Di tengah suasana dan praktik kebangsaan yang dinilai kian menjauh dari maksud awal didirikannya, kelompok masyarakat lintas generasi, sektor, dan profesi menemui pimpinan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). Pertemuan di Jakarta, Rabu (15/4). kardinal Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, Ketua KWI Mgr. Antonius Subianto Bunjamin, beserta jajarannya, menerima langsung delegasi yang dipimpin Sudirman Said itu.
Sudirman menyampaikan, pertemuan dengan para tokoh agama ini diniatkan sebagai ikhtiar mengorganisasi harapan guna mengonversi keresahan publik menjadi sebuah gerakan perubahan yang berfondasikan ketuhanan atau moralitas.
“Kehadiran kami untuk bertukar pikiran sekaligus mengasah nurani dengan para tokoh sandaran moral. Karena selain moralitas, yang tengah hilang dari suasana bernegara saat ini ialah spiritualitas dan ideologi bernegara,” terang Sudirman.
Ketiganya, lanjut Sudirman harus ditopang oleh keluhuran (virtue) dan penegakan hukum (law). Keluhuran akan membimbing perilaku para pemimpin. Penegakan hukum akan mendisiplinkan para pengurus dan warga yang diurusnya.
“Kami datang menemui para tokoh moral dengan niat untuk terus mengasah nurani. Kami pun ingin mendengar pandangan dan nasihat yang tidak saja didasari oleh keluasan ilmu, tapi juga napas spiritualitas, yakni kebijaksanaan dan kedalaman suara ilahiah,” lanjut Sudirman.
Menurut Sudirman, solusi yang harus dicari dari persoalan kebangsaan dewasa ini adalah solusi beyond politics, yakni politik sebagai jalan kemanusiaan dan kebangsaan, bukan politic as usual, apalagi jalan brutal berebut kekuasaan.
Benang merah pertemuan ini dirajut oleh Yanuar Nugroho. Yanuar menekankan peran otoritas moral sebagai penuntun nurani ketika batas antara benar dan menguntungkan kian kabur dalam ruang publik.
“Krisis sosial tak terlepas dari krisis moral. Ketidakadilan struktural terjadi karena kegagalan dalam pilihan etis,” kata Yanuar.
Sementara itu Pakar Hukum Feri Amsari menyoroti kecenderungan penguasa yang menerabaskonstitusi demi kepentingan kelompok.
“Konstitusi bilang A, yang dilakukan presiden adalah Z. Walhasil, aturan disetel sesuai kepentingan, ubah undang-undang. Kalau berkonstitusi kita begini terus, maka negeri ini sedang dalam banyak ancaman ke depan,” tegas Feri.
Dari sektor usaha, Anton Supit mengkritik maraknya inkompetensi dari para pengambil kebijakan. “Inkompetensi itu lebih bahaya daripada kejahatan,” tandas Anton.
Sinyalemen tersebut diperkuat oleh riset dari Indonesian Business Council (IBC) yang mengungkapkan adanya empat aspek defisit dalam perekonomian Indonesia sekarang. Yakni, jobs deficit, investment deficit, fiscal deficit,hingga trust deficit.
“Penyebabnya adalah 3 C. Yaitu: ketiadaan certainty (rule of law) dan capability untuk menggerakkan dunia usaha, serta berkurangnya capital,” lanjut Anton.
Di bidang kesehatan sosial, Diah Satyani Saminarsih menjelaskan, kondisi
masyarakat marjinal kian terhimpit oleh kebijakan yang dianggap over-simplifikatif.
Sementara itu, Shofwan Al-Banna menyoroti kebijakan luar negeri yang impulsif dan egois.
“Akarnya terletak pada keterlibatan kita yang amat tinggi tanpa diikuti institusionalisasi yang baik; tidak hanya personalisasi, tapi egoisasi,” papar Shofwan.
Aktivis asal Yogyakarta, Untoro Hariadi mengingatkan satu hal. Republik ini seperti sedang mengeksklusi publik. Partai politik berubah menjadi ruangtransaksi ketimbang partisipasi.
Untoro menawarkan penguatan masyarakat sipil agar menjadi pilar kokoh yang berdaya tawar tinggi dalam proses bernegara.
Ketua KWI Mgr. Antonius Subianto Bunjamin sangat mengapresiasi keberanian masyarakat sipil yang tetap konsisten berbakti kepada bangsa kendati harus menghadapi banyak risiko.
Bagi gereja, kehadiran Forum Lintas-Generasi ini anugerah Tuhan yang menambah kekuatan untuk terus berdiri sebagai komunitas pengharapan.
“Kehadiran Anda-Anda ini seperti memberi kami multivitamin, yang meneguhkan dan menguatkan kami untuk menjadi komunitas pengharapan. Kami merasa diajak untuk memikirkan dan menyuarakan kebenaran lebih lantang lagi,” ungkapnya.
Senada dengan Mgr. Antonius, Kardinal Suharyo mengungkapkan, kekagumannya terhadap perjuangan delegasi yang dilandasi oleh cinta Tanah Air dan juga iman yang mendalam kepada Tuhan.
Kardinal mengingatkan, meski secara fisik Indonesia telah merdeka, tapi bangsa ini sedang menghadapi tantangan berat berupa “dosa struktural”: kekuatan jahat yang menyusup ke dalam sistem sosial, politik, dan ekonomi.
Kardinal menekankan pentingnya posisi moral yang teguh tanpa kompromi politik atau ekonomi sebagaimana yang telah diteladankan oleh Paus Leo.
“Inspirasi kita adalah iman. Agamanya boleh berbeda-beda, tapi imannya satu. Kita berbicara ini adalah atas dasar moralitas murni untuk Tuhan dan juga untuk Tanah Air,” pungkas Kardinal. (*)
