JAYAKARTA NEWS— Presiden Jokowi mengatakan, data lebih berharga dari minyak. Data yang valid menjadi salah satu kunci sukses pembangunan.
Begitu pun dengan data kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Menurut Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh, data tersebut akan lebih bermanfaat kalau dipakai terus menerus.
“Dengan dipakainya data Dukcapil khususnya nomor induk kependudukan (NIK) oleh berbagai lembaga akan menimbulkan banyak manfaat bagi para user. Minimal mereka tidak perlu mengumpulkan atau mencari data sendiri. Silakan manfaatkan data Dukcapil untuk verifikasi dan validasi (verivali) berbasis NIK,” kata Dirjen Zudan dalam sambutannya saat meresmikan pemanfaatan NIK sebagai Nomor Identitas Peserta JKN-KIS, di Nusa Dua, Bali, Rabu (26/1/2021).
Apa yang disampaikan oleh Zudan merupakan arah kebijakan dari Menteri Dalam Negeri Prof Tito Karnavian untuk memudahkan layanan publik dengan berbasis NIK, yang bisa dilakukan secara online dengan tetap menjaga perlindungan data pribadi. Bila ini konsisten dilakukan, pelayanan publik di Indonesia akan lebih maju dan berkualitas.
Lebih lanjut Dirjen Zudan mengungkapkan, dashboard monitoring Ditjen Dukcapil mencatat lebih dari 7,7 miliar kali NIK di-klik atau di hit selama 7 tahun terakhir. Jumlah klik itu, jika divaluasi taruhlah Rp1.000/klik, nilainya bisa mencapai Rp 7,7 triliun.
“Itu belum terhitung nilai manfaat yang lain. Misalnya, berkat akurasi data dari NIK akan mampu mencegah fraud atau penipuan di sektor perbankan,” kata Dirjen Zudan. “Begitu juga tata kelola bisnis menjadi semakin mudah dan cepat sehingga menghemat banyak biaya.”
Jadi, kata Dirjen Zudan menekankan, boleh lah dibilang data Dukcapil Kemendagri memiliki value bisnis lebih dari Rp 7,7 triliun selama tujuh tahun ini.
“Namun tidak akan pernah ada valuasi, kalau data tidak dimanfaatkan,” pungkas Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Dukcapil Kemendagri.
Sementara itu, Dirut BPJS Kesehatan (BPJSKes) Ali Ghufron Mufti mengakui penggunaan data NIK dari Dukcapil makin meningkatkan akurasi data peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
“Dengan NIK menggantikan nomor kepesertaan JKN-KIS, peserta tidak perlu lagi mencetak kartu kepersertaan. Mengakses JKN-KIS cukup menyebutkan NIK saja,” kata Dirut Ali Ghufron.
Ali Ghufron juga menyatakan, penggunaan NIK merupakan kontribusi besar Dukcapil dalam membantu BPJSKes mengejawantahkan peningkatan mutu pelayanan kepesertaan. “Layanan yang kami luncurkan hari ini memang untuk memenuhi kebutuhan peserta yang mendambakan pelayanan prima BPJS Kesehatan,” kata Dirut Ali Ghufron Mufti.***/ebn
