Tag: Perekonomian Rakyat

‘Kampung Coklat Blitar’ Mampu Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

BLITAR, JAYAKARTA NEWS– Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengunjungi salah satu ‘Desa Pendulum Devisa’ yaitu Kampung Coklat di Kademangan – Kab. Blitar, Minggu (25/6/2023). Dengan komoditas utama yaitu berbagai macam olahan coklat.

Desa pendulum devisa di bawah binaan Bank Jatim ini baru saja diresmikan pada 30 Mei 2023. Dimana, desa ini memiliki komoditi yang menjanjikan untuk dikembangkan, serta pangsa pasarnya juga sangat besar baik di dalam maupun luar negeri.

Selain Kampung Coklat, dua ‘Desa Pendulum Devisa’ lainnya di Jatim yaitu Desa Ngindeng, Kabupaten Ponorogo dengan komoditi jahe gajah , dan Desa Trayang, Kabupaten Nganjuk dengan komoditi jahe gajah juga.

Sesampainya di lokasi, Gubernur yang akrab disapa Khofifah itu pun langsung melihat budidaya coklat yang dikembangkan serta produk olahan yang dihasilkan. Bahkan, juga mengecek langsung hasil biji-biji coklat yang dihasilkan serta menyempatkan berbincang langsung dengan petaninya.

Usai peninjauan, Khofifah mengaku optimis keberadaan Kampung Coklat sebagai Desa Pendulum Devisa ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, sekaligus bisa meningkatkan daya saing komoditasnya. Sebab, mereka akan didampingi dan diberi pelatihan sehingga komoditi yang dihasilkan dapat memenuhi kualitas serta kuantitas yang sesuai standar dan kebutuhan ekspor. 

“Alhamdulillah Kampung Coklat sekarang sudah menjadi Desa Pendulum Devisa setelah diresmikan akhir Mei kemarin. Kita harap bersama ini akan bisa meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat,” ungkapnya.

Khofifah menjelaskan, Pemprov Jatim mensupport Kampung Coklat sedemikian rupa agar ekspornya semakin meningkat. Melalui Disperindag Jatim, Kampung Coklat mendapatkan materi prosedur ekspor dan bahkan bantuan proses penerbitan phytosanitary dari Balai Karantina Pertanian.

Sementara, Bank Jatim juga memberikan fasilitas pembiayaan modal kerja sebesar Rp 3 miliar dan pembuatan Qris untuk metode pembayaran lebih dari 30 tenant di Kampung Coklat.

Khofifah menambahkan, selain kontribusinya terhadap perekonomian daerah, Kampung Coklat juga menjadi tujuan wisata yang dapat menambah wawasan. Pasalnya, para pengunjung dapat melihat langsung budidaya kokoa dan beragam produk olahan cokelat.

“Tempat ini tidak hanya sekadar sebagai wahana hiburan, namun juga sebagai salah satu wisata yang edukatif. Pengunjung dapat memetik buah cocoa dan banyak sekali pengetahuan yang bisa kita dapatkan disini,” ujar Khofifah.

Lebih jauh, mantan Menteri Sosial RI itu mendorong desa lain untuk mengikuti jejak Kampung Coklat. Pasalnya, masih banyak desa dengan produk potensial yang menurutnya akan sukses di pasar internasional.

“Selain coklat, kita juga punya varian kopi yang unik dari satu desa ke desa lainnya. Ini kalau didukung ekspornya, bisa jadi pemacu ekonomi regional yang dampaknya sangat besar ke masyarakat,” tuturnya.

“Potensi tiap desa, ayo digali lebih dalam. Insya Allah kami di Pemerintahan Provinsi Jawa Timur akan senantiasa memfasilitasi. Yang penting komunikasikan sesuai birokrasi yang ada dan jangan lelah mengusahakan,” pungkas Khofifah.

Sebagai informasi, berdasarkan data ekspor kakao sendiri merupakan salah satu sektor prominent Jawa Timur yang pada 2022 jumlahnya mencapai USD 323,08 juta. Hingga kini, negara tujuan utama ekspor kakao adalah Amerika Serikat, India, China, Australia dan Estonia.(poedji)

Siap-siap, BPUP Bagi Pelaku Usaha Pariwisata Kecil dan Menengah Segera Bergulir

JAYAKARTA NEWS— Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) menggulirkan Bantuan Pemerintah bagi Usaha Pariwisata (BPUP) tahun 2021. Program ini bertujuan untuk menggairahkan kembali perekonomian dan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya.

“Program ini merupakan bagian dari keberpihakan kami untuk terus memberikan bantuan stimulus yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu, agar terciptanya lapangan kerja seluas-luasnya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Menparekraf/Kepala Baparekraf Sandiaga Salahuddin Uno, dikutip dari laman Kemenparekraf, Jumat (19/11/2021).

BPUP merupakan bantuan pemerintah yang diberikan kepada usaha pariwisata skala kecil dan menengah yang terdaftar pada Sistem Online Single Submission (OSS) Kementerian Investasi/BKPM tahun 2018-2020. Bantuan ini diberikan kepada 6 jenis usaha yaitu agen perjalanan wisata, biro perjalanan wisata, spa, hotel melati, homestay, dan penyediaan akomodasi lainnya.

Kemenparekraf mendorong para pelaku usaha pariwisata yang terdampak pandemi Covid-19 untuk dapat memanfaatkan dan mendaftarkan diri untuk mengikuti program ini.

“Kami apresiasi pelaku usaha pariwisata yang telah mendaftar BPUP. Mari ajak teman-teman pelaku usaha yang belum mendaftar namun memenuhi persyaratan untuk segera mendaftarkan usahanya dalam Program BPUP 2021,” ujar Sandiaga.

Berdasarkan informasi dari Kemenparekraf, pendaftaran penerima BPUP telah dibuka sejak tanggal 15 November  dan akan ditutup pada tanggal 26 November 2021 pukul 23.59 WIB. Para pelaku usaha dapat mendaftarkan usahanya melalui laman  https://bpup.kemenparekraf.go.id/

Adapun persyaratan dokumen yang diperlukan untuk mendaftar, antara lain: – Nomor Induk berusaha atau NIB (dapat dicek melalui laman pendaftaran); – KTP penanggung jawab usaha (pemilik perusahaan); – NPWP atas nama badan usaha; – SPT Tahunan (satu tahun terakhir); – Surat permohonan ke dinas kabupaten/kota yang membidangi pariwisata (format pada laman BPUP); – Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) keabsahan data yang disampaikan dan ditandatangani materai Rp10.000; – Akte pendirian; – Anggaran Dasar serta perubahan terakhir (AD/ART); dan – Surat Kuasa penunjukan pengelolaan rekening.***/ebn

Umbi Porang Kini Jadi Primadona Banyak Negara

JAYAKARTA NEWS– Umbi porang asal Jawa Timur kini menjadi komoditas primadona banyak negara. Umbi porang ini banyak digunakan untuk keperluan makanan hingga bahan-bahan kosmetik. Bahkan pengembangan porang ini juga akan didukung dengan pembiayaan KUR dari pemerintah.

Salah satu daerah di Jatim yang memiliki potensi besar dalam komoditas porang yaitu Kabupaten Madiun. Pengembangan kawasan porang Madiun dengan lahan porang pada tahun 2020 seluas 5.263 Ha.  Pada tahun 2021 akan ditanam 752 Ha dan tahun 2022 akan ditanam 800 Ha.

Berdasarkan Dinas Pertanian dan Ketahanana Pangan Prov. Jatim, perkembangan ekspor porang mulai tahun 2018 s/d 2020 di Jatim melalui Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Surabaya selalu meningkat. Tahun 2018, volumenya mencapai 5.516.382 kg dengan nilai sebesar Rp. 270.302.720.450. Negara tujuan ekspor diantaranya, China, Vietnam, Jepang, Thailand, Singapura, Korea Selatan dan Taiwan.

Kemudian di tahun 2019 volumenya mencapai 6.064.947 kg dengan nilai sebesar Rp. 297.182.412.310. Negara yang dituju adalah Thailand, China, Taiwan, Vietnam, Kamboja, Pakistan.

Pada tahun 2020 volume mencapai 10.319.458 kg senilai Rp. 499.082.915.019. Negara tujuan, China, Belgia, Thailand, Myanmar, Jepang, Vietnam, India, Taiwan, Singapura, Bulgaria, Korea Selatan, Perancis dan US.

Guna memberikan penguatan komoditas porang, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo dan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy melakukan gerakan panen porang di Desa Klangon, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Kamis (17/6).

Turut mendampingi sekaligus melakukan panen porang tersebut, antara lain Bupati Ahmad Dawami, Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, dan Komisi IV DPR RI.

Seusai melakukan panen porang tersebut, Gubernur Khofifah menyempatkan diri berdialog dengan para petani porang yang masuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) desa tersebut. Ada sebanyak 25 petani yang sedang melakukan aktivitas di lahan porang. Saat berdialog, dirinya mengaku terkejut banyak petani porang perempuan yang ada di lahan porang tersebut.

Tak hanya berdialog, orang nomor satu di Jatim itu juga memberikan masker dan sembako kepada para petani porang.

Saat diwawancarai media, Khofifah menegaskan, untuk melindungi para petani porang, Pemprov Jatim sudah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jatim terkait larangan ekspor katak porang ke luar ngeri. Larangan ekspor tersebut diberlakukan karena banyak bibit atau katak porang yang dijual ke luar negeri.

Sebagai informasi, harga katak porang senilai Rp. 200 ribu/kg, sedangkam umbi basah porang Rp. 7 ribu/kg, chip Rp. 50 ribu/kg, dan rendemen chip 15 persen dari porang basah.

“Katak porang ini diburu dari sangat banyak negara yang beriklim tropis untuk budidaya porang. Jadi saya mohon Pak Bupati Madiun dan petani porang menjaga bahwa sesuai SK Gubernur melarang katak untuk diekspor ke luar negeri,” tegas gubernur perempuan pertama di Jatim ini.

“Kami juga akan terus mengkonsolidasikan terkait pelarangan ekspor katak porang dengan Bea Cukai,” imbuhnya.

Menurut Khofifah, petani membutuhkan banyak bibit atau katak saat mengembangkan tanaman porang. Namun, para petani akan kesulitan mendapat bibit saat katak diekspor. Untuk itu, larangan ekspor bibit tanaman porang akan membantu petani mendapatkan bibit porang. Sehingga katak porang ini lebih baik dibudidayakan di dalam negeri. Apalagi luasan lahan di Jatim masih cukup untuk bisa ditanami komoditas porang.

Terkait hilirisasi porang, Khofifah mengatakan, saat ini Universitas Brawijaya telah menjadi center of excellence untuk komoditas porang. Harapannya bisa terus mengembangkan varian end product porang. Potensi hilirasi produk dan pohon industri porang sebanyak 21 produk turunan.

“End product porang itu variannya sudah cukup banyak. Pasti membutuhkan teknologi pangan yang lebih advance lagi supaya pasar yang bisa diakses lebih banyak lagi,” imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Khofifah juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian yang memberikan support bagi petani porang Jatim berupa KUR. Bahkan KUR bagi petani porang ini telah dilaunching di Pendopo Kabupaten Madiun pada Bulan April 2021.

Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) RI Syahrul Yasin Limpo menjelaskan, porang merupakan sejenis tanaman yang ada di hutan tropis, tidak banyak negara yang memiliki tanaman ini. Karenanya, Presiden Jokowi membuat upaya maksimal menjadikan porang sebagai salah satu komoditi andalan Indonesia yang baru.

Sejak tahun 2020, lanjut Mentan, Kementan memasukkan tanaman porang sebagai salah satu komoditas superprioritas produk pertanian selain sarang burung walet. Hal ini juga sesuai arahan Presiden Jokowi menyatakan bahwa porang menjadi harta karun kita yang baru untuk Indonesia.

Disamping itu, Syahrul mengakui, Jawa Timur merupakan salah satu penopang ekonomi nasional. Menurutnya, pertanian adalah jawaban dalam rangka ketahanan ekonomi, bahkan mengakselerasi ekonomi yang ada. 

“Saya kira, Jawa Timur, dengan langkah Ibu Gub yang luar biasa di bidang pertanian. Tidak hanya Porang. Kita mampu membuat ekonomi lebih baik, salah satunya adalah pertanian. Dan Porang adalah jenis tanaman yang ada di hutan, khususnya hutan tropis. Tidak banyak negara yang memiliki seperti itu,” urai Syahrul.

Oleh karena itu, lanjut Syahrul, Presiden Jokowi membuat upaya maksimal, untuk menjadikan Porang ini salah satu komoditas andalan Indonesia yang baru. Sejak 2020, Kementan memasukkan Porang dalam komoditas pertanian. 

“Saya mengapresiasi kecekatan Ibu Gubernur yang telah terlebih dulu mendorong budidaya Porang oleh para petani, salah satunya di Madiun. Intervensi awal komoditas Porang cukup besar. Dan pak Presiden minta kami  memberi intervensi  modal,” ungkap Mentan.

Pada kesempatan yang sama, Menko PMK RI Muhadjir Effendy meminta kepastian Menteri Pertanian agar nanti perkembangan industri dan pertanian porang harus menjamin kesejahteraan masyarakat petani porang.

“Jangan sampai porang jadi komoditas nasional justru nasib petani porang semakin terpuruk,” pintanya.

Dalam kegiatan tersebut, Menteri Pertanian RI juga menyerahkan bantuan senilai total Rp. 11 M kepada Bupati Madiun. Diantaranya, berupa bantuan bibit porang, bibit jagung hibrida, dan bibit padi inbrida.(poedji)