Andai saya diminta Presiden untuk mengembalikan kurs rupiah ke bawah Rp17.000 per dolar AS dan mendorong IHSG menuju level 8.000 up, maka jawabannya sebenarnya tidak rumit. Yang dibutuhkan bukan pidato optimistis, melainkan keputusan fiskal yang konkret, terukur, dan dipercaya pasar.
Caranya sederhana potong anggaran sekitar Rp178 triliun, atau setara kurang lebih US$10 miliar. Angka itu kira-kira setengah dari anggaran MBG. Dana sebesar itu jangan dipakai untuk belanja konsumtif, tetapi dialihkan menjadi instrumen stabilisasi pasar.
Apa yang harus dilakukan dengan US$10 miliar itu?
Pertama, gunakan sekitar Rp50 triliun untuk buyback SBN di pasar sekunder. Jika outstanding SBN yang aktif diperdagangkan sekitar Rp5.000 triliun, maka buyback Rp50 triliun setara dengan Rp50 triliun ÷ Rp5.000 triliun = 1% dari pasar SBN aktif. Secara persentase terlihat kecil. Tetapi dalam situasi pasar yang sedang tertekan, intervensi sebesar itu pada tenor strategis dapat memberi sinyal kuat bahwa pemerintah serius menjaga stabilitas pasar obligasi.
Namun buyback tidak boleh dilakukan terlalu kecil dan terlalu lambat. Kalau hanya dicicil Rp2 triliun per hari, efeknya nyaris seperti membuang garam ke laut. Pasar tidak akan membaca itu sebagai kebijakan besar. Pasar hanya akan melihatnya sebagai operasi teknikal biasa.
Sebaliknya, bila dilakukan secara terukur tetapi tegas, buyback dapat menurunkan yield SBN. Misalnya yield SBN 10 tahun turun dari 7,30% ke 7,00%, maka penurunan 30 basis poin itu akan menjadi sinyal penting. Harga SBN naik, tekanan jual mereda, investor asing tidak terburu-buru keluar, dan kebutuhan konversi rupiah ke dolar ikut menurun. Dengan kata lain, buyback SBN bukan sekadar membeli surat utang. Ia adalah pesan kepada pasar bahwa negara hadir sebagai penyangga likuiditas.
Kedua, alihkan sekitar Rp30 triliun untuk memperkuat stabilisasi valas. Dana ini dapat digunakan melalui instrumen hedging, DNDF, swap, atau penyangga devisa berbasis BUMN dan komoditas. Nilainya setara sekitar US$1,5–1,8 miliar, tergantung kurs yang digunakan. Namun operasi ini sebaiknya tidak dilakukan secara vulgar. Lebih baik dilakukan melalui SPV agar pasar tidak membaca langkah tersebut sebagai kepanikan terbuka. Dalam pasar valas, psikologi sama pentingnya dengan angka. Bila pasar tahu pemerintah panik membela rupiah, pelaku pasar justru bisa menguji batas intervensi itu.
Dengan fasilitas valas tersebut, tekanan pembelian dolar di pasar spot dapat dikurangi. Secara kuantitatif, misal bila kebutuhan valas jangka pendek korporasi sekitar US$5 miliar, maka fasilitas sebesar US$1,8 miliar dapat menutup sekitar 36% kebutuhan tersebut. Artinya, permintaan dolar tidak seluruhnya tumpah ke pasar spot. Rupiah mendapat ruang bernapas bisa menguat sampai ke angga REER yaitu Rp. 16.700.
Ketiga, sisa dana digunakan untuk menutup defisit primer. Ini penting karena pasar tidak hanya melihat kurs dan IHSG. Pasar juga melihat kesehatan APBN. Bila defisit primer mengecil, kebutuhan pembiayaan turun, pasokan SBN berkurang, dan risiko fiskal ikut mereda.
Dampaknya langsung ke persepsi. Rating surat utang lebih mudah dipertahankan. Noise tentang pelemahan fundamental ekonomi dapat ditekan. Investor global akan membaca bahwa pemerintah tidak sekadar meminta pasar percaya, tetapi benar-benar memperbaiki struktur fiskal.
Jadi, tiga langkah itu cukup jelas: buyback SBN, stabilisasi valas, dan perbaikan defisit primer.
Tidak perlu terlalu banyak jargon. Pasar hanya butuh bukti bahwa pemerintah berani mengalihkan anggaran dari belanja yang bersifat konsumtif menuju kebijakan yang memperkuat neraca negara, menjaga likuiditas, dan menurunkan risiko.
Syarat utama, dari presiden dan semua Menteri termasuk influecer istana berhenti berpolemik soal sentiment pasar. Diam saja.
Penulis:
Erizeli Jely Bandaro, Pengusaha
