JAYAKARTA NEWS – Seiring dengan perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan, potensi ekonomi sektor pertanian di daerah sekitarnya diperkirakan akan meningkat signifikan. Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Sulawesi Selatan, Presiden Joko Widodo menyoroti permintaan masa depan dari IKN sebagai peluang menjanjikan bagi petani lokal dan produsen pertanian.
“Nanti kan ada demand, ada permintaan dari pasar baru yang namanya IKN tentu saja kalau ada kelebihan produksi beras di sini bisa dikirim ke IKN,” ujar Presiden usai meninjau program pompanisasi di Desa Layoa, Kabupaten Bantaeng, pada Jumat, 5 Juli 2024.
Kehadiran IKN juga diprediksi akan meningkatkan permintaan untuk produk pertanian seperti beras, sayuran, dan bawang, yang dapat dengan mudah dipasok dari surplus yang diproduksi di daerah sekitar. Sebagai contoh, Presiden mencatat bahwa jika ada kelebihan produksi bawang, yang saat ini dijual dengan harga yang menguntungkan, ini bisa dengan mudah ditransfer untuk memenuhi kebutuhan IKN.
“Ada kelebihan produksi sayur di sini bisa ditarik ke IKN, ada bawang merah tadi yang juga harganya baik sangat baik 30 ribu (per kg) bisa ditarik ke IKN,” lanjutnya.
Selanjutnya, Presiden Widodo menekankan peran strategis IKN dalam mendorong gelombang baru pertumbuhan ekonomi yang berpusat pada prinsip keberlanjutan. Perspektif ini sejalan dengan visi yang lebih luas untuk menjadikan IKN sebagai model pembangunan kota berkelanjutan yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga berkelanjutan dan ramah lingkungan.
“Saya kira IKN akan menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru dan kita ingin juga terjadi transformasi ekonomi terutama yang berkaitan dengan ekonomi hijau,” jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi juga mengunjungi Kabupaten Bulukumba dan mengecek harga bahan-bahan pokok di pasar setempat. Presiden mengapresiasi produktivitas pertanian di Sulawesi Selatan yang tercermin dari harga sejumlah komoditas yang dijual lebih murah dibandingkan di Pulau Jawa.
“Tadi saya lihat bawang merah 30 ribu, cabai 30 ribu, dan yang lain-lainnya semuanya lebih murah dari yang di Jawa. Setelah saya tanya, ternyata di sini ada produksi sendiri di Sulawesi Selatan, ini sangat bagus,” ungkapnya.***/mel
JAYAKARTA NEWS – Di tengah berbagai tantangan ekonomi global mulai dari potensi pelambatan ekonomi, peningkatan tensi geopolitik, risiko inflasi, hingga perubahan iklim, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2023 mampu mencapai 5,05 persen. Pada Triwulan IV-2023 pertumbuhan tercatat 5,04 persen (year-on-year/yoy) atau lebih tinggi dari triwulan III-2023 yang tumbuh sebesar 4,94 persen.
“Kalau kita lihat dengan angka ini maka angka kita lebih tinggi dari consensus forecast yang pada waktu itu diperkirakan pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2023 adalah 5,03 persen,” ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dikutip dari laman resmi Kemenko Perekonomian, Selasa (06/02/2024).
Airlangga mengatakan, capaian positif pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan IV-2023 tersebut ditopang dengan penguatan kinerja sejumlah komponen pada sektor lapangan usaha. Tercatat, sektor konstruksi mampu tumbuh sebesar 7,68 persen (yoy) dan menjadi kontributor pertumbuhan terbesar kedua setelah industri pengolahan yang memiliki capaian sebesar 4,07 persen (yoy).
Pertumbuhan impresif secara full year tahun 2023 juga ditopang oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 4,82 persen (yoy), serta pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang mencapai 4,40 persen (yoy). Lebih lanjut dari sisi lapangan usaha, sektor yang mengalami pertumbuhan signifikan yakni transportasi dan pergudangan sebesar 13,96 persen (yoy). Sedangkan pada sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dialami oleh konsumsi lembaga non-profit rumah tangga (LNPRT) sebesar 9,83 persen (yoy).
Terjaganya pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan PMTB, serta meningkatnya pertumbuhan sektor konstruksi tersebut merupakan implikasi dari upaya yang telah dijalankan pemerintah dalam menstimulasi perekonomian nasional pada triwulan IV-2023 lalu, seperti stimulus sektor perumahan melalui kebijakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) dan pemberian subsidi biaya administrasi bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), penebalan bantuan sosial (bansos) untuk mitigasi El Nino dan menjaga daya beli, serta akselerasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) untuk penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Secara spasial, seluruh wilayah di Indonesia juga terus mengalami penguatan dengan dominasi kontribusi terbesar kepada produk domestik bruto (PDB) nasional berasal dari Pulau Jawa yakni mencapai 57,05 persen. Pertumbuhan ekonomi yang signifikan juga dicapai oleh Maluku Utara 20,49 persen dan Sulawesi Tengah 11,91 persen, yang ditopang oleh kinerja industri pengolahan logam dasar sebagai implikasi dari kebijakan hilirisasi.
Dengan berbagai capaian kondisi perekonomian nasional tersebut, Indonesia mampu menjadi salah satu negara yang tumbuh kuat dan persisten berada di level yang tinggi dibandingkan dengan sejumlah negara lain. Pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2023 mampu melampaui beberapa negara mitra seperti Malaysia (3,77 persen) dan Republik Korea (1,36 persen), serta lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi negara G20 seperti Amerika Serikat (2,5 persen), Perancis (0,9 persen) maupun Jerman yang mengalami kontraksi (minus 0,3 persen).
Ke depan, prospek perekonomian nasional juga dinilai masih akan memiliki capaian optimal dengan ditunjukkan oleh angka purchasing managers’ index (PMI) manufaktur Indonesia yang terus berada di level ekspansif pada Januari 2024 sebesar 52,9. Hal tersebut memberikan optimisme bahwa geliat ekonomi nasional semakin membaik, dan menjadi modal bagi pencapaian target ekonomi mendatang seiring dengan proyeksi perbaikan ekonomi global.
“Dengan proyeksi yang ada, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu berbagai lembaga memprediksi pertumbuhan Indonesia sampai tahun 2025 seperti IMF masih memprediksi kita di angka 5 persen, kemudian World Bank antara 4,9-5 persen, dan OECD di angka 5,2 persen, jauh di atas rata-rata proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia dan di atas pertumbuhan ekonomi emerging market seperti Tiongkok. Oleh karena itu, kebijakan berkelanjutan yang diambil menjadi kunci pertumbuhan perekonomian ke depan walaupun kita menyadari ada risiko-risiko ke depan,” tandas Menko Perekonomian.***/mel
JAYAKARTA NEWS— Pertumbuhan ekonomi nasional terus menunjukkan angka positif. Berdasarkan laporan BPS (Badan Pusat Statistik) kuartal ketiga tahun 2022 (pertumbuhan ekonomi) mencapai angka 5,7 persen.
Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tahun 2023 bertajuk “Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi” di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Selasa (17/1/2023).
Tingkat inflasi juga dapat dikendalikan dengan baik. Hal ini sesuai dengan laporan perkembangan inflasi secara year to year oleh Badan Pusat Statistik yaitu pada September 2022 sebesar 5,95 persen, Oktober 2022 turun menjadi 5,71 persen, November 2022 menjadi 5,42 persen, dan Desember 2022 naik sedikit menjadi 5,51 persen.
“Karena adanya pola demand yang bersifat musiman adanya Natal dan perayaan tahun baru,” terang Mendagri.
Dalam Rakornas kali ini, lanjut Tito, Kemendagri menyuguhkan empat diskusi panel dengan narasumber dari jajaran menteri, lembaga, hingga kepala daerah. Berbagai isu penting menjadi pembahasan dalam diskusi tersebut, di antaranya soal Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi; Penguatan Investasi, Hilirisasi, dan Kemudahan Perizinan Berusaha; Penanganan Covid-19, Stunting, Kemiskinan, dan Jaring Pengaman Sosial; serta Stabilitas Politik, Hukum, Keamanan, dan Pengawasan.
“Melalui momentum yang baik ini, diharapkan keempat panel dapat memberikan masukan dan arahan tentang langkah-langkah aplikatif yang harus dikerjakan oleh daerah,” ucapnya.
Sebagai informasi, jumlah peserta Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023 sebanyak 4.545 orang yang terdiri dari instansi pusat sebanyak 239 orang dan dari daerah sebanyak 3.257 orang. Peserta dari instansi pusat terdiri dari 45 pimpinan kementerian/lembaga (K/L), 34 Sekjen dan Sekretaris Utama K/L terkait, 25 Eselon I K/L, 27 Pejabat Eselon I Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), 97 Pejabat Eselon II Kemendagri, 3 Pimpinan Satker setingkat Eselon III Kemendagri, serta 8 Kepala Pos Lintas Batas Negara BNPP.
Kemudian peserta dari Pemda terdiri dari 38 gubernur dan penjabat (Pj.) gubernur, 1 Wali Nanggroe Aceh Darussalam, 1 Ketua MRP, 1 Ketua MRPB, 34 DPRD provinsi, 514 bupati/wali kota dan Pj. bupati/wali kota, 508 DPRD kabupaten/kota, 128 unsur TNI, 34 Kapolda, 33 Kajati, 34 KaBINDA, 29 Kepala Perwakilan BI di Provinsi, 514 unsur Polri tingkat kabupaten/kota, 344 Dandim, 438 Kajari, 58 Danlanal, 34 Kepala BPKP Daerah, dan 514 Kepala BPS provinsi dan kabupaten/kota.***/ebn
JAYAKARTA NEWS— Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia memiliki kemampuan untuk terus mengakselerasi pemulihan perekonomian.Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023 sebesar 5,3%.
“Hal ini sejalan dengan proyeksi pada rentang 4,7% hingga 5,1% dari berbagai lembaga internasional. Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023 tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan outlook perekonomian global,” kata Menko Airlangga.
Proyeksi senada diluncurkan oleh Centre of Reform Economics CORE, yang memproyeksikan ekonomi nasional di tahun 2023 mampu tumbuh 4,5 hingga 5,0%.
“Pada 2023, kita prediksikan sudah kembali ke kondisi pra-pandemi, di mana investasi kembali ke nomor dua dan pertumbuhan investasi di Indonesia diperkirakan tidak akan banyak terganggu tekanan ekonomi global,” kata Direktur Eksekutif CORE M.Faisal, Rabu (7/12/2022).
Konsumsi rumah tangga diperkirakan akan tetap kuat, angka inflasi menurun dan menariknya pada tahun depan, sejalan dengan melemahnya daya dorong ekspor, investasi kembali menjadi sumber pertumbuhan terbesar kedua bagi PDB nasional.
“Yang menjadi penopang kedepan itu sebetulnya trend investasi di 2023, karena satu kita perkirakan konsumsi domestik masih kuat, maka industri manufaktur sektor sekunder itu juga masih mengalami ekspansi dan artinya dari investasi masih prospektif,” jelas Faisal.
Kemudian, selama pandemi, khususnya sepanjang tahun 2020, industri manufaktur secara agregat terus tumbuh. Kemudian sekarang ini, dimana masyarakat mulai beraktivitas, mobilitas tinggi, maka sektor jasa akan ikut tumbuh.
“Restriksi mobilitas sudah minimal harus nya dari sektor jasa itu sudah mulai meningkat kembali pertumbuhan, artinya prospek investasi cukup baik,” kata Faisal.
Salah satu industri yang sudah berkembang dan akan makin moncer di tahun depan adalah industri turunan, hilirisasi barang tambang, termasuk nikel. Hal ini senada dengan trend dunia menuju kendaraan hijau, dan juga geliat pemerintah indonesia dalam produksi mobil listrik (EV).
Menko Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini, menyampaikan arahan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat berbagai perizinan investasi serta pengembangan ekosistem hulu dan hilir dari Electric Vehicle (EV) mulai dari baterai hingga industri otomotif berbasis EV, perencanaan roda 4 atau roda 2, perencanaan ekosistem, maupun insentif yang perlu diberikan.
”Oleh karena itu, terkait dengan ekosistem ini diminta untuk mendalami berbagai komoditas baik itu bauksit, alumunium, maupun nikel beserta integrasi ekosistemnya dalam bentuk EV baterai yang tentu membutuhkan nikel, cobalt, mangan, dan komoditas lain,” pungkas Menko Airlangga.
Tumbuh 5,3%
Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah Redjalam menilai pemerintah masih realistis ketika memasang proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,3 persen. “Menurut saya realistis,” tegas Piter.
Piter mengungkapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 berada di rentang 4,8-5,3 persen. Sehingga ketika pemerintah memasang proyeksi pertumbuhan di anga 5,3 persen, hal itu masih bisa diterima.
“Saya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 ada di kisaran 4,8-5,3 persen. Jadi kalau pemerintah memproyeksikan 5,3 persen itu adalah angka optimistis tetapi masih realistis,” tambahnya.
Menurutnya, kondisi ekonomi Indonesia berbeda dengan banyak negara lain. Indonesia lebih mengandalkan konsumsi domestik sebagai penopang utama perekonomian.
“Karena memang kondisi Indonesia berbeda dengan kondisi global. Perekonomian Indonesia lebih didukung oleh konsumsi domestik,” ujarnya.
Sedangkan ketika ekonomi global tengah suram dan harga komoditas cenderung naik, Indonesia cenderung mendapat keuntungan dari kenaikan harga tersebut. Hal itu yang membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia optimistis bisa mencapai angka 5 persen kendati perekonomian global dihantui resesi.
“Sementara di sisi lain meskipun kondisi global suram tetapi Indonesia justru mendapatkan windfall dari kenaikan harga komoditas,” pungkasnya.***/din
JAYAKARTA NEWS— Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Partai Golkar Bambang Soesatyo optimistis kondisi perekonomian di Sulawesi Selatan (Sulsel) akan terus membaik usai terdampak pandemi Covid-19 yang terjadi selama dua tahun lebih. Salah satunya ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dari tahun ke tahun.
“Data dari Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel menunjukan pada tahun 2019 total UMKM di Sulsel tercatat sebanyak 944.279 usaha. Pada tahun 2020 meningkat menjadi 1.262.952, dan pada akhir Desember 2021, bertambah sebanyak 302.182. Sehingga total UMK di Sulsel tahun 2021 sebanyak 1.565.134,” ujar Bamsoet usai bertemu Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Kapolda Sulawesi Selatan Irjen (Pol) Nana Sujana sebelum pertunjukan Tour Konser Beutiful Smile Slank, di Kawasan Tanjung Bunga Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (10/11/22).
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menuturkan, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sepanjang semester 1 tahun 2022, perekonomian Sulsel mengalami pertumbuhan sebesar 4,74 persen (c-to-c) dibanding tahun 2021. Pertumbuhan terbesar terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 20,78 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen ekspor barang dan jasa sebesar 44,01 persen.
“Dengan adanya berbagai kegiatan ekonomi masyarakat seperti tour konser musik group Slank dari Jakarta ini, maka Pertumbuhan ekonomi Sulsel dipastikan akan meningkat dari triwulan II-2022 sebelumnya yang mengalami pertumbuhan sebesar 8,38 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 21,80 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 60,89 persen,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menambahkan, pertumbuhan ekonomi Sulsel triwulan II-2022 terhadap triwulan II-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,18 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 26,42 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 44,11 persen.
“Pertumbuhan ekonomi di Sulsel yang terus membaik, menunjukan Sulsel mampu bangkit dengan cepat usai terpaan badai pandemi Covid-19 yang memporak-porandakan perekomian nasional. Hal ini tidak lepas dari tren peningkatan mobilitas masyarakat pasca relaksasi. Diperlukan kerjasama yang lebih baik dari para stake holder agar pertumbuhan ekonomi di Sulsel bisa meningkat lebih besar lagi,” pungkas Bamsoet. (sm)
BOGOR,JAYAKARTA NEWS— Dalam rangka memperkuat stabilitas sistem perbankan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan menelurkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum dan POJK 12 Tahun 2021 tentang Bank Umum, yang menjadi trigger positif bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk bersinergi, utamanya mengenai peningkatan layanan kepada masyarakat, transformasi digitalisasi, maupun kerjasama lainnya yang dapat meningkatkan efisiensi bagi operasional perbankan.
Lebih lanjut, POJK tersebut juga mendorong penguatan permodalan BPD sehingga BPD dapat meningkatkan perannya sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah serta mampu mengantisipasi tren terkini industri perbankan, dimana salah satu skema penguatan permodalan yang mengemuka adalah melalui Kelompok Usaha Bank (KUB).
Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi menyampaikan, sejak 2021, bank bjb melakukan komunikasi dengan sejumlah BPD untuk melakukan sinergi bisnis dalam kerangka KUB. Pertemuan pun bahkan telah dilakukan dengan beberapa Gubernur selaku Pemegang Saham Pengendali dari BPD bersangkutan, yang ditanggapi positif sebagai sebuah kesamaan visi untuk memajukan ekonomi bangsa.
Terkini, bank bjb telah bersepakat ber-KUB dengan Bank Bengkulu melalui penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) penyertaan modal dalam rangka pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB), yang merupakan tindak lanjut dari keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Bengkulu tanggal 27 Juli 2022 yang telah menyetujui rencana Bank Bengkulu untuk dapat menjadi anggota KUB bank bjb dimana bank bjb akan melakukan setoran modal secara bertahap sebanyak-banyaknya 250 miliar rupiah.
Saat ini, bank bjb telah melakukan penempatan dana kepada Bank Bengkulu sebesar 100 miliar rupiah, yang saat ini dalam proses persetujuan pengefektifan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selanjutnya, akan dilakukan proses sebagaimana dipersyaratkan dalam rangka pembentukan KUB bank bjb dengan Bank Bengkulu, bersamaan dengan pelaksanaan setoran modal tahap selanjutnya yang direncanakan akan dilakukan di tahun 2023.
“Inti dari skema KUB, kebutuhan likuditas dan permodalan dari anggota KUB untuk kebutuhan pertumbuhan bisnisnya akan disupport oleh bank bjb selaku induk usaha. Untuk sinergi bisnis pun segera kami realisasikan, yang diawali kerjasama BI Fast dimana Bank Bengkulu menjadi peserta tidak langsung dibawah bank bjb. Setelah itu akan diakselerasi berbagai sinergi bisnis lainnya, terutama layanan e-tax, digitalisasi dan pembiayaan sindikasi” ucap Yuddy, dalam acara Forum Redaktur, di Bogor, Jumat (12/8). Turut hadir Komisaris Utama Independen bank bjb Farid Rahman beserta jajaran serta jajaran Direksi bank bjb.
Disampaikan Yuddy, bank bjb sangat terbuka untuk kolaborasi, tidak terbatas pada Bank Bengkulu saja. Karena itu, tidak menutup kemungkinan bank bjb akan bersinergi dengan BPD yang lainnya juga dalam waktu dekat. Yang pasti, sinergi yang dilakukan haruslah memberikan manfaat yang positif bagi kedua belah pihak, dalam kerangka pengembangan bisnis bersama-sama.
“Kolaborasi adalah hal paling penting yang harus dilakukan BPD dalam melakukan inovasi dan transformasi agar bisa bersaing di industri perbankan. bank bjb yang telah sarat pengalaman dalam melakukan berbagai langkah strategis serta menjadi pionir berbagai aksi korporasi BPD, dapat berbagi pengalaman tersebut kepada sesama BPD untuk tumbuh kembang dan besar bersama,” tegas Yuddy.
Pelaksanaan KUB dengan Bank Bengkulu serta sesama BPD lainnya di Indonesia merupakan upaya bersama memajukan ekonomi bangsa. Selain itu, merupakan upaya pengembangan bisnis bank bjb yang tidak hanya beroperasi di lingkup regional Jabar dan Banten, tetapi juga lingkup nasional, melengkapi jaringan kantor cabang bank bjb yang telah berada di 14 provinsi di Indonesia.
bank bjb merupakan BPD terbesar di Indonesia dengan infrastruktur yang mumpuni sehingga infrastruktur tersebut dapat dimanfaatkan oleh BPD secara bersama sama. Sebagai contoh untuk infrastruktur IT saat ini bank bjb sudah memiliki produk produk digital seperti DIGI dan DigiCash by bank bjb, (QRIS), bjb e-Tax, Social Fund Transfer untuk penyaluran dana Bantuan, Cash Management System, dan Loan Onboarding untuk pengajuan kredit melalui aplikasi. bank bjb, juga memiliki bjb University yang merupakan Corporate University bank bjb, yang dapat dipergunakan untuk pengembangan SDM bersama. BPD yang bersinergi dengan bank bjb, tentunya dapat memanfaatkan hal-hal tersebut secara bersama-sama untuk pengembangan bisnis model, efisiensi capex, sekaligus mengakselerasi bisnisnya.
Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core), Piter Abdullah, menambahkan, sinergi dengan skema KUB yang dilakukan oleh BPD merupakan langkah pintar karena mampu memaksimalkan berbagai potensi dan peluang di sektor perbankan, walaupun didasari dengan POJK yang menyaratkan pemenuhan modal inti minimal.
Kebutuhan KUB, juga terkait sinergi di tengah tren besar dunia perbankan menuju digitalisasi. BPD hendaknya mengantisipasi perubahan yang sedang terjadi, terutama dalam persaingan perbankan digital. Persaingan dalam perbankan digital tersebut membuka peluang pemenang persaingan yang baru, namun harus didukung dengan permodalan yang kuat.
“Industri perbankan sudah sangat kompleks dan kebutuhan utama bank digital ya ekosistem serta infrastruktur teknologi informasinya, artinya membutuhkan modal besar. Saya kira peluang KUB yang ditawarkan oleh bank bjb dengan berbagai potensi sinergitas lainnya yang mengikuti, dapat menjadi sebuah solusi,” ucap Piter.
Disampaikan Piter, dengan modal yang terbatas, untuk ijin pengembangan alat pembayaran pun akan sulit mendapat restu dari regulator. Namun, jika bersinergi bersama bank bjb dalam skema KUB, pengembangan tersebut bisa menggunakan izin yang sudah dimiliki bank bjb, sekaligus memanfaatkan berbagai infrastruktur, teknologi informasi dan knowledge yang sudah dimiliki bank bjb. Diketahui, saat ini bank bjb telah memiliki kerjasama dengan Amazon Web Service (AWS), PT DCI Indonesia, serta Alibaba Cloud untuk penguatan infrastruktur IT-nya.***/pr
JAYAKARTA NEWS— Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI M.H. Said Abdullah mengapresiasi kinerja tim ekonomi dan keuangan (Ekuin) pemerintahan Presiden Joko Widodo yang berhasil membawa Indonesia keluar dari resesi ekonomi. Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2021 mencapai 7,07 persen.
Angka tersebut cermin dari capaian angka pertumbuhan yang positif bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu atau year on year (yoy). Jadi, secara kuartalan ekonomi tumbuh 3,31 persen. “Dengan tumbuh 3,31 persen, untuk pertama kalinya perekonomian kita keluar dari zona resesi sejak kuartal II 2020. Pencapaian ini patut kita syukuri dan memberikan semangat bagi kita untuk memulihkan ekonomi yang diterpa pandemi Covid-19,” ujar Said dalam rilisnya kepada parlementaria, Jumat (6/8/2021).
Sebelumnya, kata Puan, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2021 sebesar 7,07 persen secara year of year (yoy). Angka ini lebih besar dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2021 sebesar 0,74 persen yoy. Jika dilihat dari data BPS, banyak sektor yang tumbuh sebagai dampak kebijakan pemerintah selama kuartal 1 tahun 2021.
Misalnya, kebijakan diskon pajak (PPNBM) sehingga perdagangan mobil, sepeda motor, dan reparasinya tumbuh sebesar 37,88 persen. Demikian juga sektor primer seperti perikanan dan peternakan tumbuh cukup besar. Sektor perikanan tumbuh 9,69 persen (yoy) dan peternakan tumbuh 7,07 persen (yoy). Adapun industri pengolahan yang menyumbang 19,29 persen PDB juga tumbuh signifikan. “Industri pengolahan tumbuh 6,58 persen,” urai politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Desain APBN 2021 yang melanjutkan kebijakan counter cyclical juga berdampak bagus terhadap sektor konstruksi. “Sektor ini tumbuh besar sebagai dampak dari realisasi belanja pemerintah pada konstruksi yang naik sebesar 50,22 persen pada 2021 ini. Sektor transportasi dan pergudangan yang terpukul akibat pandemi juga mengalami pertumbuhan. Sektor ini tumbuh 25,10 persen (yoy). Sumbangan terbesarnya adalah pertumbuhan angkutan udara yang mencapai 137,74 persen dan angkutan rel 67,19 persen,” ungkap Said.
Tidak berhenti di situ, sektor hotel dan restoran juga tumbuh 21,58 persen. Perhotelan tumbuh 45,07 persen dan restoran tumbuh 17,88 persen imbuhnya. Dari sisi pengeluaran, sambungnya, tingkat konsumsi rumah tangga yang berkontribusi 5,7 persen PDB keluar dari zona resesi. Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,93 persen dari kuartal sebelumnya yang masih -2,22 persen.
“Bahkan pencapaian konsumsi rumah tangga ini melebihi pencapaian di sepanjang tahun 2019 dan 2020. Meskipun di banyak sektor mengalami pencapaian yang menggembirakan, namun masih banyak pekerjaan yang harus dihadapi pada dua kuartal mendatang di tahun 2021,” papar legislator dapil Jawa Timur XI itu.***/ebn
JAYAKARTA NEWS— Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal kedua (Q2) lewat percepatan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal itu disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Mochamad Ardian, dalam konferensi pers Langkah – Langkah Percepatan Penyerapan APBD di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (31/5/2021).
Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara kumulatif mengalami perlambatan dan terkontraksi sebesar 0,74% secara year on year (y-o-y). Kondisi ini diharapkan akan mulai pulih pada kuartal kedua tahun 2021 sesuai dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan tumbuh sebesar 7%.
Dikatakan Ardian, realisasi pendapatan pada APBD, per Mei 2021 sebesar 25,87%. Adapun realisasi belanja pada 25 Mei 2021 angkanya mencapai 21,98%. Sedangkan, jika dibandingkan year on year (y-o-y) pada 31 Mei 2020, presentasenya sekitar 20,58%. “Jadi kalau kita bandingkan dengan 25 Mei 2021 ada kenaikan sekitar 1,83%, kami yakini angkanya lebih tinggi,” jelasnya.
Angka tersebut terbagi atas realisasi belanja Provinsi sebesar 19,62%, yang jika dibandingkan Mei 2020 mengalami penurunan. Namun, jika dibandingkan dengan angka realisasi belanja kabupaten/kota yang pada Mei 2020 mencapai 20,6%, pada Mei 2021 mengalami kenaikan dengan mencatatkan angka sebesar 23,09%. “Walupun ada kenaikan realisasi belanja agregat provinsi, kabupaten/kota, namun kami menilai angka ini masih belum optimal,” bebernya.
Namun penyerapan anggaran tersebut dinilai Ardian kurang optimal mengingat angka realisasi APBD masih di bawah realisasi APBN yang kini angkanya telah melebihi 32%. “Jadi realisasi belanja pemerintah daerah/APBD masih di bawah APBN sepuluh persen,” ujar Ardian.
Ia berharap pemerintah daerah dapat mengejar ketertinggalan realisasi belanja untuk dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua yang diproyeksikan naik sebesar 7%. Ardian juga meminta daerah tak ragu untuk membelanjakan uangnya, terutama belanja-belanja produktif dan dilakukan dalam rangka mengatasi persoalan pandemi Covid-19.
“Kita sangat berharap bahwa pemerintah daerah bisa mengejar ketertinggalan realisasi belanja, syukur-syukur angkanya bisa mendekati APBN,” tandasnya. (ont)
JAYAKARTA NEWS–— Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan larangan mudik Lebaran Idul Fitri 2021 yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mencegah penularan Covid-19 ternyata cukup efektif. Terbukti, hingga H+7 Lebaran tidak ada lonjakan kasus Covid-19 di Jatim.
“Sampai sekarang tidak ada lonjakan kasus Covid-19,” tegas Emil di sela meninjau ruang wartawan di Grahadi, Kamis (20/5)
Meski demikian, mantan Bupati Trenggalek ini mengimbau masyarakat untuk tetap waspada. Karena, masih ada masa inkubasi dan lain sebagainya.
“Kita harus berdoa semoga pengendalian arus mudik ini berdampak pada tidak melonjaknya kasus Covid-19 pada Lebaran Idul Fitri kali ini. Kalau ini tercapai dan terkendali akan menjadi pondasi untuk memulihkan perekonomian Jatim,” ujarnya.
Menurutnya, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan target kuartal kedua perekonomian tumbuh 7 persen dari tahun 2020. Target ini bukan sesuatu yang impossible, namun sangat menantang dan harus dicapai.
“Pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh beberapa faktor. Yakni menurunnya kasus Covid-19 dan ditambah adanya vaksinasi. Kalau pertumbuhan ekonomi kita hanya tumbuh 3 persen kurang, karena dunia sedang merespon gelombang Covid-19,” jelasnya.
Pada Lebaran tahun ini, lanjutnya, perputaran uang kartal mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020. Ini artinya konsumsi masyarakat juga tinggi. “Ini pertanda baik ada consumer confidence, bahwa ekonomi akan semakin baik kedepannya,” tandasnya.
Lebih lanjut Emil mengaku optimis perekonomian Jatim bisa tumbuh pada kuartal II 2021. Ini lantaran adanya vaksinasi dan masyarakat patuh menjalankan protokol kesehatan.
“Tahun lalu Jatim lebih terpukul dibandingkan provinsi lain karena ekonomi kita bergantung pada sektor paling terdampak. Seperti sektor industri yang menyumbang 30 persen dan sektor perdagangan 18 persen. Tapi, sektor lainnya seperti pertanian mengalami peningkatan,” demikian Wagub Emil Dardak. (poedji)
JAYAKARTA NEWS— Pertumbuhan ekonomi negative pada kuartal II bahkan menyentuh angka 2 digit terjadi di berbagai negara, baik itu negara maju maupun negara berkembang. Di negara-negara Asean misalnya. Hanya Indonesia yang masih mampu menahan penurunan PDB (Pertumbuhan Domestik Bruto)-nya diangka 1 digit yaitu -5,3%. Sementara Singapura tumbuh -12,6%, Thailand -12,2%, Malaysia -17,1%, dan Filipina -16,5%.
Sedang Amerika Serikat tumbuh -9,5%, Eropa turun -15%, Prancis -19,0%, dan Mexico -18,9%. Selain itu, risiko second wave Covid-19 juga meningkat seiring kebijakan relaksasi pembatasan sosial, meskipun terdapat berita positif mengenai uji klinis vaksin di beberapa negara.
Mengutip rilis Kemenkeu, angka Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur Global pada bulan Juli sudah menunjukkan tren peningkatan ke arah ekspansif, pada angka 50,3 terutama bersumber dari Eropa, Rusia, dan Tiongkok, sedangkan Amerika Serikat dan India masih stagnan.
Walaupun masih dalam level kontraksi, PMI Manufaktur Indonesia telah meninggalkan level terendahnya. Harga minyak mentah dunia cenderung stabil di kisaran USD 40-42/barrel, ditopang oleh sentimen pemangkasan produksi dan pemulihan permintaan. Sementara itu, harga emas terus mencetak rekor seiring dengan kekhawatiran krisis yang semakin menguat.
“Pandemi masih menjadi faktor utama yang menentukan kegiatan dan pemulihan ekonomi kita. Perbaikan bulan Juli ini masih berlanjut tapi kita melihat ada tanda-tanda yang sifatnya masih sangat rapuh,” jelas Menkeu saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus.
Kontraksi PDB Indonesia pada Kuartal II utamanya terjadi pada sisi konsumsi dan investasi. Hal ini antara lain disebabkan oleh pembatasan mobilitas masyarakat seiring penerapan PSBB, termasuk adanya larangan mudik saat masa lebaran. Stimulus APBN berupa bantuan sosial bagi penduduk miskin, rentan miskin, serta terdampak pandemi Covid-19 sangat membantu untuk menahan kontraksi ekonomi yang lebih dalam.
Di sisi lain, pasar Surat Berharga Negara (SBN) masih menunjukkan tren perbaikan, antara lain ditandai dengan yield SBN dan credit default swap yang terus menurun, penawaran SBN yang cukup tinggi di setiap lelang, serta aliran modal asing yang mulai masuk kembali.
“APBN akan terus melaksanakan fungsinya sebagai upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi ini dan pemulihan. Baik dari sisi penerimaaan seperti insentif di bidang perpajakan maupun dari sisi belanja, baik itu belanja bansos, Kementerian Lembaga dan transfer daerah. Untuk mengembalikan konsumsi masyarakat dan mengembalikan confident investasi,” tambah Menkeu.
Pemerintah berkomitmen untuk merespon pandemi dengan prudent dan penuh kewaspadaan sehingga kebijakan yang ditempuh dapat lebih terarah dan terukur. Untuk menjaga ekonomi Indonesia tetap tumbuh di tengah tekanan global dan ketidakpastian akibat pandemi, Belanja Pemerintah sebagai stimulus fiskal perlu diakselerasi guna menggerakkan pertumbuhan ekonomi di Kuartal 3 khususnya tiga prioritas utama yaitu kesehatan, jaring pengaman sosial, dan dukungan bagi dunia usaha yang termaktub dalam program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). ***/ebn
