JAYAKARTA NEWS – Kementerian Pertanian (Kementan) mengalokasikan anggaran program hilirisasi perkebunan sebesar Rp9,95 triliun secara multiyears (2025–2027) untuk seluas 870.890 hektare (ha).
“Kementan mendorong pengembangan hilirisasi agar mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan petani, serta memperkuat ekonomi nasional,” jelas Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan, Kementan, Abdul Roni Angkat dikutip Kamis (13/11/2025).
Roni mengungkapkan, anggaran tersebut difokuskan pada peningkatan produktivitas dan pengembangan komoditas strategis seperti tebu, kelapa, kopi, kakao, jambu mete, lada, dan pala, dengan potensi penyerapan tenaga kerja hingga 1,6 juta orang.
Pada tahun pertama (2025), lanjut Roni, pengembangan difokuskan pada 131.834 ha lahan di berbagai sentra perkebunan nasional.
Dukungan pemerintah mencakup penyediaan benih unggul, pupuk organik, serta bantuan operasional pengolahan lahan dan penanaman.
Menurut Roni, hilirisasi merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan produksi komoditas strategis dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Keberhasilan hilirisasi tidak bisa berdiri sendiri. Diperlukan dukungan dan kolaborasi dari BUMN, TNI, Kejaksaan, akademisi, organisasi masyarakat, hingga kelompok milenial pertanian,” ujar Roni.
Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Ditjen Perkebunan, Kementan, Baginda Siagian, menambahkan pelaksanaan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) akan berlangsung selama tiga tahun dan diarahkan untuk memperkuat potensi ekspor komoditas perkebunan.
“Hilirisasi harus menghasilkan nilai tambah nyata bagi petani dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global,” jelas Baginda.
Baginda menegaskan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada komitmen dan kolaborasi semua pihak.
“Peningkatan produktivitas dan penyediaan benih bermutu harus menjadi prioritas. Dengan sinergi lintas sektor, manfaat program dapat dirasakan langsung oleh petani,” tambah Baginda.
Dengan dukungan semua pihak, kata Baginda, pihaknya ingin memastikan setiap kebijakan dan anggaran benar-benar bermanfaat untuk rakyat.
“Ini bukan sekadar proyek pembangunan, tetapi gerakan bersama untuk membangun kemandirian dan kemakmuran petani maupun masyarakat Indonesia,” kata Baginda.
Kementan juga menggandeng Kejaksaan Agung dalam pengamanan dan pengawasan pelaksanaan program strategis tersebut. Direktur IV Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Setiawan Budi Cahyono, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan Kementan kepada Kejaksaan.
“Proyek ini sangat berdampak bagi masyarakat karena benih yang disalurkan langsung menyentuh petani. Kami akan melakukan pengawalan secara intensif agar pelaksanaan di lapangan berjalan sesuai target,” ujar Setiawan. (yog)
