Kementerian PU Sebut Pemblokiran Anggaran IKN Bukan Karena Efisiensi

JAYAKARTA NEWS – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyebutkan pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan karena efisiensi melainkan adanya perubahan alokasi dana.

“Pemblokiran sebagian anggaran merupakan mekanisme umum yang biasa di awal tahun,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PU Mohammad Zainal Fatah, Jumat (7/2/2025).

Zainal mengatakan, anggaran IKN yang bisa dipakai hanya untuk operasional. Sedangkan alokasi lain diblokir ditangguhkan dulu.

Meski begitu, Zainal mengakui, instruksi efisisensi anggaran berdampak pada pengurangan belanja di Ibu Kota Nusantara tersebut, karena adanya perubahan alokasi dana.

Menurut Zainal, efisiensi anggaran PU bukan hanya untuk IKN. Anggaran untuk kegiatan perjalan dinas dan keperluan ATK (alat tulis kantor) juga terdampak.

Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan, pemblokiran anggaran terkait IKN tidak akan menghalangi komitmen pemerintah membangun IKN.

“Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya gak ada kan? Anggarannya belum dibuka. Jadi anggarannya ada di OIKN, ada di kementerian,” ungkap Hasan ditemui di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

Menurut Hasan, komitmen pembangunan IKN di kepemimpinan Presiden Prabowo masih terus berlanjut sejalan dengan tujuan pembangunan awalnya.

Meski efisiensi anggaran di 2025 diberlakukan, kata Hasan, hal itu tidak akan mengganggu komitmen pembangunan IKN.

Hasan menyebutkan, sejumlah dana yang ada disiapkan untuk membangun kawasan inti pusat pemerintahan, gedung yudikatif, serta gedung legislatif.

“Sisanya nanti itu kan akan didorong yang membangunnya adalah swasta,” kata Hasan.