• Latest
  • Trending
  • All
  • News
  • Business
  • Politics
  • Science
  • World
  • Lifestyle
  • Tech
FSGI Kritik Kebijakan Masuk Sekolah Jam 5 Pagi di NTT, Ancam Kesehatan dan Ganggu Kosentrasi Belajar Anak

FSGI Rilis Hasil Survei Kebijakan UN dan PPBD: 87,6% Setuju UN Dihapus dan 72,3% Setuju Sistem Zonasi Dipertahankan

November 25, 2024
Geger! Polri Sita 600 Ton Narkotika Bernilai Ratusan Triliun dan Bongkar Jaringan Internasional

Geger! Polri Sita 600 Ton Narkotika Bernilai Ratusan Triliun dan Bongkar Jaringan Internasional

November 22, 2026
Indonesia-Uni Eropa Resmi Tandatangani IEU-CEPA, Tarif Ekspor Turun hingga 0 Persen

Indonesia-Uni Eropa Resmi Tandatangani IEU-CEPA, Tarif Ekspor Turun hingga 0 Persen

November 22, 2026
Bulog Mengantisipasi El Nino, Menjaga Pangan Nataru hingga Lebaran

Bulog Mengantisipasi El Nino, Menjaga Pangan Nataru hingga Lebaran

November 22, 2026
Pemerintah akan Tindak Tegas Importir yang Langgar Aturan

Triwulan III-2026, Neraca Pembayaran Indonesia Surplus USD100 Juta

November 22, 2026
Derasnya Hujan tidak Menghalangi 10.343 Peserta Gerak Jalan Mojokerto-Surabaya 2026

Derasnya Hujan tidak Menghalangi 10.343 Peserta Gerak Jalan Mojokerto-Surabaya 2026

November 22, 2026
BULOG Diminta Proaktif Serap Jagung Petani dan Rajin Pantau Kondisi Harga di Lapangan

BULOG Diminta Proaktif Serap Jagung Petani dan Rajin Pantau Kondisi Harga di Lapangan

November 22, 2026
Rendy Kailimang Terpilih Aklamasi, Ajak Advokat PERADI SAI Jaksel Guyub dan Maju Bersama

Rendy Kailimang Terpilih Aklamasi, Ajak Advokat PERADI SAI Jaksel Guyub dan Maju Bersama

November 22, 2026
Rumah SEGARA FIK UI: Cegah Stunting dari Dapur Keluarga

Rumah SEGARA FIK UI: Cegah Stunting dari Dapur Keluarga

November 21, 2026
Benarkah Gunung Tangkuban Parahu Berasal dari Legenda Sangkuriang dan Dayang Sumbi? Ini Faktanya

Benarkah Gunung Tangkuban Parahu Berasal dari Legenda Sangkuriang dan Dayang Sumbi? Ini Faktanya

November 21, 2026
Wamenhan Richard Tampubolon Kawal Penertiban Hutan di Riau, Izin PT RAPP Dicabut!

Wamenhan Richard Tampubolon Kawal Penertiban Hutan di Riau, Izin PT RAPP Dicabut!

November 21, 2026
Kementan Sebut Beras Food Station Cipinang tak Sesuai Standar

Menengok Lumbung Pangan Buton Utara: Cara BULOG Redam Kecemasan Warga Jelang Akhir Tahun

November 22, 2026
Alas Roban Bukan Sekadar Horor, Ini Destinasi Wisata di Batang yang Seru untuk Dijelajahi

Alas Roban Bukan Sekadar Horor, Ini Destinasi Wisata di Batang yang Seru untuk Dijelajahi

November 21, 2026
  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact
Sunday, November 22, 2026
Jayakarta News
  • Home
  • News
    • All
    • Business
    • Politics
    • Science
    • World
    Perusahaan Sawit dan Kertas Dicabut Izinnya Karena Manfaatkan Kawasan Hutan

    Perusahaan Sawit dan Kertas Dicabut Izinnya Karena Manfaatkan Kawasan Hutan

    OJK Perkuat Kerja Sama Regional Hadapi Kejahatan Aset Kripto

    OJK Perkuat Kerja Sama Regional Hadapi Kejahatan Aset Kripto

    Pemerintah akan Tindak Tegas Importir yang Langgar Aturan

    Pemerintah akan Tindak Tegas Importir yang Langgar Aturan

    DPR Sebut Perlunya Dibentuk Badan Khusus Perampasan Aset

    DPR Sebut Perlunya Dibentuk Badan Khusus Perampasan Aset

    PT Pupuk Indonesia Dorong Integrasi Mekanisme Penyaluran Pupuk Subsidi

    PT Pupuk Indonesia Dorong Integrasi Mekanisme Penyaluran Pupuk Subsidi

    Kemenhut Beri Sanksi 32 Perusahaan Terkait Karhutla, Ada Sawit?

    Kemenhut Beri Sanksi 32 Perusahaan Terkait Karhutla, Ada Sawit?

    WALHI Pertanyakan Skema Biodiversity PT AP Milik Jardine

    WALHI Pertanyakan Skema Biodiversity PT AP Milik Jardine

    Kemenkum Sebut 95 Persen Aduan Masyarakat Berhasil Diselesaikan

    Kemenkum Sebut 95 Persen Aduan Masyarakat Berhasil Diselesaikan

    BEI Buka Data Kepemilikan Saham Perusahaan Tercatat di Atas 1 Persen

    Tiga Emiten Didenda Rp 2,1 Triliun Karena Manipulasi Pasar Saham

    BPS Catat Komoditas Sawit Masih Jadi Penopang Ekspor Pertanian

    GAPKI Catat Ekspor Produk Sawit Agustus 2026 Naik 12,56 Persen

    Trending Tags

    • Donald Trump
    • Future of News
    • Climate Change
    • Market Stories
    • Election Results
    • Flat Earth
  • Tech
    • All
    • Gear
    • Startup
    Tok! Google Resmi Serahkan Surat Kepatuhan pada Pemerintah

    Google Tutup 19 Ribu Kanal YouTube Terkait Indonesia, Kemkomdigi Minta Penjelasan Resmi!

    Microsoft 365 Gangguan Global, ID-SIRTII/CC Peringatkan Ancaman Phishing

    Microsoft 365 Gangguan Global, ID-SIRTII/CC Peringatkan Ancaman Phishing

    Bersih-Bersih Total! Urgensi Audit Menyeluruh Log Server LIMS Pasca Skandal Penyadapan Presiden

    Bersih-Bersih Total! Urgensi Audit Menyeluruh Log Server LIMS Pasca Skandal Penyadapan Presiden

    J.K. Rowling Is Shutting Down Readers Who Burned All Their Harry Potter Books

    The Scary Reason Healthy People Die After an ER Visit

    Watch Justin Timberlake’s ‘Cry Me a River’ Come to Life in Mesmerizing Dance

    Trending Tags

    • Flat Earth
    • Sillicon Valley
    • Mr. Robot
    • MotoGP 2017
    • Golden Globes
    • Future of News
  • Entertainment
    • All
    • Gaming
    • Movie
    • Music
    • Sports
    Film ‘Hajatan Setan’ Ajak Penonton Menyelami Misteri Kampung Terisolasi

    Film ‘Hajatan Setan’ Ajak Penonton Menyelami Misteri Kampung Terisolasi

    Dimas Supartono Merambah Bisnis Properti, Siapkan Single Terbaru untuk Industri Musik Indonesia

    Dimas Supartono Merambah Bisnis Properti, Siapkan Single Terbaru untuk Industri Musik Indonesia

    DKI Beri Keringanan PBJT 50 Persen untuk Film Nasional di Bioskop

    DKI Beri Keringanan PBJT 50 Persen untuk Film Nasional di Bioskop

    Siapa Film Terbaik FFW 2026? Lima Juri Akhir Mulai Tentukan Pemenang

    Siapa Film Terbaik FFW 2026? Lima Juri Akhir Mulai Tentukan Pemenang

    Series Thailand Gandhi Fernando Berjudul Badminton Boys Puncaki Global Ranking

    Series Thailand Gandhi Fernando Berjudul Badminton Boys Puncaki Global Ranking

    Spoiler HASUT: Rere tak Pernah Kerasukan, Penonton Memang Dibuat Ikut Terhasut

    Spoiler HASUT: Rere tak Pernah Kerasukan, Penonton Memang Dibuat Ikut Terhasut

    Mantan Trio Kwek Kwek Leony VH Jadi Hantu Tionghoa di Film Ghosting

    Mantan Trio Kwek Kwek Leony VH Jadi Hantu Tionghoa di Film Ghosting

    Terima Presiden FIFA, Presiden Prabowo: Sepak Bola Bangun Prestasi dan Karakter Bangsa

    Terima Presiden FIFA, Presiden Prabowo: Sepak Bola Bangun Prestasi dan Karakter Bangsa

    Magical fish basically has the power to conjure its own Patronus

    This Filipino guy channels his inner Miss Universe by strutting in six-inch heels and speedos

  • Lifestyle
    • All
    • Fashion
    • Food
    • Health
    • Travel
    Babe Koko dan 70 Motor Tua: Merawat Sejarah, Merawat Investasi

    Babe Koko dan 70 Motor Tua: Merawat Sejarah, Merawat Investasi

    Magical fish basically has the power to conjure its own Patronus

    This Filipino guy channels his inner Miss Universe by strutting in six-inch heels and speedos

    7 February games you should get excited about

    J.K. Rowling Is Shutting Down Readers Who Burned All Their Harry Potter Books

    The Scary Reason Healthy People Die After an ER Visit

    Watch Justin Timberlake’s ‘Cry Me a River’ Come to Life in Mesmerizing Dance

    Barack Obama’s Now Mainly Focusing on Wearing This Casual Backwards Hat

    Lady Gaga Pulled Off One of the Best Halftime Shows Ever

    Trending Tags

    • Golden Globes
    • Mr. Robot
    • MotoGP 2017
    • Climate Change
    • Flat Earth
No Result
View All Result
Jayakarta News
No Result
View All Result
Home Kabar

FSGI Rilis Hasil Survei Kebijakan UN dan PPBD: 87,6% Setuju UN Dihapus dan 72,3% Setuju Sistem Zonasi Dipertahankan

by admin
November 25, 2024
in Kabar
0
FSGI Kritik Kebijakan Masuk Sekolah Jam 5 Pagi di NTT, Ancam Kesehatan dan Ganggu Kosentrasi Belajar Anak

Ilustrasi siswa SMA/sumber gambay: tangkap layar youtube Martin Apink

492
SHARES
1.4k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

JAYAKARTA NEWS— Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI)  melakukan survei  kebijakan Ujian Nasionel (UN) dan PPDB Sistem Zonasi dengan responden guru.  Responden berjumlah 912 orang guru yang terdiri dari  58,9% guru di jenjang SMP/MTs, 25%  guru SMA/MA/SMK, 10,1% guru SD/MI, dan6% guru SLB. 

Adapun wilayah penyebarannya 15 provinsi. Adapun secara jenis kelamin, 56,4% responden merupakan guru perempuan dan 43,6% adalah guru laki-laki.

Survei dilakukan pada 17 – 22 November 2024 dengan menggunakan google form. Ada 2 pertanyaan yang diajukan dalam survei ini, yaitu : 1. Apakah responden setuju Ujian Nasional dihapuskan? dan  2. Apakah responden setuju jika PPDB Sistem Zonasi dipertahankan?  Hasilnya, 87,6% responden setuju UN di hapus dan 12,4% setuju UN kembali dilaksanakan. Sedangkan 72,3% responden setuju PPDB Sistem Zonasi dipertahankan dan 27,7% setuju sistem zonasi dihapus.

Adapun responden yang setuju UN dihapus memberikan alasan sebagai berikut:

1.Pelaksanaan UN sebagai penentu kelulusan telah  menimbulkan banyak kecurangan sistematis, terstruktur dan masif di masa lalu.

2.Pelaksanaan UN sebagai penentu kelulusan timbulkan tekanan psikis pada peserta didik.

3.UN tidak tepat menjadi penentu kelulusan peserta didik ketika standar pendidikan ditiap sekolah dan daerah berbeda beda kondisinya.

4.UN bisa digunakan untuk parameter pemetaan kualitas pendidikan, dengan catatan tidak dilakukan setiap tahun dan tidak semua sekolah (sampel saja).

5.Amanat UN sebagai parameter pemetaan kualitas pendidikan justru ada dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

6.Kondisi dan kualitas sekolah belum merata, jadi kebijakan UN sebagai penentu kelulusan jadi tak adil

7.Ketika semua sekolah di Indonesia sudah rata kualitasnya, maka standarisasi pendidikan Nasional melalui kebijakan UN bisa dilaksanakan, sehingga memenuhi rasa keadilan bagi semua.

8.Evaluasi dulu ANBK yang sudah diterapkan sebagai pengganti UN dalam 5 tahun terakhir ini.

Adapun alasan responden  yang setuju PPDB  sistem zonasi dipertahankan di antaranya adalah:

1.Lebih melindungi peserta didik selama perjalanan dari dan ke sekolah.

2.Lebih menjamin tumbuh kembang anak secara optimal.

3.Lebih berkeadilan, dimana semua anak dengan latar belakang dan kondisi apapun dapat mengakses sekolah negeri selama masih ada kuotanya.

4.Lebih memberikan kesempatan untuk semua kondisi, karena PPDB tidak hanya jalur zonasi tapi ada  jaluir lain yang mengakomodasi semua, yaitu jalur prestasi, afirmasi, Perpindahan tugas orangtua yang memberikan peluang akses bagi siapapun, bukan atas dasar nilai atau prestasi akademik semata.

5.Mendorong daerah menambah sekolah negeri baru untuk memenuhi hak atas pendidikan anak-anak di daerahnya. Penambahan sekolah negeri baru di kecamatan yang tidak ada sekolah negerinya, menunjukkan kesungguhan Kepala Daerah dalam memenuhi hak atas Pendidikan anak-anak di wilayahnya. 

6.Pemenuhan hak atas Pendidikan merupakan kewajiban negara dalam  pelaksanaan Program Wajib Belajar sebagaimana diamanatkan dalam  UUD 45.

FSGI  Apresiasi Presiden Prabowo dan Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Terkait Kebijakan PPDB

FSGI mendukung Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah  yang meminta Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi dikaji dahulu,  tidak terburu-buru diputuskan.  Apalagi kebijakan PPDB setelah 8 tahun diterapkan cenderung sudah diterima masyarakat luas, sistem ini terbukti mampu memberikan kesempatan yang sama pada semua anak untuk mengenyam pendidikan di sekolah negeri.

“Kebijakan ini lebih menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam pemenuhan hak atas Pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi Republik Indonesia,” ujar Retno Listyarti, Ketua Dewan Pakar FSGI.

FSGI menilai bahwa Akar masalah sebenarnya bukan karena ada kecurangan atau tidak, namun apakah pemerintah daerah  memiliki political will  untuk memenuhi hak atas pendidikan anak-anak di wilayahnya.

“Karena mau diganti seperti apapun sistemnya, kalau pemerintah daerah tidak pernah membangun sekolah negeri baru di Kelurahan atau Kecamatan yang tidak memiliki sekolah negeri, terutama SMAN dan SMKN yang jumlahnya minim hampir di seluruh provinsi di Indonesia, maka permasalahan yang dihadapi akan tetap sama, yaitu hanya sekitar 30-40 persen peserta didik yang dapat bersekolah di sekolah negeri,” tegas Heru Purnomo, Sekjen FSGI.

Kalau PPDB sistem zonasi akan diganti, apakah menjamin mayoritas  anak Indonesia usia sekolah akan tertampung di  sekolah negeri, mengingat jumlah sekolah negeri memang terbatas. Tak ada penambahan SMAN dan SMKN bahkan SMPN selama puluhan tahun.

”Kesadaran bahwa sekolah negeri minim justru ketika Kemendikbud menerapkan PPDB Sistem zonasi pada 2017 lalu”, ungkap Mansur, Wakil Sekjen FSGI.

Sistem PPDB tersebut selama 50 tahun memang nyaris tak ada gejolak, karena sistem tersebut diserahkan pada mekanisme pasar, negara minim sekali kehadirannya,padahal hak atas pendidikan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi negara sebagaimana diamanatkan  dalam Konstitusi RI. Selain itu, sistem PPDB sebelumnya menguntungkan kelompok tertentu yang mampu secara ekonomi, kondisinya lebih beruntung dan memiliki banyak pilihan.

Faktanya anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri umumnya anak-anak keluarga tidak mampu yang tidak tahu harus bersuara kemana, dan akhirnya pasrah menerima keadaan karena nilai akademik anak-anak mereka umumnya memang kalah dari anak-anak yang berasal dari keluarga kaya.

Hasil penelitian Balitbang Kemendikbud selama 8 tahun justru menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga tidak mampu justru mengeluarkan biaya Pendidikan lebih tinggi karena tak berhasil menembus sekolah negeri, kalah nilai. 

“Sistem PPDB zonasi justru  menghendaki kehadiran negara agar sekolah negeri dapat diakses oleh siapapun, baik pintar atau tidak, kayak atau tidak, dan seterusnya. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi RI,” pungkas Retno.

FSGI Ajukan 11  Rekomendasi Terkait Kebijakan UN dan PPDB Sistem Zonasi

1.FSGI mendorong Presiden Prabowo Subianto tidak buru-buru menghidupan Ujian Nasional (UN) kembali, tetapi meminta Presiden memerintahkan Evaluasi dulu kebijakan ANBK yang sudah diterapkan sebagai pengganti UN di masa Mendikbudristek  Nadiem Makarim .

2.FSGI mendorong Komisi X DPR RI  untuk memanggil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah terkait wacana  mengganti PPDB Sistem Zonasi dan Menghidupkan kembali Ujian Nasional.

3.FSGI mendorong Kemendikdasmen dan Komisi X DPR RI untuk meminta pendapat dan masukan banyak pihak yang merupakan stake holder bidang pendidikan.

4.FSGI mendorong Presiden Prabowo Subianto mempertahankan PPDB Sistem Zonasi, karena sistem ini yang paling mendekati prinsip keadilan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 terkait pemenuhan hak atas Pendidikan yang menjadi kewajiban negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;

5.FSGI mendesak Pemerintah Kabupaten/Kota untuk segera membangun SMP Negeri baru dan  Pemerintah Provinsi  segera membangun SMAN dan SMKN baru di wilayah kecamatan yang tidak ada SMPN atau SMAN atau SMKN.

6.FSGI mendorong Pemerintah Daerah segera merencanakan Pembangunan sekolah sekolah negeri baru terutama SMP Negeri untuk pemkot/pemkab; dan untuk pemerintah provinsi menambah jumlah SMA dan SMK Negeri di wilayahnya yang “blank spot” atau tidak ada sekolah negerinya. Pemda dapat bekerjasama dengan pemerintah pusat, Pemda menyediakan lahannya dan pemerintah pusat menmdirikan bangunan atau Gedung sekolahnya.

7.FSGI mendorong  Pemerintah Daerah melakukan pemetaan wilayah kecamatan yang tidak memiliki sekolah negeri di jenjang SMP, SMA dan SMK, lalu berkoordinasi dengan Kemendikbudristek yang menyiapkan anggaran untuk membangunkan Gedung sekolah baru, yang lahannya harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah, tentu saja luas lahan harus berdasarkan standar sarana dan prasaran yang sudah diatur dalam Permendikbud tentang standar sarana dan prasarana.

8.FSGI mendorong  Pemerintah Daerah  pemerintah daerah melakukan regrouping atau merger  dengan SDN terdekat  yang kekurangan murid atau tidak mendapatkan murid saat PPDB di merger. Gedung-gedung SD yang kosong tersebut dapat direnovasi kembali menjadi gedung SMP Negeri misalnya agar lebih banyak calon peserta didik yang dapat diterima PPDB di sekolah negeri.

9.FSGI mendorong pemerintah daerah tidak hanya menghitung penambahan jumlah sekolah negeri, namun juga menghitung kebutuhan pengajarnya. Ketika menambah jumlah sekolah, maka pemerintah daerah juga wajib menghitung kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikannya. Hal ini harus disiapkan secara teliti dan terstruktur;

10.FSGI mendorong pemerintah daerah memperbaiki sistem kependudukan terutama terkait perpindahan Kartu Keluarga untuk kepentingan  PPDB. Kelemahan sistem kependudukan dan verifikasi di level Dinas Pendidikan harus dikuatkan dengan Dinas Dukcapil. Harus dibuat tambahan ketentuan bahwa perpindahan KK harus didukung oleh  dokumen penyerta, misalnya ada hubungan darah atau perkawinan dan jika ikut KK Kakek/Nenek harus menunjukkan dokumen kematian ayah/ibu.

11.FSGI mendorong  pemerintah daerah melibatkan sekolah-sekolah swasta melalui program PPDB bersama seperti diterapkan Pemprov DKI Jakarta. Pelibatan sekolah-sekolah swasta level menengah dalam PPDB bersama akan sangat membantu menyelamatkan hidup sekolah sekolah swasta untuk tetap dapat murid dalam PPDB dengan pembiayaan pendidikan dari dana BOS, BOSDA/BOP. Selain itu, PPDB bersama juga menjadi jalan keluar bagi Pemda yang kesulitan mendapatkan lahan untuk membangun sekolah negeri baru.***/din

Tags: FSGIjayakartanewsSurvei Kebijakan UNSurvei PPDB Zonasi
Share197Tweet123
admin

admin

  • Trending
  • Comments
  • Latest
Kisah Prof Yuddy Chrisnandi, Ditonjok dan Diusir

Kisah Prof Yuddy Chrisnandi, Ditonjok dan Diusir

April 22, 2018
Ken Dedes dan Vagina yang Bersinar

Ken Dedes dan Vagina yang Bersinar

June 22, 2018
Asia Trans, Transportasi Online Baru Milik Putra Bangsa

Asia Trans, Transportasi Online Baru Milik Putra Bangsa

January 30, 2019
Aufa, Bangga Ditonton Bima Arya

Aufa, Bangga Ditonton Bima Arya

19
SCTV 30 Tahun Dimeriahkan 30 Bintang 30 Pemirsa dan 30 Kejutan Bayi

SCTV 30 Tahun Dimeriahkan 30 Bintang 30 Pemirsa dan 30 Kejutan Bayi

11
Pesona Tersembunyi, Curug Leuwi Hejo

Pesona Tersembunyi, Curug Leuwi Hejo

8
Geger! Polri Sita 600 Ton Narkotika Bernilai Ratusan Triliun dan Bongkar Jaringan Internasional

Geger! Polri Sita 600 Ton Narkotika Bernilai Ratusan Triliun dan Bongkar Jaringan Internasional

November 22, 2026
Indonesia-Uni Eropa Resmi Tandatangani IEU-CEPA, Tarif Ekspor Turun hingga 0 Persen

Indonesia-Uni Eropa Resmi Tandatangani IEU-CEPA, Tarif Ekspor Turun hingga 0 Persen

November 22, 2026
Bulog Mengantisipasi El Nino, Menjaga Pangan Nataru hingga Lebaran

Bulog Mengantisipasi El Nino, Menjaga Pangan Nataru hingga Lebaran

November 22, 2026
Jayakarta News

Copyright © 2026 Jayakarta News

Navigate Site

  • About
  • Advertise
  • Privacy & Policy
  • Contact

Follow Us

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Home
  • News
    • Politics
    • Business
    • World
    • Science
  • Entertainment
    • Gaming
    • Music
    • Movie
    • Sports
  • Tech
    • Apps
    • Gear
    • Mobile
    • Startup
  • Lifestyle
    • Food
    • Fashion
    • Health
    • Travel

Copyright © 2026 Jayakarta News

Go to mobile version