan, sekaligus meminta maaf kepada publik.
Buntut pernyataan JK ini ternyata semakin panjang. Tepatnya, saat Permadi Arya yang populer dipanggil Abu Janda menayangkan video dirinya, yang disatu sisi mengeritisi JK, tapi disisi yang lain malah menambah masalah baru. Kenapa? Karena dalam video itu Abu Janda sangat ceroboh mengutip tiga ayat dari tiga surat dalam alQuran; Al Baqarah, Muhammad dan AtTaubah.
Di situ, Abu Janda menyebutkan bahwa Islam memang punya ayat yang memerintahkan pembunuhan, tanpa menjelaskan konteks ayat tersebut. Di sisi yang lain, Abu Janda membandingkan Islam dan Kristen dengan kesan yang menyudutkan salah satu agama.
Dari dua kasus diatas, baik pernyataan JK maupun Abu Janda, saya berpendapat, keduanya tergelincir dalam pemahaman yang keliru. Pertama, keliru karena menyederhanakan konflik sosial menjadi seolah-olah semata urusan teologi. Kedua, keliru karena mencabut ayat dari konteksnya, lalu menjadikannya stempel negatif bahwa agama (Islam) memerintahkan pembunuhan.
Jadi, menurut saya, JK keliru, dan Abu Janda tersesat.
Kritik Abu Janda, yang membaca polemik ini seolah sebagai bukti bahwa Islam memang mengajarkan membunuh musuh lalu mati syahid, justru jatuh ke lubang yang lebih sesat.
Dengan logika Abu Janda yang seperti itu, alih-alih meluruskan tapi justru malah makin menyesatkan. Yang terjadi bukan bukan pelurusan, melainkan penyesatan baru. Sebab ayat-ayat yang sering dipakai untuk membenarkan klaim itu sesungguhnya adalah ayat-ayat perang yang sangat kontekstual, bukan perintah umum untuk membunuh siapa saja yang berbeda iman.
Dalam soal ini, JK tergelincir pada penyederhanaan sosiologis, sedangkan Abu Janda tergelincir pada penyederhanaan teologis. Keduanya bermasalah.
Masalah pertama dari pernyataan JK adalah soal framing. Mungkin benar bahwa dalam banyak konflik komunal, jargon agama dipakai oleh para kombatan untuk membakar emosi dan membenarkan kekerasan. Bahkan tanggapan dari kalangan gereja atas polemik ini juga mengakui bahwa agama kerap diperalat sebagai legitimasi kekerasan, meski itu adalah bentuk distorsi, bukan cermin lurus dari ajaran agama itu sendiri.
Namun, dari situ tidak otomatis sah untuk menyimpulkan bahwa akar utama konflik Ambon dan Poso adalah doktrin teologis tentang syahid. Di situlah simplifikasi mulai berubah menjadi kekeliruan.
Banyak kajian justru menunjukkan bahwa konflik Poso tidak bisa dibaca sebagai konflik agama semata. Human Rights Watch sudah lama mengingatkan bahwa menggambarkan krisis Poso sebagai konflik yang murni religius adalah pembacaan yang “dangerously misleading,” karena para tokoh agama di kedua pihak sendiri menunjuk faktor politik dan ekonomi sebagai penyebab penting.
Jadi, agama memang sering dihadirkan dalam bahasa konflik. Tetapi, bukan berarti agama adalah akar tunggal konflik. Dalam banyak kasus, agama hanya menjadi bendera yang sering dipinjam oleh luka sosial, persaingan elite, lemahnya negara, dan runtuhnya kepercayaan antar kelompok.
Di sini kita harus tegas, bahwa Ambon dan Poso lebih dominan sebagai krisis sosial-politik yang dibungkus simbol agama, bukan perang teologi yang lahir murni dari tafsir kitab suci. Ketika negara lemah, hukum tak dipercaya, elite bermain, dan identitas diperalat, maka agama sering berubah dari sumber moral menjadi alat mobilisasi. Saya tidak yakin, mereka yang konflik itu didorong oleh pemahaman terhadap “ayat-ayat perang”. Bahkan, mungkin, sebagian dari mereka tidak tahu ada “ayat-ayat perang” itu.
Dalam konteks ini, pernyataan JK terasa problematik bukan semata karena salah niat, karena hampir tak mungkin JK menyebar kebencian. Tetapi, karena JK keliru membahasakan dan salah titik tekan. Sehingga, berisiko menggeser perhatian publik dari akar sosial konflik ke seolah-olah akar teologisnya.
Meski begitu, kritik Abu Janda kepada JK bukan berarti benar. Apa yang diungkapkan Janda menjadi tidak bernilai ketika dilakukan dengan cara yang lebih dangkal lagi. Sebab jika Abu Janda atau siapa pun lalu berkata, “Nah, memang Islam ada ayat yang memerintahkan membunuh musuh dan yang mati itu syahid,” maka itu bukan kritik yang cerdas.
Itu justru reproduksi dari salah paham yang selama ini dipakai ekstremis dan Islamofobia sekaligus. Yaitu, sama-sama memotong ayat, sama-sama mengabaikan konteks, sama-sama malas membaca tafsir.
Lihatlah Al-Baqarah ayat 190–191. Ayat yang sering dikutip adalah bagian: “bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka.” Tetapi orang yang jujur dalam membaca Al-Qur’an tidak boleh berhenti di situ. Ayat sebelumnya, 2:190, justru membuka dengan batasan yang sangat tegas: perangilah orang-orang yang memerangi kamu, dan jangan melampaui batas.
Tafsir Ibn Katsir menempatkan ayat ini jelas dalam konteks perang melawan pihak yang menyerang kaum Muslim, bukan dalam konteks hubungan damai sehari-hari dengan orang yang berbeda agama.
Begitu juga Surat Muhammad ayat 4 yang ditayangkan Abu Janda. Potongan yang sering dibunyikan dengan nada garang adalah: “penggallah leher mereka.” Tetapi frasa itu berbicara tentang pertemuan dalam pertempuran, bukan tentang orang sipil, tetangga berbeda iman, atau masyarakat umum.
Bahkan kelanjutan ayat itu berbicara tentang penawanan, lalu kemungkinan pembebasan atau tebusan setelah perang selesai. Jadi ini adalah hukum perang, bukan etika permusuhan abadi.
Yang paling sering dipelintir tentu At-Taubah ayat 5. Ayat ini kerap dijadikan senjata untuk menuduh Islam sebagai agama pedang. Padahal konteksnya sangat spesifik, yaitu menyangkut kaum musyrik tertentu yang mengkhianati perjanjian, setelah diberi masa tenggang.
Bahkan rangkaian ayat yang sama memerintahkan agar perjanjian tetap dihormati bagi pihak yang tidak berkhianat. Dan jika ada musyrik yang meminta perlindungan, maka ia harus dilindungi dan diantar ke tempat aman. Jadi memakai ayat ini sebagai bukti bahwa Islam memerintahkan pembunuhan umum adalah bentuk kebodohan tafsir yang amat telanjang.
Karena itu, dalam soal syahid, ada dua kesesatan yang harus dibedakan. Pertama, kesesatan para pelaku konflik yang memakai simbol agama untuk membenarkan pembunuhan. Kedua, kesesatan para komentator yang lalu mengira bahwa penyimpangan para pelaku itulah ajaran resmi agama.
Yang pertama adalah penyalahgunaan agama di lapangan. Yang kedua adalah penyalahgunaan nalar di ruang publik. JK tampaknya hendak mengkritik yang pertama, tetapi ucapannya terlalu longgar sehingga terdengar seperti menuduh ajaran agama itu sendiri.
Abu Janda, jika membalas dengan mencomot ayat perang sebagai pembenaran, justru terjebak pada kesesatan kedua.
Di sinilah perlunya kedewasaan intelektual. Agama tidak boleh dibaca dari potongan video. Kitab suci tidak boleh dipahami dari serpihan terjemahan. Konflik komunal tidak boleh dijelaskan hanya dengan satu kata: syahid. Sebab ketika masalah sosial dibungkus sebagai masalah teologis, kita gagal membaca realitas. Dan ketika ayat-ayat perang dibaca tanpa asbābun nuzūl dan tanpa tafsir, kita gagal membaca agama.
Kita harus berani berkata jujur, bahwa menyebut Ambon dan Poso semata-mata sebagai akibat paham syahid adalah reduksionis. Tetapi menuduh Islam memerintahkan pembunuhan dengan mengutip mentah Al-Baqarah 191, Muhammad 4, dan At-Taubah 5 adalah penyesatan yang lebih kasar lagi. Yang satu mengaburkan akar konflik. Yang satu lagi memfitnah teks suci.
Terlepas dari itu, polemik ini membuka pelajaran penting. Di negeri yang gampang gaduh, terlalu banyak orang merasa cukup pandai hanya karena berani bicara. Padahal berbicara tentang agama menuntut disiplin, konteks, dan kehati-hatian. Tanpa itu, mantan wakil presiden bisa terdengar sembrono, dan buzzer bisa tampak seolah-olah lebih sesat dari yang dikritiknya.
Jakarta, April 2026
Toto Izul Fatah
Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA
Ketua Umum IKA PP Ibadurrahman YLPI Tegalega Sukabumi Jawa Barat
