Oleh : Heri Mulyono
Dari Madrid hingga Oslo, satu generasi putri mahkota tengah dipersiapkan naik takhta. Reformasi hukum suksesi dan pergeseran budaya politik Eropa membuka jalan bagi era baru: kepemimpinan monarki yang didominasi ratu yang memerintah, bukan sekadar permaisuri pendamping.
Juli 2026, di podium kehormatan Stadion Metropolitano seusai final Piala Dunia, dua remaja putri berdiri berdampingan mengangkat trofi bersama para pemain Timnas Spanyol. Salah satunya adalah Leonor, Putri Asturias, pewaris pertama takhta Kerajaan Spanyol. Foto itu menyebar cepat di media sosial bukan semata karena euforia sepak bola, melainkan karena mengingatkan publik pada satu fakta yang jarang disadari: perempuan berusia dua puluh tahun itu, jika tak ada perubahan mendadak dalam garis suksesi, kelak akan menjadi kepala negara Spanyol pertama yang perempuan sejak Ratu Isabella II turun takhta pada abad kesembilan belas.
Leonor bukan satu-satunya. Di seluruh Eropa, sejumlah kerajaan tengah mempersiapkan generasi pewaris yang didominasi perempuan. Di Belanda, Putri Catharina-Amalia, Princess of Orange, kini menjalani pendidikan dan tugas kenegaraan sebagai calon ratu ketiga berturut-turut dalam dinasti Oranye-Nassau, melanjutkan jejak neneknya Beatrix dan buyutnya Juliana serta Wilhelmina. Di Belgia, Putri Elisabeth, Duchess of Brabant, tengah menempuh pendidikan militer di Akademi Militer Kerajaan sebagai bagian dari persiapan menuju takhta, calon ratu perempuan pertama negeri itu. Di Norwegia, Putri Ingrid Alexandra berada di urutan kedua garis suksesi setelah ayahnya, Putra Mahkota Haakon, dan diproyeksikan menjadi kepala negara perempuan pertama Norwegia dalam sejarah modern. Sementara di Swedia, Putri Mahkota Victoria telah menyandang status pewaris takhta sejak empat dekade lalu, menanti giliran menggantikan ayahnya, Raja Carl XVI Gustaf.
Jika seluruh proyeksi ini terwujud sesuai garis suksesi yang berlaku hari ini, Eropa dalam beberapa dekade mendatang berpotensi memiliki lima ratu yang memerintah secara bersamaan atau berurutan dalam rentang satu generasi, sebuah situasi yang belum pernah terjadi dalam sejarah modern benua itu.
AKAR REFORMASI HUKUM SUKSESI
Fenomena ini tidak lahir dari kebetulan biologis semata, melainkan hasil gelombang reformasi hukum suksesi yang bergulir sejak akhir abad kedua puluh. Swedia menjadi pelopor pada 1980, ketika parlemen mengubah Undang-Undang Suksesi untuk menerapkan primogenitur mutlak, sistem yang menempatkan anak tertua sebagai pewaris tanpa memandang jenis kelamin. Perubahan itu berlaku surut, sehingga Putri Victoria yang lahir lebih dulu menggeser posisi adik laki-lakinya, Pangeran Carl Philip, dari urutan pertama garis suksesi.
Belanda menyusul pada 1983, Norwegia pada 1990, Belgia pada 1991, disusul Denmark pada 2009, dan Luksemburg pada 2011. Inggris menjadi salah satu yang paling lambat mereformasi aturannya: parlemen Britania Raya baru mengesahkan Succession to the Crown Act pada 2013, menghapus preferensi laki-laki dalam garis suksesi setelah disepakati oleh enam belas negara Persemakmuran yang mengakui Raja atau Ratu Inggris sebagai kepala negara. Namun karena aturan itu hanya berlaku bagi kelahiran setelah akhir Oktober 2011, dan tiga generasi pewaris takhta Inggris saat ini, Pangeran William dan putra sulungnya Pangeran George, kebetulan laki-laki, dampaknya terhadap garis suksesi langsung nyaris tidak terasa dalam jangka pendek.
Spanyol menjadi pengecualian penting yang sering luput dari perhatian publik. Konstitusi 1978 negara itu masih mempertahankan preferensi laki-laki dalam derajat kekerabatan yang sama, artinya jika Raja Felipe VI kelak memiliki anak laki-laki sah, status Leonor sebagai pewaris pertama secara hukum bisa tergeser. Wacana amandemen konstitusi untuk menghapus klausul ini pernah mengemuka pasca kelahiran Leonor dan adiknya Sofía, namun hingga 2026 belum ada perubahan resmi yang disahkan parlemen Spanyol. Dalam praktiknya, dengan hanya dua putri dalam keluarga kerajaan dan kecil kemungkinan pasangan Felipe-Letizia menambah momongan, Leonor tetap diproyeksikan naik takhta sebagai ratu meski status hukumnya secara teknis berbeda dari pewaris di negara-negara yang telah menerapkan primogenitur mutlak penuh.
DARI PENDAMPING MENJADI KEPALA NEGARA
Sejarah monarki Eropa sesungguhnya bukan asing dengan kepemimpinan perempuan. Ratu Elizabeth I memerintah Inggris hampir setengah abad pada era Tudor, Ratu Victoria memimpin Britania Raya selama enam puluh tiga tahun dan memberi namanya pada satu zaman, sementara Belanda pernah dipimpin tiga ratu berturut-turut, Wilhelmina, Juliana, dan Beatrix, selama lebih dari satu abad tanpa jeda kepemimpinan laki-laki. Ratu Elizabeth II menjadi monarki Inggris dengan masa pemerintahan terpanjang dalam sejarah negeri itu, tujuh puluh tahun, sebelum wafat pada 2022 dan digantikan putranya, Raja Charles III. Ratu Margrethe II dari Denmark memerintah lebih dari lima dekade sebelum mengejutkan publik dengan turun takhta secara sukarela pada Januari 2024, menyerahkan mahkota kepada putranya, Raja Frederik X, yang pewarisnya saat ini justru kembali laki-laki, Putra Mahkota Christian.
Yang membedakan gelombang saat ini dari periode-periode sebelumnya bukan sekadar jumlah, melainkan kesengajaan struktural di baliknya. Jika dulu ratu yang memerintah lahir dari kebetulan tidak adanya pewaris laki-laki, generasi Leonor, Elisabeth, Catharina-Amalia, dan Ingrid Alexandra lahir dari keputusan politik sadar untuk menyetarakan hak waris takhta antara anak laki-laki dan perempuan. Ini mencerminkan pergeseran nilai yang lebih luas dalam masyarakat Eropa Barat dan Utara, di mana kesetaraan gender menjadi prinsip yang dianggap wajar diterapkan bahkan pada institusi paling tradisional sekalipun.
DIMENSI GEOPOLITIK DAN SOFT POWER
Bagi negara-negara monarki konstitusional Eropa, kepala negara pada dasarnya menjalankan fungsi seremonial dan diplomatik, bukan kekuasaan eksekutif. Namun justru di ranah itulah kepemimpinan ratu memiliki daya tarik geopolitik tersendiri. Survei opini publik di sejumlah negara Skandinavia dan Benelux secara konsisten menunjukkan popularitas tinggi terhadap monarki yang dipersonifikasikan lewat sosok pewaris perempuan muda, yang kerap dianggap merepresentasikan citra modern, inklusif, dan relevan dengan generasi baru pemilih.
Monarki yang mempertahankan legitimasi publiknya berhadapan dengan tekanan gerakan republik yang menuntut penghapusan institusi kerajaan atas dasar biaya negara dan kesenjangan sosial. Dalam konteks itu, kehadiran ratu regnan generasi baru berfungsi sebagai instrumen legitimasi yang memperbarui citra monarki sebagai institusi yang mampu beradaptasi dengan nilai kontemporer, alih-alih peninggalan feodal yang statis. Kunjungan kenegaraan yang dipimpin ratu, sebagaimana ditunjukkan riwayat panjang Ratu Elizabeth II dan Ratu Margrethe II, juga terbukti efektif membangun hubungan diplomatik lunak, terutama dengan negara-negara Persemakmuran dan mitra dagang tradisional, karena sosok kepala negara perempuan sering dipersepsikan lebih mudah didekati dalam forum-forum multilateral maupun kunjungan kemanusiaan.
Di sisi lain, kepemimpinan ratu regnan turut membawa implikasi simbolik bagi posisi Eropa dalam wacana kesetaraan gender global. Ketika sejumlah kepala negara demokratis dan otoriter di berbagai belahan dunia masih didominasi laki-laki, klaster monarki Eropa yang akan dipimpin ratu dalam satu generasi menjadi rujukan naratif tersendiri, meski para pengamat mengingatkan bahwa kekuasaan simbolik seorang ratu konstitusional berbeda jauh dengan kekuasaan politik substantif kepala pemerintahan.
Dampak geopolitik dari gelombang ini paling terasa pada tiga ranah. Pertama, kohesi Uni Eropa. Belgia, Belanda, dan Spanyol adalah anggota pendiri atau pilar lama integrasi Eropa, dan kepala negara mereka kerap tampil dalam seremoni tingkat Uni Eropa maupun forum bilateral yang menegaskan kesinambungan komitmen Eropa terhadap blok tersebut. Ratu regnan generasi baru, yang tumbuh dengan paparan pendidikan lintas negara, berpotensi memperkuat citra Eropa sebagai kawasan yang solid secara nilai di tengah tekanan populisme dan gerakan euroskeptis yang menguat di berbagai parlemen nasional dalam beberapa tahun terakhir.
Kedua, persaingan narasi soft power dengan kawasan lain. Media diplomasi kerajaan, kunjungan kenegaraan, dan keterlibatan dalam misi kemanusiaan atau perubahan iklim menjadi kanal yang digunakan monarki Eropa untuk mempertahankan relevansi global di tengah pergeseran pusat gravitasi ekonomi ke Asia dan kawasan Teluk. Sosok ratu muda yang fasih berbahasa asing dan aktif di isu-isu kontemporer, sebagaimana pola yang mulai tampak pada Leonor dan Elisabeth, berpotensi menjadi aset diplomasi yang lebih mudah diterima oleh generasi pemimpin dunia yang lebih muda dibanding pendekatan seremonial konvensional.
Ketiga, efek domestik terhadap stabilitas politik dalam negeri masing-masing kerajaan. Monarki konstitusional kerap berfungsi sebagai simpul pemersatu di atas perpecahan partai politik, terutama di negara dengan sistem multipartai yang rawan fragmentasi seperti Belanda dan Belgia. Kehadiran kepala negara perempuan yang dipersepsikan progresif berpotensi meredam sebagian tekanan gerakan republik, sekaligus menjadi kontranarasi terhadap kelompok populis-konservatif yang menolak agenda kesetaraan gender, meski sebagian kelompok yang sama juga berpotensi memakai isu ini sebagai bahan kritik terhadap monarki secara keseluruhan. Dengan kata lain, gelombang ratu regnan ini bukan jaminan otomatis penguatan legitimasi monarki, melainkan taruhan politik yang hasil akhirnya baru akan teruji ketika para putri mahkota ini benar-benar memegang mahkota.
TANTANGAN DI DEPAN
Perjalanan menuju takhta bagi para putri mahkota ini tidak sepenuhnya mulus. Leonor tengah menjalani tahap akhir pendidikan militer di Akademi Angkatan Udara dan Antariksa San Javier sebagai bagian dari persiapan menjadi panglima tertinggi angkatan bersenjata Spanyol kelak, sebuah beban simbolik yang tidak dihadapi ayahnya pada usia serupa dengan tekanan publik sebesar ini akibat sorotan media sosial. Elisabeth dari Belgia dan Catharina-Amalia dari Belanda juga menjalani kombinasi pendidikan akademik dan pelatihan kenegaraan yang dirancang bertahap, dengan pengawasan ketat terhadap privasi mereka sebagai remaja dan dewasa muda yang tumbuh di bawah sorotan publik.
Ada pula tantangan struktural yang belum sepenuhnya tuntas. Kasus Spanyol menunjukkan bahwa reformasi hukum suksesi bukan proses linear yang otomatis terjadi begitu opini publik berubah; ia membutuhkan kemauan politik parlemen untuk mengamandemen konstitusi, proses yang bisa tertunda bertahun-tahun karena prioritas politik lain. Selain itu, popularitas seorang calon ratu di masa muda tidak menjamin stabilitas dukungan publik ketika ia benar-benar memegang mahkota dan dihadapkan pada tuntutan kenegaraan yang jauh lebih kompleks dibanding sekadar kehadiran seremonial.
Faktor eksternal turut berperan. Ketegangan geopolitik di kawasan Eropa Timur dan tekanan ekonomi pasca krisis energi beberapa tahun terakhir membuat publik di sejumlah negara semakin kritis terhadap anggaran kerajaan, sehingga setiap kepala negara baru, laki-laki maupun perempuan, akan diuji bukan hanya lewat citra personal, tetapi juga lewat kemampuan lembaga monarki menjustifikasi keberadaannya di tengah tekanan fiskal domestik. Ratu regnan generasi baru dengan demikian mewarisi bukan hanya mahkota, melainkan juga beban legitimasi yang harus terus dipertahankan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
MENUJU PETA MONARKI BARU
Terlepas dari tantangan tersebut, arah besar sudah cukup jelas. Dalam dua hingga tiga dekade mendatang, peta monarki Eropa kemungkinan besar akan didominasi oleh kepala negara perempuan di sejumlah kerajaan utama, sebuah pergeseran yang tidak hanya mengubah wajah seremonial benua itu, tetapi juga menjadi cermin dari transformasi nilai kesetaraan yang telah merambah bahkan institusi tertua dan paling konservatif dalam struktur ketatanegaraan Eropa.
Momen Leonor mengangkat trofi Piala Dunia bersama adiknya, jika ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, bukan sekadar potret keluarga kerajaan merayakan kemenangan olahraga. Ia adalah pratinjau kecil dari lanskap kepemimpinan Eropa yang akan datang, satu generasi ratu yang naik takhta bukan karena tak ada pilihan lain, melainkan karena hukum dan zaman telah sengaja membuka jalan bagi mereka.
Bagi para pengamat hubungan internasional, yang patut dicermati bukan sekadar jumlah ratu yang akan memerintah, melainkan bagaimana masing-masing dari mereka menerjemahkan warisan institusi berusia berabad-abad itu ke dalam bahasa politik abad kedua puluh satu, di tengah Eropa yang tengah mendefinisikan ulang posisinya sendiri di panggung dunia. (*)
