JAYAKARTA NEWS – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa simposium pajak merupakan rangkaian kegiatan dari presidensi G20 di Indonesia untuk mendukung negara-negara berkembang dalam kerangka kerja inklusif Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), terkait Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), serta forum global tentang transparansi dan pertukaran informasi terkait perpajakan.
“Hal ini juga bertujuan untuk membahas tantangan kebijakan perpajakan di masa depan, khususnya insentif pajak dan mobilisasi sumber daya domestik,” ujar Menkeu pada keynote speech pembukaan symposium pajak di Bali, Kamis (14/07).
Selanjutnya, Menkeu juga mengatakan bahwa arsitektur pajak Internasional harus berubah untuk menghadapi perkembangan dunia yang semakin cepat dan kompleks terutama dari sisi kemajuan tekhnologi dan perilaku konsumen. Untuk itu, negara anggota G20 dan OECD dalam kerangka inklusif berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi negara berkembang dalam merancang dan menerapkan standar pajak Internasional.
“Perubahan membutuhkan kesepakatan Global untuk bekerja sepenuhnya. Ini juga termasuk tindakan bersama untuk menjaga keadilan. Tanpa solusi berbasis konsensus tersebut di tingkat global, ada risiko perpajakan dan penanganannya, yaitu dapat mengikis kepastian pajak dan investasi,” terangnya.
Untuk itu, Menteri Keuangan memastikan bahwa kemajuan yang dicapai dalam forum ini adalah untuk kepentingan semua anggota.
Di sisi lain, Menkeu mengatakan bahwa negara berkembang menghadapi lebih banyak hambatan terhadap pengetatan ruang fiskal dari berbagai perspektif. Untuk itu diperlukan evaluasi terkait pendapatan insentif pajak bagi negara berkembang.
“Koordinasi dibutuhkan dalam mengatasi tantangan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi hari ini kami akan menetapkan langkah lain menuju hasil nyata untuk pulih, menjadi lebih kuat dan lebih baik,” ungkapnya.
Sebagai penutup, Menkeu mendorong peran G20 untuk mendukung perpajakan dan pembangunan, serta menyoroti pentingnya mobilisasi sumber daya domestik.
“Saya ingin menyerukan kolaborasi yang lebih besar dan kerja sama yang solid antara negara-negara dan anggota yuridiksi kerangka kerja inklusif OECD BEPS G20 secara berkelanjutan, serta mendukung pemulihan yang inklusif. Saya berharap Anda semua dapat bermusyawarah dengan sangat sukses dan bermanfaat,” tutup Menkeu.***(mel)
