Inggris Hadapi ‘No-Deal’ Brexit

 Inggris Hadapi ‘No-Deal’ Brexit

PM Inggris Theresa May berpidato di parlemen (Foto: reuters)

PM Inggris Theresa May berpidato di parlemen (Foto: reuters)

oleh: Leo Patty

Perdana Menteri Inggris Theresa May setelah kalah telak dalam pemungutan suara perjanjian antara Inggris dengan Uni Eropa (UE). Rabu 16 Januari 2019 lalu, dis keluar dari tekanan keras dan tetap memegang jabatannya setelah memenangkan pemungutan suara mosi tidak percaya di parlemen. Dia langsung seluruh partai politik untuk duduk bersama menembus kebuntuan perjanjian Brexit itu. Namun tetap saja Inggris menghadapi ‘no-deal’ Brexit dengan potensi mengacaukan perekonomian dan juga punya dampak internasional.

Anggota parlemen (House of Common) memberi 325 lawan 306 suara untuk tetap mempertahankan pemerintahan May. Namun Dia harus bergerak cepat agar terjadi kesepakatan dengan UE sebelum Inggris resmi keluar tanggal 29 Maret mendatang. Dua tahun lalu, dalam referendum Inggris memutuskan keluar dari UE setelah sejak 1973 berada dalam persekutuan bangsa-bangsa Eropa tersebut.

Setelah lolos dari pemungutan suara mosi tidak percaya, yang memperoleh sambutan meriah dari partai konservatif, tempat May bernaung, May mengatakan dia percaya parlemen punya tugas untuk mencari solusi Brexit agar keluarnya Inggris berjalan mulus dan tidak mempengaruhi banyak situasi ekonomi negeri itu.

Jika Inggris gagal mencapai kesepakatan dengan UE maka keluarnya Inggris dari masyarakat Eropa akan terjadi mendadak dan tidak terkoordinasi — sehingga mengacaukan perekonomian yang sudah sangat terikat dengan benua Eropa. Pilihan ‘no-deal’ atau penundaan Brexit bisa diajukan. Dan pilihan yang paling jauh, kendati May sudah menolaknya, adalah keputusan parlemen untuk menyelenggarakan referendum kembali mengenai keanggotaan Inggris di Uni Eropa.

“Sekarang parlemen sudah menegaskan apa yang mereka tidak inginkan, kita semua harus bekerja secara konstruktif untuk menetapkan apa yang dikehendaki parlemen,” ujar May dalam pernyataan tertulis di luar kantornya, Downing Street.

“Karena itulah, saya mengundang seluruh anggota parlemen dari seluruh partai untuk bersama-sama mencari jalan ke depan. Sekaranglah saatnya untuk mengesampingkan kepentingan pribadi,” imbuhnya.

Setelah pemungutan suara mosi tidak percaya, May bertemu dengan pemimpin-pemimpin partai politik. Namun oposisi utama, Partai Buruh, Jeremy Corbyn, menolak bertemu sampai terjadi kesepakatan Brexit dan menghindari situasi ‘no-deal’.

Perdebatan panjang dan pemungutan suara di parlemen, hari Selasa dan Rabu, memang akhirnya memberi kelegaan kepada May yang tetap jadi perdana menteri Inggris. Namun disisi lain, tetap saja soal bagaimana Inggris keluar dari Uni Eropa — apa dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan ‘no-deal’ tetap masih di titik ‘dead-lock’.

Inggris, yang diperlihatkan oleh partai politiknya, memang terbelah tajam. Di satu sisi, terutama kelompok garis keras di Partai Konservatif (partainya Theresa May) menghendaki independensi penuh dari Eropa. Sementara Partai Buruh, seperti dikatakan oleh ketua partai Corbyn menegaskan partainya menghendaki penyatuan sistem bea cukai dengan Uni Eropa, hubungan dengan dengan pasar bersama Eropa dan perlindungan lebih besar terhadap para pekerja dan konsumen.

Sektor swasta Inggris sudah memperingatkan kemungkinan terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK besa-besaran dan kekacauan di pelabuhan-pelabuhan Inggris jika tidak ada kesepakatan (no-deal). Jika hal itu terjadi, perdagangan dengan Uni Eropa akan kembali menggunakan pengaturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menurut banyak pihak akan menghambat rantai pasokan sebagian besar perusahaan, yang selama ini bergantung pada lancarnya pertukaran barang dan jasa dalam perdagangan bebas.

Perdebatan bagaimana caranya Inggris keluar dari UE sudah dimulai sejak Juni 2016 lalu, ketika Brexit menang dengan suara 52% lawan 48%. Dan sejak itu pula negeri ini terpecah dan bisa dikatakan seluruh energi pemerintahan Theresa May tersedot pada perdebatan ini di dalam negeri dan ketika dia berhadapan dengan Uni Eropa.

Lalu apa artinya untuk Indonesia, kekacauan Brexit jelas bagaimanapun akan mempengaruhi secara negatif perekonomian Uni Eropa, yang ke-27 negara ini mempunyai besaran 6 kali lipat lebih besar dari Inggris. Namun juga harus diingat UE punya masalah serius soal hutang beberapa anggotanya dan krisis pengungsi, yang masih harus dihadapi. Goncangan di Eropa pasti akan juga dirasakan di Indonesia, kendati kita belum tahu seberapa besar —- bersiap-siap adalah tindakan bijak.

Sumber informasi: reuters.com

 

Digiqole ad

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *