Oleh Djoko Setijowarno
Rencana pemerintah untuk memberikan subsidi ke mobil hybrid dan mobil baterai lebih baik diberikan ke daerah yang kesulitan BBM. Kab. Asmat sudah memberikan contoh, di tengah kesulitan BBM, kendaraan listrik sebagai solusi bermobilitas.
Jauh sebelum kota-kota besar di Indonesia mulai sibuk membicarakan transisi energi dan insentif kendaraan listrik, sebuah kabupaten di ujung timur Indonesia telah lebih dulu membuktikannya secara senyap. Di atas jalan-jalan panggung yang membelah rawa, Kabupaten Asmat telah bertransformasi menjadi pelopor sejati transportasi hijau yang lahir bukan dari tren, melainkan dari kebutuhan dan adaptasi geografis yang cerdas.
Kabupaten Asmat sering dijuluki sebagai “Kota Seribu Motor Listrik” karena mayoritas penduduknya telah beralih ke kendaraan listrik jauh sebelum tren ini masif di kota-kota besar lain di Indonesia. Hal ini menjadikan Asmat sebagai model sukses implementasi transportasi hijau di wilayah khusus.
Penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KMLBB) di Kabupaten Asmat (Prov. Papua Selatan), khususnya di Kota Agats, merupakan fenomena unik yang memberikan berbagai manfaat strategis. Mengingat karakteristik geografisnya yang didominasi oleh lahan basah dan rawa, keputusan ini membawa dampak positif.
Kota Agats dibangun di atas papan kayu atau beton (jalan panggung) karena kondisi tanah yang berawa. Kendaraan listrik, terutama motor listrik, umumnya memiliki bobot yang lebih ringan dibandingkan kendaraan konvensional, sehingga mengurangi beban stres pada struktur jalan panggung. Ukuran kendaraan listrik yang kompak sangat cocok dengan lebar jalan di Agats yang terbatas.
Kab. Asmat memiliki tantangan besar dalam distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM). Menggunakan listrik mengurangi ketergantungan pada pasokan BBM yang seringkali mahal dan sulit didistribusikan hingga ke wilayah terpencil. Biaya pengisian daya listrik jauh lebih murah dibandingkan membeli BBM di wilayah pedalaman, yang secara langsung meningkatkan daya beli masyarakat setempat.
Sebagai wilayah yang masih memiliki ekosistem alam yang kuat, penggunaan kendaraan listrik mendukung konsep pembangunan berkelanjutan. Menjaga kualitas udara di kawasan permukiman yang padat. Kendaraan listrik sangat senyap, sehingga tidak mengganggu ketenangan lingkungan dan ekosistem sekitar.
Mesin kendaraan listrik memiliki komponen bergerak yang jauh lebih sedikit dibandingkan mesin pembakaran internal. Hal ini sangat menguntungkan di wilayah yang memiliki keterbatasan bengkel spesialis atau ketersediaan suku cadang mesin yang kompleks.
Dengan adanya moda transportasi yang efisien dan murah, mobilitas warga untuk mengangkut hasil bumi atau keperluan logistik harian menjadi lebih lancar. Hal ini mendorong perputaran ekonomi mikro di tingkat kabupaten tanpa harus terbebani biaya transportasi yang tinggi.
Pejabat bahkan bupati juga naik motor listrik. Kalau ditanya kenapa, karena memang itu yang paling nyaman dan aman di Kab. Asmat. Bahan bakar minyak, hanya digunakan untuk kendaraan laut seperti kapal kayu bermotor atau speedboat. Ada beberapa anggota kepolisian dan tentara yang memiliki motor BBM, tetapi jumlahnya hanya sedikit (Kompas, 13 Mei 2026).
Semua warga menggunakan motor listrik dengan jenis empat hingga enam baterai. Setiap baterai memiliki kapasitas rata-rata 20-22 ampere-hour (Ah). Sekarang juga sudah ada motor dengan enam baterai. Dulu sempat ada yang buka SPKLU khusus baterai, tapi tidak bertahan lama karena orang lebih memilih cas di rumah. Sekali isi daya bisa 8-10 jam per hari.
Salah satu faktor minimnya kendaraan BBM karena saat itu (2006-2007) harganya masih sangat mahal dan pasokan terbatas. Sebelum ada kebijakan BBM satu harga, harga BBM bisa mencapai Rp 60.000 per liter. Karena memang dari awal sudah pakai kendaraan listrik, jadi bengkel-bengkel di sini, khusus motor listrik. Onderdil yang dijual juga khusus untuk itu.
Saat yang Tepat
Jika masyarakat Agats bisa bertransisi ke kendaraan listrik, tentunya masyarakat di kota-kota lain juga bisa beralih ke kendaraan listrik. Saat ini merupakan waktu yang tepat untuk transisi.
Kota Agats, sudah memberikan contoh sebuah wilayah yang mengalami kesulitan distribusi BBM tidak selalu mempertahankan penggunaan kendaraan bermotor bakar. Mereka mau beralih menggunakan kendaraan bermotor listrik. Seharusnya mereka perlu diberikan penghargaan untuk itu.
Saat ini, Indonesia sedang mengalami krisis energi, terutama BBM. Data yang dikumpulkan dari BPS, Kemenhub dan Kompas, saat ini, populasi kendaraan listrik baru mencapai 333.561 unit atau sekitar 0,19 persen dari total kendaraan (2025). Pemerintah menargetkan angka ini tumbuh hingga 10 persen untuk menekan konsumsi BBM nasional, sektor transportasi menyumbang 40 persen dari total penggunaan saat ini.
Antrean terjadi di SPBU hampir di semua daerah. Pasalnya, karena ketergantungan pada energi tak terbarukan. Untuk itu, daerah-daerah di Indonesia yang kesulitan distribusi BBM dapat mencontoh Kabupaten Asmat dengan menggunakan kendaraan listrik.
Ongkos angkut distribusi BBM dapat dihemat. Sebaiknya mengembangkan kendaraan listrik di daerah yang kesulitan mendapatkan BBM. Kendaraan listrik dapat digunakan untuk transportasi lokal. Pada 2018, setidaknya terdapat 1.280 motor listrik yang digunakan oleh penduduk Agats. Jumlahnya kini bertambah menjadi lebih kurang 4.000 unit kendaraan listrik.
Menariknya, motor listrik di distrik dikategorikan sebagai sepeda. Penggunaan pelat nomor hanya sebagai penanda pengganti stiker retribusi, sehingga para pemiliknya tidak memiliki STNK atau SIM dan tidak dikenakan pajak kendaraan.
Kota Agats adalah kota tanpa lampu pengatur lalu lintas, tetapi sangat minim kecelakaan lalu lintas. Tidak ada stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) dan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU), meskipun mayoritas menggunakan motor listrik. Nyaris tidak ada polisi lalu lintas yang bertugas.
Selain itu, ojek listrik juga menggeliat di Agats yang bahkan dilindungi kebijakan, seperti Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Selain itu, ada juga Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Angkutan Darat dan Sungai.
Data Dinas Perhubungan Kabupaten Asmat menyebutkan, terdapat 22 pangkalan ojek listrik. Ojek yang beroperasi di Kota Agats menggunakan pelat kendaraan berwarna kuning. Regulasi itu, mengatur retribusi kendaraan bermotor listrik (ojek) yang disewakan sebesar Rp 500.000 per tahun, retribusi kendaraan bermotor listrik pribadi Rp 150.000 per tahun, dan sewa lahan untuk ojek Rp 1 juta per tahun.
Transformasi di ujung timur Indonesia ini memberikan pelajaran berharga bagi peta jalan transportasi nasional. Jika sebuah wilayah dengan tantangan geografis yang kompleks mampu melepaskan diri dari ketergantungan BBM, maka adopsi kendaraan listrik di wilayah lain bukanlah hal yang mustahil untuk mewujudkan kedaulatan energi Indonesia. ***
Djoko Setijowarno , Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)
