JAYAKARTA NEWS— Jutaan sarjana dan juga guru tercatat sebagai bagian dari kaum terdidik Indonesia yang, secara panggilan sejarah, terdepan dan tergigih dalam menggembala bangsa ini ke arah kemerdekaan dan keadaban.
“Ironisnya, hari ini, harus diakui, di semua sektor dan level, tidak sedikit dari mereka justru membelakangi panggilan suci itu dan malah jadi pembuat keruh negeri. Apa yang salah?” demikian lontaran pertanyaan oleh Rektor Universitas Harkat Negeri (UHN), Dr. Sudirman Said, Ak., MBA pada awal pidato pembukanya di acara Konvensi Guru 2026.
Konvensi itu dihelat dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-81 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Hari Guru Nasional. Temanya: “Transformasi dan Tata-Kelola Guru Masa Depan, serta Masa Depan Guru menuju Pendidikan Bermutu untuk Semua.” Bertempat di Aula Kampus Mataram UHN, Tegal, pada Sabtu, (14/11/2026).
Pada awal-awal kemerdekaan, papar Sudirman, sekitar 97% rakyat Indonesia masih buta huruf, guru dan sarjana jumlahnya segelintir, makanya dihormati. Kehormatan dari kaum segelintir itu bukan karena kelangkaannya saja, tapi pada perilaku berketeladanan dan ketulusan berjuang untuk bangsa, bukan untuk pribadi atau golongan.
“Tinta emas sejarah mencatat, Ketika hanya 178 manusia Indonesia yang mengenyam pendidikan tinggi, ketika hanya ada 6 perguruan tinggi, ketika hanya 3% manusia Indonesia yang melek huruf alias hampir seluruh rakyat kita miskin, bodoh, dan tertindas, lahir sosok-sosok tangguh macam Tirto Adi Suryo, Cokroaminoto, Tan Malaka, Rahmah El-Yunusiyyah Wahidin Sudirohusodo, Dewi Sartika, Cipto Mangunkusumo, dan lain-lain. Kemunculan mereka bagaikan bunga mungil di atas batu padas di musim kemarau panjang,” ungkap Sudirman.
Mereka bukan saja pemikir, penggerak, penulis, tapi sebagian besar juga pendidik. Sudirman kemudian seperti memerinci buktinya. Sukarno pernah menjadi guru Ilmu Pasti dan Ilmu Sejarah di Ksatrian Institut Bandung milik Danudirja Setiabudi. Panglima Soedirman adalah guru di HIS Muhammadiyah Cilacap. Dewi Sartika berkiprah di “Sekolah Kautaman Istri” dan “Sakola Raden Dewi”-nya. Si “bengal” Suwardi Suryaningrat punya “Taman Siswa”. Tan Malaka punya “Sekolah Rakyat” atau “Sarekat Islam School”. Rahmah El-Yunusiyyah bergelut dengan “Sekolah Diniyyah Putri”-nya.
“Lantas, bagaimana hari ini? Mengapa sekarang jarak antara kaum terdidik, pendidikan, dan kepemimpinan publik terasa jauh? Jelas ada yang salah. Tapi, apa yang salah? Salahnya di mana?” tanya Sudirman.
Data Melek Huruf 2025 Capai 97,10 Persen
Data dari Badan Pusat Statistik 2025, angka melek huruf pada penduduk di atas usia 15 tahun di Indonesia mencapai 97,10%. Artinya, jika disejajarkan dengan awal-awal kemerdekaan, angkanya terbalik.
Hari ini, kita punya hampir 11 juta warga yang tengah mengeyam perguruan tinggi. Kita punya 4.300-an kampus. Kita punya 70.000-an profesor dan guru besar yang ahli segala bidang.. Kita bahkan pernah mengirim 800 ribuan sarjana berkuliah di kampus-kampus hebat di dunia. Dan kita punya 3 jutaan guru dan 300 ribuan dosen.
Sudirman menantang, “masak capaian sejauh ini tidak bisa menjadi modal kita untuk bertindak atau bergerak menyelamatkan keadaan? Sedemikian lemahkah semangat dan posisi kita, sehingga ilmu pengetahuan dan keahlian yang kita miliki tak mampu membuat kita bertegak kepala lalu menolak segala kekeruhan dan kerusakan saat ini?”
“Yang ingin saya katakan adalah, keadaan kita hari ini sepatutnya jauh lebih kuat, jauh lebih mampu, jauh lebih punya segala perangkat untuk meluruskan kembali jalannya komitmen berbangsa dan bernegara,” imbuhnya.
“Rasa-rasanya kita perlu menengok kembali pada tujuan sistem pendidikan nasional (Sisdiknas). Dalam UU 30/2023 (tentang Sisdiknas), fungsi dan tujuan dari Sisdiknas tertuang dalam pasal 3. Di sana disebutkan bahwa: “Pendidikan nasional […] bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”
“Coba cermati, yang didahulukan oleh Sisdiknas itu adalah tercapainya kemuliaan aspek jiwa, barulah raga. Nah, yang terjadi saat ini, raga dulu baru jiwa, dan bahkan kerap kali aspek jiwanya dikesampingkan,” ujar Sudirman.
Menurut hemat Sudirman, reformasi pendidikan sudah mendesak untuk dijalankan. Apa itu? “UU Sisdiknas harus dijadikan sebagai momentum penguatan profesionalisme guru dan kapasitas kepemimpinan kepala sekolah, sembari tingkatkan mutu dan kesejahteraan mereka. Juga, sudahi kegemaran bongkar-pasang kurikulum, asyik pada pengadaan-pengadaan berskala besar dan pembangunan fisik semata,” jelas Sudirman.
Selain Sudirman Said, Konvensi Guru 2026 yang dihadiri oleh ratusan eksponen guru se-Karesidenan Pekalongan itu juga dihadiri sejumlah pembicara. Antara lain: Dr. H. Muhdi, SH, M.Hum, (Ketua PGRI Jawa Tengah); Dr. Dudung Abdul Qodir (Ketua Pengurus Besar PGRI/Ketua Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta); dan Dr. H. Abdul Fiqri Faqih, MM. (Anggota Komisi X DPR RI).
Ada pula Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd. (Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) dan Indra Charismiadji, Ph.D. (Pengamat Pendidikan). (*/tn)
