JAYAKARTA NEWS— Pemprov DK Jakarta gelar focus group discussion (fgd) terkait insentif film untuk memperkuat ekosistem kreatif di Ibukota. “Ini kebijakan sebagai bagian dari upaya tranformasi DK Jakarta menuju kota sinema yang inklusif, kompetitif dan berkelanjutan,” ujar Rano Karno di Balai Kota Jakarta baru-baru ini.
Pemprov menyambut baik salah satu penggerak ekonomi kreatif kota khusus menuju visi Jakarta sebagai kota sinema.
“Ini menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan daya dorong melalui peran Jakarta Film Commision,” urai Rano Karno di hadapan rekan-rekan asosiasi dan pengusaha bioskop yang tergabung dalam GPBSI.
Wagub berharap dari forum diskusi ini dapat merumuskan regulasi yang bisa diterima semua pihak.
Landasan hukumnya berpijak pada peningkatan produksi film nasional yang diatur dalam Peraturan Daerah No 1 tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Melalui Pajak Daerah bisa diberikan kewenangan keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak barang dan jasa tertentu (pertunjukan film) sebesar 50 %.
Jelang lima abad Jakarta, pemerintah menerima pajak bioskop sebesar Rp 81 M tahun 2021 dan kini berkurang menjadi Rp 72 M tahun 2024. (pik)
