JAYAKARTA NEWS— Diawali dengan santap siang dengan menu khas kuliner Betawi: pecak ikan nila, semur jengkol, ayam goreng kampung, nasi putih dan lain-lain, Bawaslu DKI Jakarta menerima kunjungan Ketua DKI Jakarta Sunardi dan rombongan, di kantor Bawaslu DKI Jakarta, Selasa (21/6). Kedatangan rombongan anggota KPU DKI Jakarta tersebut untuk melakukan komunikasi dan koordinasi karena Tahapan Pemilu Serentak 2024 sudah masuk sejak 14 Juni 2024.
Pada koordinasi yang disemangati kekeluargaan dan kemitraan, baik Ketua Bawaslu DKI M. Jufri dan Ketua Bawaslu DKI Sunardi sependapat, pentingnya komunikasi dan kordinasi sejak dini namun tetap meghormati dan melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing berpedoman atau berpatokan pada peraturan perundangan. Dari pihak Bawaslu DKI, sebagaimana dikatakan M. Jufri, berkomitmen akan lebih mengedepankan pencegahan daripada penindakan pelanggaran Pemilu.
Untuk mewujudkan koordinasi yang sinergis dan konkrit, kedua institusi demokrasi tersebut merencanakan akan melaksanakan sejumlah kegiatan bersama. Diantaranya melakukan bimbingan teknis bersama/terpadu terkait sejumlah peraturan perundangan dan tahapan Pemilu Serentak 2024. “Tujuannya supaya terjadi kesepahaman dalam memahami peraturan perundangan,” kata Sunardi, yang juga mantan Ketua KPU Jakarta Barat.
Kegiatan lain yang akan dilaksanakan secara sinergis adalah Podcast dengan tuan rumah secara bergilir dengan mengangkat isu atau tema terpilih sesuai tahapan Pemilu, non tahapan Pemilu atau isu aktual Pemilu lainnya. Teknisnya, jika Bawaslu DKI yang menjadi tuan rumah, akan mengundang nara sumber dari KPU DKI, atau sebaliknya. Hal ini sangat dimungkinkan karena KPU DKI dan Bawaslu DKI sudah memiliki tempat dan sarana yang bisa digunakan untuk kegiatan Podcast.
Dalam kesempatan tersebut, didiskusikan pula sejumlah isu krusial yang diperkirakan menjadi kerawanan pada Pemilu Serentak 2024 mendatang. Diantaranya adalah tahapan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu yang akan dimulai Agustus 2022. Tiga potensi kerawanan lain, menurut anggota Bawaslu DKI Achmad Fachrudin yang harus diantisipasi pada Pemilu Serentak 2024 adalah kisruh daftar pemilih, konflik politik SARA, politik uang, dan lain-lain. (Abah)
