Dari Kremlin ke Élysée: Jejak 18 Bulan Diplomasi Aktif Presiden Kedelapan Indonesia
Oleh : Heri Mulyono
Dalam 18 bulan sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto telah melanglang buana ke lebih dari 30 negara—melampaui catatan pendahulunya—mengejar investasi, membangun poros energi, dan mereposisi Indonesia di tengah pusaran geopolitik dunia yang kian bergolak.
AWAL KEPRESIDENAN: MARATHON PERTAMA KE LIMA NEGARA (November 2024)
Belum genap tiga pekan menjabat, Prabowo meninggalkan Jakarta menuju Beijing pada 8 November 2024. Tiongkok dipilih sebagai destinasi pertama—mengikuti jejak Joko Widodo—sebagai sinyal bahwa Jakarta tidak akan mengabaikan mitra ekonomi terbesarnya. Di Balai Besar Rakyat, ia berjabat tangan dengan Xi Jinping, menyaksikan penandatanganan tujuh nota kesepahaman (MoU) senilai lebih dari 10 miliar dolar AS, mencakup ketahanan pangan, hilirisasi mineral, energi terbarukan, hingga sains dan teknologi. Ini adalah angka yang belum pernah dibukukan dalam satu pertemuan bilateral dalam sejarah diplomasi modern Indonesia.
Dari Beijing, rombongan melanjutkan ke Washington DC—bertemu Presiden Joe Biden di Gedung Putih—sebelum terbang ke Lima, Peru, untuk KTT APEC, lalu ke Rio de Janeiro menghadiri KTT G20, dan menuntaskan rangkaian dengan kunjungan ke London bertemu Perdana Menteri Keir Starmer. Dalam 16 hari, lima negara, tiga forum multilateral: itulah pembukaan yang dipilih Prabowo untuk mengumandangkan bahwa Indonesia, di bawah kepemimpinannya, tidak akan sekadar hadir—tetapi aktif membentuk agenda global.
BLOK ASIA TENGGARA DAN ASIA SELATAN (Desember 2024 – Januari 2025)
Memasuki Desember 2024, Prabowo bertolak ke Kairo menghadiri KTT D-8 (Developing Eight)—forum negara-negara berkembang berpenduduk mayoritas Muslim—sebelum kemudian mampir ke Malaysia untuk pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, meskipun satu sesi pertemuan sempat batal karena Prabowo dikabarkan mengalami demam.
Pada 23–26 Januari 2025, New Delhi menjadi tujuan berikutnya: Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan dalam perayaan Hari Republik India ke-76, sebuah undangan diplomatik bergengsi yang mencerminkan posisi Indonesia di mata blok demokrasi terbesar di dunia. Kunjungan ke Malaysia pun diulang pada 27 Januari, kali ini Prabowo menerima Darjah Kerabat Johor Yang Amat Dihormati—penghargaan yang sebelumnya hanya diterima oleh tujuh tokoh dunia, termasuk Presiden Soeharto.
MEMBANGUN POROS ASEAN-TIMUR TENGAH (April–Mei 2025)
Memasuki April 2025, Prabowo memulai lawatan ke lima negara Timur Tengah: Abu Dhabi, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania. Kunjungan ini bukan semata upacara diplomatik. Di baliknya tersimpan agenda serius: merespons meningkatnya tekanan komunitas internasional agar Indonesia lebih aktif dalam mencari solusi damai untuk konflik Gaza. Presiden menegaskan Indonesia—sebagai negara Muslim terbesar di dunia dengan politik luar negeri bebas aktif—memiliki tanggung jawab moral dan strategis untuk berperan.
Mei 2025 menjadi bulan Asia Tenggara: Prabowo mengunjungi Brunei Darussalam (14 Mei), menerima bintang kebesaran tertinggi Darjah Kerabat Laila Utama dari Sultan Hassanal Bolkiah, sebelum melanjutkan ke Thailand (17–19 Mei) bertemu PM Paetongtarm Sinawatra, dan kembali ke Malaysia (25–27 Mei) dalam satu putaran diplomasi regional yang memperkuat posisi Jakarta dalam konstelasi ASEAN.
POROS EROPA-BRICS DAN KUNJUNGAN KE RUSIA (Juni–Desember 2025)
Juni 2025 mencatat momen bersejarah: kunjungan pertama Prabowo ke Rusia, bertemu Putin di St. Petersburg. Salah satu hasil langsung adalah dibukanya penerbangan langsung Moskow-Bali dengan frekuensi tiga hingga empat kali seminggu—sebuah terobosan yang berdampak nyata bagi sektor pariwisata dan perdagangan. Sebulan kemudian, pada Juli, Prabowo hadir di KTT BRICS di Rio de Janeiro dan singgah di Belgia untuk menandai kemajuan signifikan dalam perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), sebelum memenuhi undangan Presiden Macron menghadiri parade militer Bastille Day di Paris.
Pada September 2025, Prabowo berpidato di sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York, menegaskan dukungan Indonesia atas kemerdekaan Palestina di depan para pemimpin dunia. Selang beberapa hari, ia singgah di Belanda bertemu Raja Willem-Alexander dan Ratu Máxima di Istana Huis ten Bosch. Desember 2025 menandai kunjungan kedua ke Moskow—yang menjadi fondasi bagi serangkaian pertemuan Prabowo-Putin yang dalam setahun terakhir telah berlangsung tidak kurang dari lima kali.
PUNCAK MARET 2026: KAISAR JEPANG DAN PRESIDEN KOREA
Maret 2026 menjadi bulan Asia Timur. Prabowo memenuhi undangan ke Tokyo, bertemu Kaisar Naruhito di Istana Kekaisaran (30 Maret), sebelum mampir ke Seoul atas undangan Presiden Korea. Kunjungan ini memperluas jaringan kemitraan strategis Indonesia ke dua kekuatan teknologi dan manufaktur terbesar di Asia Timur Laut.
KLIMAKS APRIL 2026: KREMLIN DAN ÉLYSÉE DALAM DUA HARI
Rangkaian diplomasi yang paling dramatis terjadi pada 12–14 April 2026. Prabowo bertolak dari Halim Perdanakusuma menuju Moskow menggunakan pesawat Garuda Indonesia-1, dengan penerbangan non-stop 12 jam. Setibanya di ibu kota Rusia, ia langsung menemui Vladimir Putin di Istana Kremlin pada Senin, 13 April—dan pertemuan itu berlangsung selama lima jam penuh.
Lima jam bukan waktu yang singkat untuk dua kepala negara. Pertemuan dibuka dengan sesi bilateral dua jam—Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya—sebelum dilanjutkan dengan tiga jam pertemuan empat mata antara kedua pemimpin. Sekretaris Kabinet Teddy mengonfirmasi sejumlah poin kesepakatan konkret: kerja sama jangka panjang di sektor energi dan sumber daya mineral, termasuk ketahanan migas dan hilirisasi komoditas, serta kelanjutan kolaborasi di bidang pendidikan, riset teknologi, pertanian, dan investasi industri.
Putin sendiri menyatakan kepuasannya. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia, ia ungkapkan, telah meningkat 12 persen, sementara kerja sama di bidang energi, antariksa, pertanian, farmasi, dan pendidikan terus diperkuat. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menindaklanjuti pertemuan dengan Menteri Energi Rusia Sergey Tsivilev pada 14 April mengonfirmasi bahwa Indonesia akan memperoleh tambahan pasokan minyak mentah dan LPG dari Rusia—konkret, terukur, dan langsung menyentuh kepentingan ketahanan energi nasional.
Selepas Kremlin, Prabowo tidak pulang ke Jakarta. Pesawat kepresidenan membawanya 3,5 jam ke barat—mendarat di Paris pada tengah malam, 13 April waktu setempat. Keesokan paginya, 14 April 2026, ia berjalan di pelataran Istana Élysée disambut pasukan kehormatan Prancis dan Emmanuel Macron yang menunggunya di teras. Pertemuan empat mata berlangsung di ruang Les Salon des Portraits, diikuti jamuan makan siang yang oleh Sekretariat Presiden disebut sebagai “bagian dari diplomasi tingkat tinggi untuk mempererat hubungan personal antarpemimpin.”
Ini bukan kunjungan pertama Prabowo ke Paris pada 2026. Sebelumnya, pada 23 Januari 2026, ia juga telah bertemu Macron dalam sesi 2,5 jam disertai makan malam. Kunjungan April ini menjadi pertemuan keduanya dalam tiga bulan, mencakup pembahasan kerja sama pengadaan alutsista, pengembangan energi, ekonomi kreatif, pendidikan, serta pandangan bersama tentang dinamika geopolitik global—termasuk situasi konflik Iran-Israel yang tengah memasuki fase gencatan senjata.
CATATAN KRITIS: HASIL NYATA DI BALIK LAWATAN MARATON
Dalam perspektif kuantitatif, catatan Prabowo melampaui presiden-presiden sebelumnya. Dalam setahun pertama, ia mengunjungi 22 negara dalam 32 perjalanan—dibandingkan Jokowi yang hanya mengunjungi 7 negara pada periode yang sama, atau Susilo Bambang Yudhoyono yang menjangkau 10 negara. Secara total, dalam 18 bulan, angka kunjungan telah menembus 49 perjalanan ke lebih dari 30 negara.
Namun diplomasi tidak diukur dari frekuensi, melainkan dari hasil. Dari Beijing datang investasi 10 miliar dolar AS. Dari Moskow datang tambahan pasokan energi dan penerbangan langsung. Dari Brussel datang kemajuan IEU-CEPA yang selama bertahun-tahun mandek. Dari Paris datang kerja sama pertahanan dan energi. Dari New York datang pengakuan atas posisi moral Indonesia dalam isu Palestina.
Yang belum terjawab adalah pertanyaan tentang keberlanjutan. Apakah kesepakatan-kesepakatan itu ditindaklanjuti di tingkat teknis? Apakah MoU berubah menjadi investasi yang mengalir, atau tetap menjadi dokumen seremonial? Diplomasi yang aktif adalah kondisi perlu—tetapi belum cukup. Indonesia membutuhkan birokrasi yang mampu mengeksekusi setiap janji yang ditandatangani di atas meja para pemimpin dunia.
Yang pasti, dalam dua hari berturut-turut pada pertengahan April 2026—dari Kremlin Vladimir Putin ke Istana Élysée Emmanuel Macron—Prabowo Subianto telah mengirimkan pesan yang tidak ambigu kepada dunia: Indonesia hadir di semua meja, tidak memilih blok, dan siap berbicara dengan siapa pun yang memiliki kepentingan bersama. Itulah wajah baru diplomasi Indonesia—aktif, merata, dan tidak mau pinggiran. (*)
