JAYAKARTA NEWS— Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) tengah menyiapkan program penempatan 500.000 pekerja migran Indonesia terampil secara berkelanjutan.
Dilansir laman KP2MI, Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri KP2MI, Dwi Setiawan Susanto menyatakan, program ini tidak dimulai dari ruang pelatihan. Tapi justru berangkat dari sesuatu yang sering luput diperhatikan mulai dari data seluruh daerah baik kesiapanan kompetensinya, lembaga vokasi nya yang sesuai dengan kapasitasnya , informasi dan proses yang jelas, data itu bisa di link kan langsung dengan permintaan peluang kerja di seluruh negara di dunia.
Proses supply kebutuhan pelatihan, diintegrasikan dengan permintaan yang ada di manca negara diawali dengan pemetaan yang dipadupadankan proses ini disebut sebagai Penguatan Supply dan Demand secara inklusif. Ini sebuah pendekatan yang melibatkan banyak pihak, dari kementerian teknis hingga pemerintah desa dan masyarakat calon pekerja migran Indonesia.
Di sinilah fondasi dibangun. Setiap daerah dipetakan potensinya. Siapa yang berminat bekerja ke luar negeri, keterampilan apa yang dimiliki, hingga peluang kerja di sektor apa saja yang bisa dikembangkan, di disesuaikan dengan potensi daerah dengan baik itu kesehatan , pertanian , perikanan , kesehatan , pariwisata dan lainnya.
Dirjen Dwi mengatakan, pendekatan ini menandai perubahan penting. Migrasi tidak lagi dipandang sebagai solusi instan, tetapi sebagai proses yang harus dirancang sejak awal. Setelah data terkumpul, tahap berikutnya adalah seleksi berbasis kesiapan.
“Jangan sampai yang dilatih tidak sesuai dengan kebutuhan sesuai kompetensi dan jabatan kerjanya,” ujar Dwi Setiawan.
Pernyataan itu menegaskan satu hal yaitu kualitas menjadi prioritas. Calon Pekerja Migran yang benar-benar siap, baik secara skill teknis, bahasa, mental, kesehatan, maupun komitmen akan dilibatkan.
Menghindari Praktik Lama
Ia menambahkan, pendekatan ini sekaligus menghindari praktik lama, di mana pelatihan sering kali tidak selaras dengan kebutuhan pasar kerja luar negeri. Setiap daerah, setiap kekuatan Indonesia bukanlah wilayah yang homogen. Apa yang menjadi kekuatan di satu daerah, belum tentu sama di daerah lain.
Ada daerah yang unggul di sektor pertanian. Ada pula yang kuat di perikanan. Karena itu, pendekatan program ini dibuat spesifik, tidak lagi digeneralisasi. Supply harus spesifik, demand harus spesifik, lalu di-matching-kan ,” kata Dwi.
Artinya, pekerja migran yang disiapkan akan benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan negara tujuan. Skema penempatan pun beragam, mulai dari government to government (G to G) hingga private to private (P to P) dan Untuk Keperluan Perusahaan Sendiri (UKPS) diversifikasi berbagai Kompetensi baik skill bahasa , skill teknis dan sikap mental (soft skill).
Di sinilah peran pemetaan menjadi krusial dalam menjembatani antara potensi dalam negeri dan kebutuhan global. Dirjen Dwi menambahkan, program 500.000 pekerja migran terampil ini disebut sebagai quick wins. Namun, di lapangan langkah ini tidak sederhana, karena yang akan dibangun adalah ekosistemnya.
Ini mencakup pembangunan sistem dari hulu ke hilir mulai dari pelatihan, kurikulum, lembaga vokasi, hingga penjaminan mutu. Bahkan, tidak hanya pekerja migran yang didorong untuk meningkat kapasitasnya, tetapi juga lembaga pelatihan dan perusahaan penempatan.
Kolaborasi Lintas Kementerian
KP2MI tidak bekerja sendiri, sambung Dirjen Dwi, kolaborasi lintas kementerian menjadi kunci, termasuk dengan Kementerian Luar Negeri, pemerintah daerah, hingga mitra internasional. Ekosistem ini dirancang agar saling terhubung. Dengan Lembaga saling menguatkan sebagai ekosistem yang solid.
Selama ini, masih sering terjadi proses pekerja migran secara nonprosedural, sehingga banyak terjadi kasus pelindungan dan tidak bisa dilakukan pemberdayaan. Persoalan pekerja migran sering muncul setelah mereka berangkat. Karena itu, KP2MI mulai mengubah pendekatan. Penempatan tidak lagi dianggap sebagai akhir, melainkan bagian dari proses panjang yang harus terus dipantau dan dikembangkan.
Selanjutnya monitoring menjadi kunci. Dengan pengawasan yang berkelanjutan, potensi masalah bisa dideteksi lebih awal, sebelum berkembang menjadi kasus besar. Harapannya, jumlah penempatan meningkat, tetapi angka kasus justru menurun melalui program Direktif Presiden ini,” tegas Dwi.
Dirjen Dwi berharap remitansi dan harapan ekonomi kesejahteraan berada di balik upaya ini, ada dampak ekonomi yang tidak kecil. Saat ini, remitansi pekerja migran Indonesia mencapai Rp288 triliun tahun 2025.
Dengan peningkatan keterampilan dan pelindungan, nilai ini berpotensi terus bertambah. Namun, lebih dari itu, remitansi membawa efek berantai bagi daerah asal menggerakkan ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan membuka peluang kerja wirausaha yang baru.
“Migrasi, dalam konteks ini, bukan sekadar perpindahan tenaga kerja, tetapi juga strategi pembangunan. Target 500.000 Calon Pekerja Migran terampil tidak akan dicapai sekaligus. Pemerintah merencanakan beberapa tahapan dalam pengembangan kompetensi,” ujarnya.
Namun, lanjut Dirjen Dwi, skema finalnya masih menunggu berbagai tahap kebijakan, dan target ini akan dicapai dalam beberapa tahun. Di sisi lain, KP2MI terus menyiapkan platform baik sistem pemetaan dan padupadan supply, demand, e – vokasi dan sistem Smart pengembangan kapasitas berbasis sistem SiskoP2MI untuk mendukung program ini, termasuk integrasi sistem informasi migrasi agar lebih transparan dan akuntabel.
Menuju Posisi Global
Lebih jauh, program ini bukan hanya tentang tenaga kerja. Ia juga tentang posisi Indonesia di mata dunia. Dengan tenaga kerja yang terampil dan sistem yang terintegrasi, kepercayaan negara tujuan dapat meningkat. Dalam jangka panjang, hal ini membuka peluang kerja yang lebih luas sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia.
“Ada strategi besar yang sedang berlangsung yaitu membangun ekosistem, memperkuat sistem dan memastikan bahwa setiap pekerja migran berangkat dengan bekal kompetensi, serta pulang dengan cerita yang lebih baik. Jika semua berjalan sesuai rencana, maka 500.000 bukan sekadar angka. Ia adalah awal dari transformasi besar migrasi pekerja migran Indonesia menuju sistem yang mencapai cita – cita Migran Aman Rakyat Sejahtera Indonesia Maju” beber Dirjen Dwi. ***
