Tag: RAPBN 2024

Tok! RAPBN 2024 Disepakati

JAYAKARTA NEWS – Pemerintah dan Anggota DPR RI memiliki kesepahaman bahwa APBN tahun 2024 tetap harus menjadi instrumen kebijakan yang dapat diandalkan menghadapi gejolak ekonomi dan geopolitik serta mendukung agenda pembangunan termasuk pelaksanaan Pemilu serentak pada tahun 2024. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan Pendapat Akhir Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024, pada Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (21/9) di Jakarta.

Kondisi ekonomi Indonesia dan global masih menghadapi tantangan, seperti inflasi dan perang Rusia-Ukraina. Tantangan-tantangan ini dapat berdampak negatif pada perekonomian Indonesia, sehingga perlu diantisipasi oleh pemerintah melalui kebijakan APBN 2024 yang tepat.

“Kami menyampaikan gambaran gejolak ekonomi dan dinamika global saat ini tidak untuk membuat kita khawatir atau pesimis, namun untuk memberikan pemahaman konteks pelaksanaan dan tantangan dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2024 dimana APBN selalu diharapkan menjadi instrumen utama dan diandalkan dalam mengelola berbagai potensi gejolak,” jelas Menkeu.

Menkeu melanjutkan bahwa APBN harus selalu dijaga agar tetap menjadi instrumen yang sehat dan sustainable. Menurut Menkeu, hal ini karena agenda pembangunan Indonesia masih sangat banyak. Selain itu, APBN juga diharapkan menjadi alat untuk fundamental perekonomian Indonesia melalui transformasi ekonomi yang berkelanjutan.

“Tahun 2024 adalah tahun terakhir masa bakti pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, maka APBN 2024 memiliki peran yang penting untuk menuntaskan program strategis dan memberikan fondasi yang kuat serta sustainable bagi transformasi pemerintah maupun ekonomi secara berkelanjutan,” lanjut Menkeu.

Pemerintah dengan DPR RI menyepakati asumsi dasar makro pada APBN 2024 yaitu: (I) Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%; (ii) Inflasi terkendali sebesar 2,8%; (iii) Nilai tukar rupiah sebesar Rp15.000/US$; (iv) Suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,7%; (v) ICP disepakati sebesar US$82/Barel; dan (vi) Lifting minyak disepakati sebesar 635 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 1,033 juta barel setara minyak per hari.

“Pendapatan Negara tahun 2024 direncanakan sebesar Rp2.802,3 triliun, bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.309,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp492 triliun. Optimalisasi pendapatan negara dilakukan dengan tetap menjaga keberlanjutan dunia usaha dan daya beli masyarakat dan aspek keadilan,” kata Menkeu.

Sementara itu, belanja negara dalam APBN Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp3.325,1 triliun, yang dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.467,5 triliun serta Transfer ke Daerah sebesar Rp857,6 triliun.

“Defisit APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dan disetujui oleh DPR sebesar 2,29% PDB atau secara nominal Rp522,8 triliun. Pemerintah terus akan melakukan pengelolaan utang secara hati-hati dalam menghadapi gejolak dan dinamika global higher for longer dari interest rate global,” tegas Menkeu.

Selain itu, pembiayaan investasi pada tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp176,2 triliun dilaksanakan secara selektif dan intensif, termasuk dalam pemberian PMN kepada BUMN dan BLU dengan tata kelola yang baik untuk mampu menjalankan bisnis dan layanan secara efisien dan produktif.

Menyadari dinamika global yang masih berlangsung, dukungan DPR RI kepada pemerintah sangat penting dalam menjalankan APBN 2024. Menkeu menegaskan bahwa pemerintah akan senantiasa berkomitmen menjaga kredibilitas dan kesehatan APBN 2024 sehingga tetap efektif sebagai instrumen kebijakan dan pembangunan.

“APBN 2024 berperan strategis dalam transisi Pemerintahan baru. Semoga proses regenerasi kepemimpinan baik di level nasional maupun daerah dapat terus berjalan dengan lancar, kondusif, melahirkan kepemimpinan amanah dan memberikan kepercayaan untuk meneruskan Indonesia mencapai cita-cita besar Indonesia Emas 2045,” pungkas Menkeu.***/mel

Ini Daftar Alokasi Belanja Prioritas RAPBN 2024

JAYAKARTA NEWS – Belanja Negara pada RAPBN 2024 akan digunakan untuk menyelesaikan proyek strategis nasional, memberantas kemiskinan absolut dan stunting, perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan, meningkatkan ketahanan pangan dan energi serta memperkuat pertahanan negara.

“Untuk mewujudkan SDM unggul, inovatif, berintegritas, dan berdaya saing, disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp660,8 triliun atau 20% APBN  tecermin dari alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp237,3 triliun, Transfer ke Daerah Rp346,6 triliun, dan pembiayaan investasi Rp77 triliun,” terang Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam Pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Tahun 2024 beserta Nota Keuangannya, pada Rabu (16/08), di Sidang Paripurna DPR RI, Jakarta.

Presiden mengatakan bahwa Indonesia harus mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi agar sumber daya manusia Indonesia bisa produktif, inovatif, berdaya saing global, berintegritas, berakhlak mulia, dengan tetap menjaga jati diri budaya bangsa.

“Untuk menghadirkan SDM yang sehat dan produktif, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp186,4 triliun atau 5,6% dari APBN,” lanjut Presiden.

Anggaran kesehatan tersebut diarahkan untuk transformasi sistem kesehatan, mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat dan kompetitif, meningkatkan akses dan kualitas layanan primer dan rujukan, menjamin tersedianya fasilitas layanan kesehatan yang andal dari hulu ke hilir, mengefektifkan program JKN, serta mempercepat penurunan prevalensi stunting agar mencapai 14% di tahun 2024 yang dilakukan melalui perluasan cakupan seluruh kabupaten/kota di Indonesia dengan penguatan sinergi berbagai institusi.

Untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, serta pembangunan SDM jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan, anggaran perlindungan sosial pada RAPBN 2024 dialokasikan sebesar Rp493,5 triliun.

Sejalan dengan hal tersebut, Presiden menyebut bahwa reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat, perbaikan basis data penerima antara lain melalui penguatan data registrasi sosial ekonomi, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.

“Untuk mendorong produktivitas, mobilitas dan konektivitas, serta pemerataan yang berkeadilan, anggaran infrastruktur dialokasikan sebesar Rp422,7 triliun,” sambung Presiden.

Anggaran infrastruktur ini diarahkan untuk penguatan penyediaan pelayanan dasar; peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas; peningkatan jaringan irigasi melalui pembangunan bendungan, saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier; penyediaan infrastruktur di bidang energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan; pemerataan akses teknologi informasi dan komunikasi; serta mendukung proyek-proyek strategis, termasuk pembangunan IKN.

“Strategi transformasi ekonomi di bidang ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp108,8 triliun yang diprioritaskan untuk: peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga pangan; peningkatan produksi pangan domestik; penguatan kelembagaan petani; dan dukungan pembiayaan serta perlindungan usaha tani; percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan; pengembangan kawasan food estate; serta penguatan cadangan pangan nasional,” ungkap Presiden.

Selain itu, Presiden juga mengatakan bahwa industri pertahanan keamanan juga terus didorong agar maju dan mandiri dengan dukungan APBN, antara lain dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan Alutsista secara bertahap dengan didukung industri pertahanan dalam negeri untuk memenuhi kekuatan pokok minimum.***/mel

Politisi PKS Minta Pemerintah Lebih Realistis Susun Rencana APBN 2024

JAYAKARTA NEWS— Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati mengingatkan agar pemerintah bisa lebih realistis dalam menyusun asumsi-asumsi dasar yang akan digunakan dalam rangkaian pembahasan RAPBN 2024 nanti.

“Di tengah masih tingginya ketidakpastian kondisi ekonomi global dan mulai melandainya harga komoditas unggulan Indonesia di pasar Internasional, proyeksi ekonomi Indonesia di tahun 2024 perlu lebih realistis dan sesuai dengan kondisi yang ada,” kata Anis dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria.

Sebagaimana diketahui, dalam Rapat Paripurna DPR, Jumat (19/5/2023), Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024.

Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2024, dimana pertumbuhan ekonomi diusulkan dalam rentang 5,3% hingga 5,7%.

Politisi PKS Anis Byarwati kembali mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional selama ini masih ditopang oleh hasil ekspor terhadap windfall  harga komoditas unggulan yang tinggi.

“Proyeksi pertumbuhan ekonomi 2024 sangat optimis. Namun pemerintah perlu lebih realistis, berkaca pada pertumbuhan ekonomi Triwulan-I 2023, dimana harga komoditas unggulan kita mulai menurun, kelapa sawit, batu bara, minyak mentah dan gas alam, yang berdampak pada ekspor komoditas dan neraca perdagangan yang mengalami penurunan per kuartal (q-to-q). Dibandingkan Q4-2022, ekonomi Indonesia pada Q1- 2023 terkontraksi sebesar 0,92% (q-to-q), walaupun masih tumbuh sebesar 5,03% (y-on-y)”, jelas Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu.

Menurutnya, Pemerintah sangat optimis angka pertumbuhan ekonomi terus di atas 5% dalam enam kuartal berturut-turut. Laju inflasi dalam tren yang menurun, tercatat sebesar 4,33% (yoy) pada bulan April 2023. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi Indonesia merupakan salah satu yang terbaik di antara negara-negara G20 dan ASEAN. Dalam kesempatan yang sama, Anis juga menjelaskan tren pemulihan ekonomi global masih menghadapi sejumlah tantangan.

“PMI Manufaktur Global kembali terkontraksi di akhir Triwulan I 2023. Aktivitas manufaktur di hampir 60 persen negara G-20 dan ASEAN-6 juga masih mengalami kontraktif, pada angka 27,3 persen. Bahkan beberapa lembaga internasional seperti IMF dan World Bank memprediksi pertumbuhan ekonomi global stagnan pada angka 2,7 hingga 3,0%. Sedangkan untuk perekonomian Indonesia tahun 2024, diprediksi berkisar antara 4,8% hingga 5,1%,” jelas Anis.

Pembahasan KEM-PPKF dan RAPBN 2024 merupakan Pembicaraan Pendahuluan dalam merancang APBN 2024. Oleh sebab itu, Anis menilai Pemerintah perlu fokus dan memiliki skala prioritas dalam merancang kebijakan APBN 2024 di tengah kondisi global yang masih tidak menentu serta kondisi dalam negeri sendiri yang memasuki periode transisi kekuasaan menuju Pemerintahan baru pada tahun 2024 nanti.

“APBN 2024 harus mampu menjawab tantangan yang tidak ringan, baik dari luar maupun dari dalam negeri sendiri. Menjaga sumber penerimaan dari sektor perpajakan yang mulai membaik dan perlu terus ditingkatkan, serta memastikan spending better terlaksana dengan efektif dan konsisten. Selain itu, janji Pemerintah untuk menuntaskan stunting dan kemiskinan ekstrem akan terus kami kawal,” ungkap Anis.

Menutup keterangan resminya, legislator Dapil DKI Jakarta I ini menyinggung pelaksanaan pesta demokrasi yang akan digelar pada 2023 mendatang baik Pemilu Legislatif dan pemilihan Presiden. Ia berharap pelaksanaanya dapat berjalan baik dan lancar, agar tingkat kepercayaan publik dan dunia internasional semakin tinggi terhadap masa depan Indonesia yang lebih baik. 

“Kita tentunya menginginkan situasi politik Indonesia pada tahun 2024 tetap stabil dan terkendali, hasil Pemilu akan menjadi cerminan bagi kehendak rakyat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik agar fundamental ekonomi Indonesia bisa tumbuh lebih kuat dan kokoh di masa yang akan datang,” ujarnya.***

Menkeu Sampaikan KEM PPKF 2024: Pertumbuhan hingga 5,7%, Nilai Tukar Rp15.300 per USD

JAYAKARTA NEWS— Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Pengantar dan Keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Rancangan APBN Tahun Anggaran 2024 di Rapat Paripurna DPR pada Jumat (19/05). KEM PPKF yang disampaikannya ini mempertimbangkan berbagai risiko dan potensi berkelanjutan adanya ekspansi ekonomi nasional tahun depan.

Indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN 2024 yaitu pertumbuhan ekonomi 5,3% hingga 5,7%, inflasi 1,5% hingga 3,5%, nilai tukar rupiah Rp14.700 hingga Rp15.300 per USD, tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,49% hingga 6,91%, harga minyak mentah Indonesia USD75 hingga USD85 per barel, lifting minyak bumi 597 ribu hingga 652 ribu barel per hari, dan lifting gas 999 ribu hingga 1,054 juta barel setara minyak per hari.

Lebih lanjut Menkeu menyampaikan, di sisi APBN dengan melihat kinerja pertumbuhan ekonomi saat ini yang semakin kuat yang didorong oleh keberhasilan transformasi ekonomi, pendapatan negara diperkirakan mencapai antara 11,81% hingga 12,38% dari PDB. Sementara belanja negara mencapai rentang antara 13,97% hingga 15,01% dari PDB, dan keseimbangan primer diupayakan bergerak menuju positif pada kisaran defisit 0,43% hingga surplus 0,003% dari PDB.

Di samping itu, untuk mendukung kebijakan APBN 2024 tetap ekspansif, terarah, dan terukur untuk mendukung transformasi ekonomi, defisit direncanakan pada kisaran 2,16% hingga 2,64% dari PDB. Upaya untuk mendorong pembiayaan yang hati-hati, kreatif, inovatif, dan berkesinambungan terus dilakukan dengan mengendalikan rasio utang dalam batas yang tetap pruden di kisaran 38,07% hingga 38,97% dari PDB.

Dengan efektivitas kebijakan fiskal tahun 2024 dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, tingkat pengangguran terbuka diturunkan pada tingkat antara 5,0% hingga 5,7%, angka kemiskinan terus ditekan pada rentang 6,5% hingga 7,5%, gini ratio diperkirakan terus membaik dengan rentang 0,374 hingga 0,377, dan indeks pembangunan manusia tahun 2024 ditargetkan pada rentang 73,99 hingga 74,02. Nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan juga terus ditingkatkan pada rentang 105 hingga 108 dan 107 hingga 110.

Sementara Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan agar kebijakan umum dan prioritas anggaran harus dijadikan acuan bagi setiap kementerian atau lembaga dalam penyusunan anggaran serta perincian unit organisasi, fungsi dan program.

Sesuai Pasal 167 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020, fraksi-fraksi DPR akan memberikan pandangan atas materi yang disampaikan Pemerintah mengenai KEM dan PPKF RAPBN. Pandangan tersebut akan disampaikan dalam rapat paripurna tanggal 23 Mei mendatang.

“Oleh karena itu kami mohon seluruh Fraksi agar dapat menyiapkan pandangan fraksinya masing-masing,” ucap Puan.***/din