HALMAHERA BARAT, JAYAKARTA NEWS – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, S. Sos., M.M meninjau pengungsian dan dapur umum yang disediakan dalam rangka penanganan darurat bencana erupsi Gunungapi Ibu yang berada di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara pada Kamis (30/5).
Pada kesempatan ini, Suharyanto menuju Pos Pengungsian Desa Gam Ici untuk memastikan penanganan bencana berjalan baik.
“Hari ini diutus Bapak Presiden secara langsung untuk melihat kondisi pengungsi warga Kabupaten Halmahera Barat yang saat ini harus mengungsi karena erupsi Gunung Ibu,” ujar Suharyanto.
Dirinya setiap hari melihat dan memonitor perkembangan penanganan erupsi Gunungapi Ibu melalui laporan Tim BNPB yang ditempatkan di Halmahera Barat untuk melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah.
“Saya monitor Bapak dan Ibu sekalian, saya baca laporannya tiap ada yang kurang kami upayakan dilengkapi,” tuturnya.
“Saya mewakili pemerintah pusat, menekankan kembali bahwa Bapak Ibu sekalian tidak sendirian, artinya kami dari pemerintah pusat tidak akan tinggal diam. Jadi BNPB datang ke sini juga tetap dengan memberikan bantuan,” lanjut Suharyanto.
Suharyanto menegaskan, kebutuhan dasar akan selalu diupayakan terpenuhi.
“Tidak perlu khawatir. Kebutuhan dasar selama mengungsi akan ditanggung oleh pemerintah,” tegasnya.
Terkait perkembangan aktivitas Gunungapi Ibu, hasil pengamatan Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) aktivitas mulai menurun meskipun tetap teradi erupsi selama beberapa hari terakhir.
“Kalau melihat pekembangan gunung ini sudah relatif lebih baik dibanding erupsi di awal-awal Mei, memang 4 hari lalu naik lagi, namun tidak setinggi daripada yg pertama erupsi, berarti sudah ada penururnan. Kami sepakat belum bisa menurunkan status gunung, kita lihat satu minggu ke depan, kalua nanti PVMBG sudah nyatakan menurun ke level 3, maka pengungsi bisa kembali ke tempatnya masing – masing. Tapi kita harus tetap waspada,” kata Suharyanto.
Pemerintah pusat dan daerah akan memberikan penggantian asset dan juga mata pencaharian masyarakat yang terdampak erupsi.
“Bagi aset masyarakat yang rusak, pemerintah pusat punya mekanisme perbaikan dan penggantian, untuk rumah rusak ringan 15 juta rupah, rusak sedang 30 juta rupiah dan rusak berat 60 juta rupiah. Kemudian terkait mata pencaharain yang terganggu akibat bencana, BNPB akan mengkoordinasikan dengan kementerian atau lembaga dan juga pemerintah daerah terkait,” imbuhnya.
BNPB memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah jika dirasa perlu adanya relokasi bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana pindah ke tempat lebih aman.
“Masyarakat yang takut dan trauma, bisa dilayani oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat untuk didata, seandainya harus pindah, harus relokasi dan mungkin punya tanah di tempat lain, di luar area yg dilarang, itu boleh. Nanti pemerintah pusat yang akan bangunkan rumahnya,” tutup Suharyanto.
Suharyanto juga melakukan dialog bersama warga di pengungsian dan juga meninjau proses pemenuhan kebutuhan permakanan di pos dapur umum.***/din
