Direktur Jenderal Pemberdayaan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Dr. M Fachri, M.Si menjadi narasumber sekaligus membuka kegiatan kolaboratif antara KP2MI-IOM-INFEST yang diselenggarakan di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Rabu (20/5/2026).
Kegiatan tersebut bertema “Penguatan Tata Kelola Migrasi dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Lombok Timur”. Forum tersebut merupakan forum pertemuan lintas pemangku kepentingan yang dihadiri oleh Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, KP2MI, Kemen PPN/Bappenas, BPS, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi, Ombudsman RI, Disnaker Prov dan Kab Lotim, Dinsos Lotim, DPMD Lotim, Bappeda Lotim, Unit PPA Polres Lotim, ADBMI, SBMI, IOM dan INFEST serta Desa Anjani, Kalijaga Timur dan Bagik Payung.
Pada kesempatan tersebut Dirjen Pemberdayaan menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menangani isu-isu PMI dan keluarganya termasuk dalam mensukseskan Desa Migran EMAS di Lombok Timur. Kolaborasi tidak hanya terbatas pada koordinasi tetapi juga kolaborasi intervensi dan program dalam mendorong pemberdayaan dan pelindungan melalui Desa. “Kolaborasi intervensi diperlukan dalam memberdayakan masyarakat desa kantong-kantong PMI sehingga masyarakat mendapatkan dampak yang luas melalui Desa Migran EMAS,” ujar M. Fachri.
Selain itu, penguatan tata kelola juga diperlukan dalam mendorong kemandirian desa mengadvokasi isu-isu pekerja migran dan menumbuhkan kepedulian di tengah masyarakat Lombok Timur. Dirjen Pemberdayaan juga menambahkan, “Kabupaten Lombok Timur sudah sangat baik dalam mendorong pemberdayaan dan pelindungan PMI melalui Perda, tetapi dukungan organisasi masyarakat sipil juga diperlukan dalam persoalan di lapangan”.
Terakhir, pertemuan tersebut juga membahas terkait modul panduan kolaboratif antara KP2MI-IOM dan INFEST yang akan memandu desa dalam memperkuat pendataan, perencanaan, perumusan Perdes dan implementasi program Desa Migran EMAS di tingkat desa. Harapannya, lahir panduan praktis untuk desa dalam mendayagunakan sumberdayanya untuk pemberdayaan dan pelindungan PMI di tingkat Desa. (*)
