JAYAKARTA NEWS – Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Sawit atau Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) harus menyusun strategi yang tepat untuk menciptakan harga minyak sawit (crude palm oil/CPO) yang menguntungkan dan stabil. Hingga kini harga CPO belum kembali normal.
Demikian diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Delegasi Indonesia dalam 12th Ministerial Meeting CPOPC di Jakarta, Jumat (29/11/2024).
Dalam dua tahun terakhir, menurut Airlangga, pasar minyak sawit telah mengalami perubahan harga yang tidak pernah terjadi sebelumnya, yakni mencapai rekor tertinggi pada 2022 saat Covid-19. Hingga 2023 harga CPO belum kembali normal.
Di sisi lain, lanjut Airlangga, negara-negara produsen minyak sawit juga terus menghadapi diskriminasi perdagangan terhadap produk minyak sawit dan turunannya. Diskriminasi itu dalam berbagai bentuk yang disamarkan melalui kebijakan ramah lingkungan.
Airlangga menyebut, kebijakan lingkungan yang diberlakukan negara-negara pengimpor itu seperti EU Deforestation-free Regulation (EUDR), EU RefuelEU Aviation Rules, EU Due-Diligence Regulation, Global Biofuel Alliance (GBA), dan United Kingdom’s Forest Risk Commodities (FRC) Law.
“Untuk itu, kita harus menyusun strategi yang tepat untuk menciptakan harga minyak sawit yang menguntungkan dan stabil,” tukas Airlangga.
Selain itu, lanjut Airlangga, kita harus menahan diri dalam menerapkan kebijakan perdagangan dengan cara yang tidak sejalan dengan ketentuan WTO yang relevan, untuk memastikan transparansi pasar dan prediktabilitas minyak sawit.
Indonesia juga tetap menganggap sektor kelapa sawit sebagai prioritas nasional, apalagi terdapat komitmen kuat dari Presiden RI Prabowo Subianto terhadap sektor vital ini sebagaimana tercermin dalam Asta Cita, yakni mencapai tujuan ketahanan pangan, swasembada pangan, swasembada energi, dan hilirisasi industri.
Airlangga mengatakan, dalam (swasembada energi) melalui Program B40 yang dilakukan Indonesia bahwa Malaysia mengapresiasi hal ini, karena berkontribusi kepada dunia terutama dalam pengurangan emisi.
“Jadi dalam Program B35, kita menghemat sekitar 32 juta ton CO2, dan kalau untuk B40 itu lebih mengurangi emisi karbon,” jelas Menko Airlangga. (yr)