JAYAKARTA NEWS— Di tengah hiruk pikuk dukungan Gerindra, PKB dan PAN kepada Presiden Prabowo Subianto dua periode di tahun 2029, anggota Komisi III DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) merilis buku berjudul ‘Prabowo Politik Akal Sehat Tanpa Panggung (PASTP) di Jakarta, baru-baru ini.
Ditulis oleh J. Osdar (wartawan Istana Kompas) dan diterbitkan Media Asatu Milenial buku setebal 240 ini berisi IV Bagian : Kerangka Politik Indonesia Modern, Rekonsiliasi dan Kekuasaan, Etika-Warisan dan Masa Depan dan Opini sebagai Jejak Konsistensi.
“Buku PASTP ini mengungkapkan cara pikir dan arah kebijakan Presiden Prabowo serta menggambarkan kehidupan yang memperlakukan, merangkul, menjembatani dan berupaya menata ulang sistem politik dan ekonomi nasional,” kata Bamsoet.
Dalam kata pengantar J. Osdar mengisahkan sekelumit ucapan tegas Mayjen TNI AD Prabowo semasa Danjen Kopassus tahun 1986 kepada Bamsoet (Pemred Info Bisnis) ‘Saya Jenderal perang, bukan Jenderal Golf !’.
Dari pertemuan itulah mencuat persahabatan dan dukungan dari Bamsoet yang kemudian menjadi Ketua MPR RI selaku kekuasaan legislatif kepada Prabowo yang menjadi Presiden RI (eksekutif) menggantikan Joko Widodo.
“1000 kawan terlalu sedikit dan 1 lawan terlalu banyak adalah filosofi kepemimpinan yang kerap digaungkan oleh Presiden Prabowo demi kepentingan bangsa,” ucap Bamsoet.
Hal tersebut merupakan konsistensi yang mengedepankan persatuan.
Politik sejatinya harus merawat melalui kemampuan pemimpin menyatukan perbedaan.
Seorang pemimpin gagal jika ia tak bisa mempersatukan perbedaan itu.
Prabowo saat ini sedang menata fondasi menegakkan hukum dan kepastian hukum di Indonesia.
“Prabowo sedang menertibkan paham-paham yang mengabaikan kewajiban terhadap negara,” tegas Bamsoet seperti ditulis J. Osdar.
Belakangan, Prabowo mengundang dan berdiskusi dengan kelompok oposisi dan yang berseberangan dengan Said Didu dan Abraham Samad.
Jauh sebelumnya, Prabowo mengeluarkan kebijakan yang mengejutkan publik yaitu memberikan abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristianto (Sekjen PDI P) yang terkena kasus dan dihukum penjara.
“Ini untuk menjaga keseimbangan politik nasional,” imbuh Bamsoet.
Di Bagian IV (Ekonomi Politik Prabowo) sebagaimana ditelaah Bamsoet yang menyoroti pada bidang-bidang krusial seperti ketersediaan bahan pangan, sumber energi, dan industri pertahanan, sebagai respons terhadap kerentanan struktural yang melekat pada Indonesia.
Meskipun demikian, ia juga menggarisbawahi perlunya menjaga daya tarik iklim investasi, jaminan kepastian hukum serta transparansi dalam setiap kebijakan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.
Jelas, buku ini adalah sebuah refleksi penting tentang kepemimpinan yang bekerja dalam senyap, namun berdampak nyata bagi masa depan Indonesia.
Di tengah demokrasi yang kerap bising oleh konflik dan polarisasi (pembelahan), buku ini menawarkan narasi lain yaitu politik yang dijalankan dengan ketenangan, etika dan akal sehat.
Melalui narasi Bamsoet dan Prabowo, pembaca diajak melihat bahwa kekuasaan tak selalu harus dipertontonkan dan perbedaan tak mesti berujung permusuhan.
Jika kepemimpinan adalah tentang warisan, maka warisan terpenting bukanlah kekuasaan, melainkan keteladanan dalam menjaga bangsa tetap utuh (Bagian Penutup).
Last but not least, buku ini bukan sekadar biografi relasi elite melainkan peta konseptual tentang bagaimana politik dewasa, etis dan tenang dapat menjadi fondasi demokrasi Indonesia ke depan.
Ingatlah. Pemimpin itu tidak memukul tapi merangkul.
Tidak membidik tapi membimbing.
Dan tidak mencari simpati tapi memberi solusi. (pik)
