Jayakarta News – Peliknya penanggulangan bencana di Indonesia ternyata tak membuat Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB lengah mengelola keuangannya. Alhasil, predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali diraih BNPB kembali raih atas laporan keuangan tahun 2018. Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan RI, Achsanul Qosasi menyerahkan predikat tersebut kepada Kepala BNPB, Doni Monardo dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2018 Pada Auditorat Utama Keuangan Negara III di Gedung BPK RI, Jakarta, Senin (17/6). Hal ini disampaikan oleh Staf Khusus Kepala BNPB Egy Massadiah kepada wartawan di Jakarta (18/6).
Sebagaimana dilaporkan Egy, predikat WTP dari BPK adalah hasil komitmen yang kuat segenap pimpinan dan staf untuk tidak hanya optimal dalam menjalankan tugas kebencanaan namun juga mampu mengelola keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan transparan. Kerja keras BNPB dalam mengelola keuangannya dinyatakan oleh BPK telah sesuai dengan apa yang tertuang pada UUD 1945 Pasal 23E tentang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, kemudian UU No 15 Tahun 2004 Pasal 16 ayat (1) tentang laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
Berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh, BPK menyatakan bahwa performa keuangan BNPB tahun 2018 makin baik dari tahun ke tahun. Dari delapan kementerian dan 12 lembaga yang diaudit hanya ada dua kementerian dan lembaga yang memperoleh predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal tersebut sekaligus menjadi indikasi bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan kementerian/lembaga mengalami tren positif.
“Tahun ini saya terkejut. Karena ada dua kementerian lembaga yang tahun-tahun sebelumnya belum bisa meraih WTP, bahkan ada yang Tidak Memberikan Pendapat (TMP), tapi di tahun 2018 sudah bisa meraih WTPnya. Ini positif”, kata Achsanul Qasasi.
Dari pantauan Egy, di sela acara penyampaian penetapan predikat kewajaran atas laporan keuangan, tak lupa BPK juga memberi rekomendasi untuk meningkatkan efektifitas pengendalian tingkat internal kepada tiap-tiap kementerian/lembaga yang dinilai masih memiliki kelemahan pada sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Egy menyatakan bahwa predikat WTP yang diperoleh BNPB dapat menjadi inspirasi bahwa kerja keras kelembagaan, betapapun berat dan besar tanggung jawabnya, integritas dalam mengelola keuangan tetap dapat dilakukan dengan komitmen yang kuat.
Selain BNPB ada beberapa kementerian/lembaga yang meraih predikat WTP di antaranya; Kemenpan RB, Kemenristekdikti, Kementerian ATR BPN, Kemendes PDT, Kemkominfo, Kementerian PPA, Bekraf, Bapennas, BPPT dan sebagainya. (*/rr)
