SEBANYAK 8 (delapan) dari 99 Pemerintah Kota di seluruh Indonesia, sudah menyatakan siap menjadi Kota Inkluasi di tahun 2020. Kota Inklusi artinya kota tanpa diskriminasi. Tidak main-main, indikator yang digunakan pun mengacu pada indikator assessment UNESCO.
Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk satu di antara delapan kota yang siap menjadi Kota Inklusi tahun 2020. Tak heran jika program kerja Pemkot Yogyakarta banyak diarahkan ke sana. Sebab, seperti diungkapkan Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, “Kota Yogya siap inkluasi tahun 2020,” tekadnya.
Untuk itu, Bappeda Kota Yogyakarta dua hari berturut-turut, 14-15 Agustus 2018 menggelar Workshop Rencana Aksi 2019 bagi Forum Kecamatan Inkluasi, di Hotel Arjuna, Jl Margo Utomo Yogyakarta. Dalam kesempatan itu, Wakil Walikota Heru turun langsung memandu jalannya workshop, yang diikuti unsur Bappeda, para camat, LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan), TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), serta stakeholder lain.
Di antara para undangan, fokus workshop sejatinya ditujukan kepada anggota FKI (Forum Kecamatan Inkluasi). Dari 14 kecamatan yang ada di Kota Yogya, enam di antaranya sudah terbentuk FKI dan dua rintisan kecamatan inkluasi, sisanya belum. Karenanya, Wakil Walikota Heru menegaskan, tahun 2019, tidak terkecuali ke-14 kecamatan harus sudah terbentuk Forum Kecamatan Inklusi.
Sebab, bersamaan dengan itu, Pemerintah Kota Yogyakarta sudah merencanakan pengucuran dana afirmatif di 14 kecamatan. Sebanyak 45 kelurahan, akan beroleh dana afirmatif masing-masing Rp 20 juta per kelurahan. Dana itu digunakan untuk kegiatan rintisan kota inkluasi, yakni untuk lansia Rp 5 juta, perempuan Rp 5 juta, dan keluarga miskin Rp 10 juta.
Tidak hanya itu. Masih ada tambahan untuk kegiatan Jam Belajar Masyarakat (JBM) per Rukun Warga (RW) dialokasikan dana Rp 3 juta. “Untuk mewujutkan Yogyakarta Kota Inkluasi maka diprioritaskan lima afirmatif gender yang harus intensif dikelola FKI. Kelima unsur itu adalah adalah anak, perempuan, lansia, disabilitas, dan keluarga miskin,” ujar Heru. ***
