Tag: P20

Bicara Kesetaraan Gender di P20, Puan Tekankan Pentingnya Akses Pendidikan Bagi Perempuan

JAYAKARTA NEWS— Ketua DPR RI Puan Maharani kembali memimpin sidang the 8th G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20). Ia pun menekankan pentingnya pendidikan bagi perempuan demi menunjang kesetaraan gender.

Puan memimpin diskusi P20 tentang ‘Inklusi Sosial, Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan’ di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (7/10/2022). Diskusi ini merupakan sesi ke-4 sidang IPU setelah di hari pertama kemarin, Puan juga memimpin 3 sesi sidang lainnya.

Kesetaraan gender (gender equality) dan pemberdayaan perempuan (women empowerment), serta partisipasi pemuda sebagai bentuk dari inklusi sosial menjadi salah satu isu utama yang dibahas dalam P20.

“Upaya ini harus tercermin dalam setiap proses pengambilan keputusan dalam struktur sosial, politik dan ekonomi masyarakat,” kata Puan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu menyebut, tantangan global dan konflik geopolitik telah memukul mundur berbagai kemajuan dalam bidang kesetaraan gender. Menurut Puan, banyak perempuan terhalang dari partisipasi politik, akses ekonomi dan pendidikan, hingga jaminan keamanan dan kesehatan.
 
“Karenanya, peran penting perempuan sebagai ‘agen perubahan’ di bidang ekonomi, sosial dan budaya perlu terus diupayakan,” tegasnya.
 
“Saya berpendapat bahwa pendidikan merupakan pintu pertama peningkatan literasi, keterampilan dan keahlian, partisipasi politik, serta kesadaran terhadap kesehatan kaum perempuan,” imbuh Puan.

Mantan menko PMK ini menilai, pendidikan juga berperan penting dalam membangun kesadaran kesetaraan gender. Selain itu, kata Puan, pendidikan sangat berperan terhadap penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.

“Di samping itu, salah satu hal paling utama adalah kepemimpinan dan peran perempuan dalam pengambilan keputusan yang perlu terus didorong,” ungkapnya.

Puan lantas menyoroti Indeks Kesetaraan Gender PBB yang menunjukkan bahwa pada tahun 2021, 95% perempuan telah menempuh pendidikan sekunder dan 57.7% perempuan terserap ke pasar tenaga kerja. Namun hanya 39.7% perempuan yang menduduki kursi dalam parlemen.
 
“Partisipasi politik perempuan tentu sangat penting dalam pelindungan perempuan dari diskriminasi dan kekerasan, termasuk penyelundupan dan perdagangan orang,” terang Puan.
 
“Selain sektor prioritas tersebut, perempuan juga merupakan bagian integral dari pemberdayaan komunitas yang efektif dan berkelanjutan,” tambahnya.

Di sesi ke-4 sidang P20, pimpinan parlemen Afrika Selatan Nosiviwe Noluthando Mapisa, pimpinan parlemen Australia Susan Lines, dan pimpinan Uni Emirat Arab Saqr Saeed Ghobash didapuk sebagai pembacara. Perwakilan organisasi internasional juga mendapat kesempatan memberi pandangan, yakni Director of the ILO Country Office for Indonesia and Timor Leste Michiko Miyamoto dan Representative and Liaison to ASEAN UN Women Indonesia Jamshed M. Kazi.

Selain soal isu kesetaraan gender dan pemberdayaan gender, pengendalian perubahan iklim turut menjadi isu utama yang dibahas P20. Sebagai langkah nyata, DPR sebagai tuan rumah mengajak seluruh delegasi P20 dan tamu undangan mengikuti kegiatan penanaman pohon bersama.

“Diperlukan penekanan pada realisasi komitmen yang telah dibuat dalam bentuk aksi nyata dalam pengendalian perubahan iklim,” sebut Puan.

Puan bersama delegasi P20 melakukan penanaman pohon di Kompleks Parlemen, Senayan, pagi ini. Adapun Puan menanam bibit pohon matoa, buah khas dari Papua. Presiden International Parliamentary Union (IPU) Duarte Pacheco dan tamu undangan P20 di luar pimpinan parlemen negara-negara G20 juga mengikuti aksi penanaman pohon.
 
“Penanaman pohon bersama yang kami lakukan menunjukkan komitmen kami untuk bekerja sama membangun dunia yang lebih baik, one world for all,” kata cucu Proklamator RI Bung Karno itu.

P20 juga membahas isu-isu mengenai kerangka pemulihan global, pencapaian pembangunan berkelanjutan, dan mengatasi berbagai tantangan global. Termasuk penggunaan teknologi dan inovasi serta peningkatan  peran SMEs yang lebih signifikan dalam global value chain untuk pemulihan ekonomi.

Kemudian mengenai transisi energi, serta pendanaan dan kerja sama guna pencapaian pembangunan berkelanjutan dan juga pengendalian perubahan iklim, khususnya dukungan bagi negara berkembang.
 
“Kami berdiskusi selama dua hari dengan hangat dan konstruktif, mewakili suara rakyat global, serta menegaskan komitmen kami untuk dunia yang lebih baik,” urai Puan.
 
“Indonesia mendorong agar pertemuan P20 ini dukung outcome yang dapat diimplementasikan (implementable) guna mendukung  kesepakatan G20,” tutupnya.***din

Puan Ingatkan Gangguan Rantai Pasok Pangan harus Diatasi Bersama

JAYAKARTA NEWS— Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin sidang the 8th G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20). Ada sejumlah isu yang dibahas para pimpinan parlemen-parlemen negara G20 itu, termasuk persoalan gangguan rantai pasok pangan.

Di sesi pertama sidang P20, Puan memimpin diskusi terkait isu iklim dan lingkungan. Tema di sesi perdana ini mengenai ‘Percepatan Pembangunan Berkelanjutan dan Ekonomi Hijau’.

“Di tengah kondisi dunia yang masih rentan dalam upaya pemulihan dari pandemi Covid-19, tantangan global menjadi semakin kompleks dengan keberadaan krisis multidimensi,” kata Puan saat memimpin sidang P20 di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/10/2022).

Krisis multidimensi tersebut mulai dari tekanan geopolitik, krisis pangan dan energi, stagnasi ekonomi, hingga tantangan perubahan iklim dan lingkungan. Puan mengatakan, dampak buruknya dirasakan secara global, terutama oleh negara-negara miskin.
 
“Untuk pertama kalinya dalam 32 tahun, laporan Pembangunan Manusia PBB menunjukkan standar hidup negara-negara telah menurun secara global selama dua tahun berturut-turut,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

“Pembangunan manusia telah jatuh kembali ke tingkat tahun 2016, membalikkan sebagian besar pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan,” imbuh Puan.

Mantan Menko PMK ini menyoroti upaya pengentasan kemiskinan semakin sulit dicapai. Belum lagi, kata Puan, ketimpangan antar-penduduk dan negara yang semakin tinggi sehingga upaya pencapaian target tanpa kelaparan semakin berat.

“Hal ini menunjukkan pentingnya kita meningkatkan aksi karena waktu untuk penuhi target SDGs kurang dari 8 tahun lagi. Sehingga saya memandang bahwa implementasi SDGs harus dipercepat, dan ketahanan negara berkembang dalam hadapi krisis harus diperkuat,” paparnya.

Akibat krisis multidimensi itu, pendanaan yang dibutuhkan dalam pembangunan menjadi lebih banyak dari sebelumnya. Kesenjangan pembiayaan SDGs global pun meningkat dari USD 2.5 triliun per tahunnya sebelum pandemi Covid-19, menjadi USD 4.2 triliun pasca-pandemi.
 
“Karenanya kita tidak bisa bekerja business as usual dan perlu lakukan extraordinary effort,” tegas Puan.

Kesenjangan pembiayaan tersebut juga dinilai memerlukan langkah-langkah terobosan untuk pendanaan pembangunan. Puan menyebut peran parlemen penting dalam membantu mewujudkan pemulihan dunia agar menjadi lebih hijau, inklusif, dan berkelanjutan.
 
“Parlemen sebagai mitra pemerintah dapat mendukung agar komitmen terwujud dalam aksi nyata,” sebutnya.

Puan mengatakan, aksi nyata yang dapat dilakukan parlemen seperti pelaksanaan anggaran yang diarahkan agar bersinergi dengan pembangunan berkelanjutan, termasuk mengakselerasi  transisi energi dan penanganan perubahan iklim. Kemudian mendukung kemitraan global bagi capacity building dan transfer teknologi bagi negara berkembang. Serta implementasi komitmen pendanaan pembangunan bagi negara berkembang, termasuk komitmen pendanaan perubahan iklim USD 100 miliar per tahun.
 
“G20 yang menguasai 85% ekonomi dunia tentunya dapat berdampak signifikan bagi kemajuan dunia jika melakukan aksi konkrit dan nyata,” tutur Puan.
 
Sesi pertama sidang P20 menghadirkan sejumlah pimpinan parlemen G20 sebagai pembicara. Salah satu Keynote speaker di sesi I ini adalah pimpinan parlemen Inggris, Sir Lindsay Harvey Hoyle yang menyampaikan pentingnya upaya pencapaian SDGs melalui pembangunan hijau.

Kemudian ada juga Presiden Inter-Parliamentary Union (IPU) Duarte Pacheco dan pimpinan parlemen China Chen Zhu. Ketua BPK RI Isma Yatun yang merupakan Ketua Supreme Audit Institution (SAI) 20 juga ikut menjadi pembicara.

“Saya melihat komitmen besar dari kita semua untuk mengakselerasi pencapaian SDGs dan mengimplementasi green economy, meski dunia sedang menghadapi berbagai tantangan global,” kata Puan.

Dalam sesi II Sidang P20 yang bertemakan ‘Keamanan Pangan dan Energi serta Tantangan Ekonomi’, Puan menyoroti soal krisis pangan dan energi global yang diperparah akibat pandemi, perubahan iklim, dan ketegangan geopolitik.

Merujuk data World Food Program, sebanyak 828 juta orang menderita kelaparan pada 2022. Sementara itu, kenaikan harga pangan mencapai 21% di tahun 2021.
 
“Dunia perlu ambil tindakan segera untuk mengatasi tantangan ketahanan pangan dan energi, serta memulihkan gangguan rantai pasok,” tegas Puan.

Parlemen dunia pun, dinilai Puan, perlu memastikan perdagangan pangan dan komoditas pertanian yang terbuka, adil, transparan, dan non-diskriminatif.
 
“Tindakan pembatasan hanya akan mengancam rantai pasok dan perdagangan pangan global yang berimbas paling besar bagi negara-negara berkembang dan negara miskin,” ungkapnya.

Menurut Puan, berbagai tantangan ini menegaskan bahwa kolaborasi inklusif antara semua pemangku kepentingan mutlak dilakukan. Terutama dengan lembaga keuangan internasional, sektor swasta, dan like minded countries.
 
“Kolaborasi harus diikuti dengan alih teknologi yang saling menguntungkan. Kita juga perlu untuk terus mendorong kebijakan transisi kepada energi bersih dan terbarukan. Parlemen harus berperan dalam kolaborasi ini sebagai lembaga yang membawa aspirasi rakyat,” sebut Puan.

“Solidaritas dan kerja sama multilateral juga harus diarahkan untuk membantu negara yang paling terkena dampak krisis yakni untuk menjawab kebutuhan jangka pendek dalam ketahanan pangan dan energi, serta memperkuat stabilitas keuangan global,” imbuhnya.

Puan menyatakan, Pemerintah membutuhkan peran serta Parlemen yang lebih kuat dalam upaya mengatasi tantangan global, membangun ketahanan pangan dan energi, serta mempercepat pemulihan ekonomi. Untuk itu, penting sekali bagi parlemen berkolaborasi demi menjamin akses pangan dan energi, serta menjawab tantangan ekonomi.

“Khususnya melalui fungsi penganggaran, pembuatan undang-undang, dan pengawasan yang kita miliki,” urai Puan.

Dengan kolaborasi bersama, terutama antara negara G20 sebagai sebagai ekonomi terbesar di dunia, Puan menyebut tantangan terhadap tingginya harga pangan dan energi serta lambatnya pertumbuhan ekonomi global dapat dikelola dengan lebih baik.

Adapun pembicara dalam sesi II P20 adalah pimpinan parlemen Azerbaijan Sahiba Gafarova yang menyampaikan pentingnya merespons isu ketahanan pangan dan energi serta tantangan ekonomi melalui kerjasama global. Kemudian pimpinan parlemen Rusia, Valentina Matvienko, dan Kim Young Joo dari Korea Selatan.

Pada sesi ketiga sidang P20, pimpinan negara-negara G20 membicarakan soal sistem demokrasi yang tengah mengalami ujian berat. Tema dalam sesi ini adalah ‘Parlemen Efektif, Demokradi Vibrant’.

Puan lantas menyoroti soal adanya tren penurunan kualitas demokrasi pada beberapa tahun terakhir. Padahal, kurang dari separuh penduduk dunia tinggal di negara demokrasi di mana hanya 6,4% populasi dunia yang hidup di negara full democracy.
 
“Pandemi Covid-19 dianggap sebagian kalangan sebagai salah satu faktor yang mengganggu praktik demokrasi. Pembatasan pergerakan manusia sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dan kewajiban vaksinasi dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia karena bersifat memaksa dan menghalangi kebebasan bergerak individu,” papar Puan.
 
Pandemi Covid-19 juga dinilai menghambat pelaksanaan fungsi-fungsi legislatif sehingga kinerja parlemen terganggu. Intensitas komunikasi dan interaksi antara anggota parlemen dan masyarakat pun terhambat akibat pandemi.
 
Bahkan di beberapa negara, pelaksanaan pemilu baik di tingkat nasional maupun lokal harus ditunda. Meskipun demikian, menurut Puan, pandemi juga memberikan peluang bagi kita untuk memperkuat parlemen dan demokrasi.
 
“Misalnya dengan memanfaatkan teknologi, kita dapat meningkatkan interaksi dengan konstituen hingga memperluas partisipasi publik dalam kehidupan demokrasi,” jelas cucu Proklamator RI Bung Karno itu.

Puan juga menegaskan, penurunan demokrasi tidak boleh terus berlarut. Negara-negara dunia disebut harus memupuk kembali agar demokrasi lebih kuat, dinamis, dan parlemen menjadi lebih effektif.
 
“Kita harus berkontribusi nyata terhadap pemulihan pandemi dan penyelesaian berbagai persoalan global,” ungkap Puan.
 
Tak hanya itu, parlemen pun dituntut memperkuat demokrasi pasca pandemi. Menurut Puan, parlemen harus turut memastikan bahwa demokrasi menjamin kebebasan, hak asasi manusia, good governance serta mendukung tercapainya kesejahteraan.

“Demokrasi juga berperan menjaga perdamaian dan prinsip check and balance dapat mencegah kekuasaan absolut pemerintah,” ucapnya.

Puan mengatakan, diskusi dalam sesi ini diharapkan dapat membuat parlemen dunia lebih menjaga dan memperkuat demokrasi di tengah berbagai tantangan global dan tren erosi demokrasi yang terjadi saat ini. Pimpinan parlemen yang menjadi pembicara di sesi III Sidang P20 adalah Om Birla (India), Milton Dick (Australia), Mustafa Sentop (Turki), dan Chuan Leekpai (Thailand).***din

Buka Pertemuan P20, Presiden Jokowi Ajak Parlemen Global Atasi Tantangan Dunia Bersama

JAYAKARTA NEWS— Presiden Joko Widodo membuka Sidang ke-8 Pertemuan Ketua Parlemen G20 atau The 8th G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada hari Kamis, 6 Oktober 2022. Dalam sambutannya, Presiden menilai bahwa penyelenggaraan pertemuan P20 menambah optimisme baru bagi setiap negara untuk bekerja bersama dan berkolaborasi menghadapi tantangan dunia.

“Di tengah tantangan yang berat yang dihadapi oleh semua negara sekarang ini, penyelenggaraan Summit P20 menambah optimisme baru bahwa kekuatan masing-masing negara bekerja bersama dan antar negara saling belajar dan berkolaborasi,” ucap Presiden dalam sambutannya pada acara yang dihadiri oleh seluruh Ketua Parlemen Negara G20.

Presiden Jokowi menyebutkan bahwa dunia tengah menghadapi tantangan yang berat, dimulai dengan pandemi yang belum sepenuhnya berakhir, konflik geopolitik dunia, hingga ancaman krisis energi, pangan, dan keuangan.

“Ada negara yang mampu bertahan dan memiliki resiliensi yang tinggi, tapi banyak juga negara yang terancam menjadi negara gagal yang berdampak kepada jutaan warganya, serta memperlebar ketidakseimbangan ekonomi global,” lanjutnya.

Oleh karena itu, Kepala Negara menyampaikan bahwa kerja sama antarnegara merupakan jalan efektif untuk untuk mengatasi tantangan global tersebut.

“Multilateralisme merupakan jalan yang paling efektif untuk mengatasi tantangan bersama. Tidak ada satu masalah pun yang bisa diselesaikan sendiri oleh satu negara atau beberapa negara,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengajak anggota parlemen global yang tergabung dalam P20 untuk menjadi bagian dari pemecah permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di seluruh dunia, karena P20 merupakan representasi suara masyarakat di seluruh dunia.

“Parlemen G20 adalah representasi suara rakyat—rakyat global—yang dipilih dan dipercaya rakyat, yang menjaring dan menyuarakan suara rakyat, dan sekaligus mengajak rakyat bekerja bersama dalam menghadapi tantangan yang sangat berat ini,” tambahnya.

Acara tersebut turut dihadiri oleh seluruh Ketua Lembaga Tinggi Negara RI, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.***/din

Puan Ingatkan tak Ada Negara yang Bisa Hadapi Gejolak Global Sendirian

JAYAKARTA NEWS— Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara mengenai pentingnya kerja sama global di pembukaan the 8th G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20). Di hadapan pimpinan-pimpinan parlemen negara G20, ia mengingatkan tantangan global harus dihadapi secara bersama.

Gelaran P20 yang merupakan rangkaian dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/10/2022). Sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara juga turut hadir.

“Selamat datang di Gedung DPR RI kepada para peserta P20! Merupakan suatu kehormatan bagi Indonesia, dapat menjadi tuan rumah bagi pelaksanaan the 8th G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) tahun 2022,” kata Puan kepada pimpinan-pimpinan parlemen negara G20 dan tamu undangan yang hadir.

Menurutnya, penyelenggaraan P20 bertujuan untuk menggalang kerjasama Parlemen dalam mendukung agenda dan implementasi kesepakatan G20. Khususnya, kata Puan, dalam kerangka pemulihan global, pencapaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, dan mengatasi berbagai tantangan global lainnya.

“Kita bertemu pada momen di mana dunia baru saja menghadapi pandemi Covid-19 dan setiap negara sedang menjalankan pemulihan sosial dan ekonomi dari dampak pandemi tersebut,” ucapnya.

Puan mengingatkan, kondisi perekonomian global saat ini menempatkan setiap negara berada dalam kerentanan yang tinggi ditandai dengan lonjakan inflasi, respons kebijakan moneter, perlambatan ekonomi, konflik geopolitik, serta meluasnya stagflasi. Kondisi ini diperkirakan masih akan berlanjut pada tahun 2023.

“Di samping itu, kita juga masih memiliki sejumlah agenda global untuk direspon melalui kerja-kerja nyata, antara lain isu-isu yang berkaitan dangan climate change, lingkungan hidup, ekonomi hijau, ketahanan pangan dan energy, serta kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan,” tutur Puan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini mengatakan, pertemuan P20 sangat strategis karena G20 menguasai 85% ekonomi dunia dan memiliki 65% penduduk dunia. Sehingga, menurut Puan, aksi konkrit G20 akan membawa dampak dan manfaat nyata, tidak hanya untuk G20 tapi juga untuk dunia.

“Dalam menghadapi gejolak dan tantangan global kedepan, tidak ada satu negara yang mampu menghadapinya sendirian. Setiap negara membutuhkan kerja sama dengan negara lainnya,” tegasnya.

Puan menyebut, masalah lokal dapat dengan mudah berkembang menjadi krisis global yang bisa berdampak pada kehidupan sehari-hari rakyat di berbagai negara. Oleh karena itu, setiap negara harus selalu memperhitungkan kemungkinan terjadinya krisis global dalam setiap pembuatan kebijakan di dalam negeri.

“Jelaslah bahwa saat ini segala masalah dunia kita saling berhubungan. Sehingga diperlukan respon bersama yang melibatkan berbagai kalangan dan prespektif,” sebut Puan.

Puan menilai diperlukan kerja bersama, kolaborasi, gotong royong antar negara berupa kerjasama internasional, gotong royong antar pihak yang melibatkan berbagai stakeholders, dan gotong royong antar bidang, melalui pendekatan multi sektor yang melibatkan solusi keamanan, politik, ekonomi, sosial.

“Setiap negara memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menghadapi resiko ancaman krisis. Melalui kerja bersama, kolaborasi, dan gotong royong antar negara, diharapkan dapat meningkatkan daya respons setiap negara untuk menanggulangi permasalahan global,” ungkap Puan.

“Hal ini dapat kita lakukan hanya bila kita memperlakukan Sidang Forum P20 ini dengan komitmen yang kuat, untuk menyelamatkan nasib dunia yang ditentukan oleh keputusan- keputusan yang akan kita diambil,” sambungnya.

Puan mengatakan, masyarakat di seluruh negara memiliki harapan besar agar P20 berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai gejolak dan tantangan global yang melanda dunia. P20 sendiri mengambil tema ‘Stronger Parliament for Sustainable Recovery’ yang sejalan dengan tema Presidensi G20 Indonesia ‘Recover Together, Recover Stronger’.

“Kekuatan parlemen, P20, adalah mewakili suara rakyat global. P20 memberikan legitimasi atas upaya Pemerintah, dalam menjalankan komitmen kebijakan luar negeri, pemulihan pascapandemi dan merespons tantangan global,” jelas Puan.

P20 dibentuk sebagai salah satu Engagement Group G20 guna membawa elemen demokrasi, dan memperkuat akuntabilitas agenda G20. P20 disebut memperkuat agenda G20 untuk konsolidasi pemulihan global yang inklusif, resilien, dan hijau.

Tak hanya itu, P20 pun dapat berperan untuk memberikan perspektif parlemen, memberikan kontribusi dalam menjembatani perbedaan antar negara (parlement is part of the solution), dan memperkuat interaksi dan jejaring antara para Ketua parlemen negara-negara G20. Bahkan, sebut Puan, dapat meluas kepada negara-negara mitra lainnya.

“Parlemen memiliki kesempatan untuk menyampaikan prespektif dari aspirasi rakyat yang menginginkan adanya ́harapan baru ́ (new hope) dalam mengelola tata dunia yang lebih humanis, ramah, nyaman, dan sejahtera bagi semua orang,” ujarnya.

Dalam mewujudkan komitmen parlemen untuk memberikan sebuah harapan baru, Puan menilai dibutuhkan komitmen kerja bersama antar negara dalam membangun kemajuan bersama. Kemudian juga dalam membangun nilai global yang mempromosikan perdamaian, toleransi, dan solidaritas dalam persaudaraan, serta agenda kerja bersama antar negara yang nyata.

“Kita memiliki kesadaran bahwa diperlukan kerja bersama dalam mengatasi permasalahan global. Namun di saat bersamaan, kita melihat dunia yang semakin terbelah. Kitq melihat masing-masing negara melangkah secara unilateral, kita menyaksikan meningkatnya rivalitas,” tukas Puan.

“Kolaborasi, kerja bersama, bukan untuk mengejar agar menjadi winner takes all, tetapi kita inginkan all be winner. Komitmen antar negara untuk kemajuan bersama, menjadi harapan baru, sebagai aspirasi rakyat, yang semakin menghendaki dunia memiliki wajah yang humanis,” imbuh mantan Menko PMK itu.

Puan kembali menyuarakan semangat dan prinsip ‘no one left behind’ untuk kemajuan bersama. Menurutnya, budaya damai dan toleran (culture of peace and tolerance) semakin diperlukan dalam memperkuat interaksi antar bangsa dan negara.

“Kerja bersama antar parlemen dapat berperan penting untuk menyebarkan budaya damai dan toleran, yang semakin diperlukan dalam menghadapi ketegangan geopolitik saat ini. Dialog dan diplomasi dalam penyelesaian berbagai masalah global, menjadi protokol yang utama dalam setiap kerja bersama antar negara,” papar Puan.

Cucu Proklamator RI Bung Karno itu menyatakan, kerja bersama antar negara pada akhirnya membutuhkan agenda kerja yang nyata yang dapat dimulai melalui langkah-langkah kecil untuk sampai pada tujuan yang besar. Puan menyebut, pertemuan P20 diharapkan dapat menetapkan sebuah kesepakatan bersama yang dapat mendorong adanya aksi nyata (concrete action) penyelesaian berbagai permasalahan global.

“Indonesia, dengan semangat gotong royongnya, siap, mau dan mampu untuk berkolaborasi dengan dunia global dalam membangun dunia dengan harapan baru, dunia dengan kemajuan bersama; dunia yang lebih humanis, dunia yang lebih baik, dunia yang sejahtera, tentram dan indah,” tegasnya.

Kesiapan Indonesia untuk berkolaborasi dengan dunia global dalam mengartikulasikan dunia yang penuh harapan baru, disebut Puan, dapat ditunjukan dengan politik pembangunan nasional yang inklusif. Kemudian pembangunan yang mengutamakan kehadiran negara dalam melindungi rakyat secara ekonomi dan sosial, serta berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

“Hal-hal tersebut dapat dilihat dari pembangunan infrastruktur untuk kemajuan seluruh wilayah, program sosial yang komprehensif dan masif, stimulus ekonomi dalam program pemulihan ekonomi nasional, regulasi pajak karbon dan energi baru terbarukan; dan lain sebagainya,” urai Puan.

Puan pun meyakini pertemuan P20 akan mampu menghasilkan rumusan yang tepat dan dapat diimplementasikan (implementable) dalam mendukung kesepakatan G20. Khususnya dalam kerangka pemulihan global, pencapaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, dan mengatasi berbagai tantangan global.

“Rumusan komitmen bersama adalah penting. Akan tetapi tindakan nyata, sekecil apapun, menjadi lebih penting bagi kita untuk semakin dekat dalam mencapai tujuan,” katanya.

“Coming together is a beginning, staying together is progress, and working together is success. Kata-kata ini untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa keberhasilan P20 apabila kita dapat mewujudkan kerja nyata bersama,” lanjut Puan mengutip kata-kata Henry Ford.

Ditegaskannya, sekarang adalah saatnya untuk segera bertindak tanpa menunda (without any delay). Puan menyebut, saat ini ini sejarah telah memberikan kesempatan kepada parlemen negara G20 dalam membangun tatanan dunia yang lebih baik.

“Inilah komitmen Parlemen negara G20, Stronger Parliament for Sustainable Recovery.
Kita gunakan kesempatan ini, untuk membangun dunia yang berwajah humanis, memiliki budaya cinta pada kemanusaiaan, cinta damai, dan cinta pada alam lingkungan hidup,” ujarnya.

“Jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu membahu mewujudkannya. Make a better place for you and for me and the entire human race. One earth for all,” tambah Puan.

Dalam pembukaan P20, Presiden Inter-Parliamentary Union (IPU) Duarte Pacheco ikut memberi sambutan. Sementara itu Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyampaikan pesan melalui video.

Seluruh pimpinan parlemen negara G20 hadir dalam forum internasional bergengsi ini. Di antaranya Ketua Dewan Rakyat Inggris Sir Lindsay Harvey Hoyle, Chairman of Foreign Affairs Committee House of Representatives Amerika Serikat Gregory Meeks, Ketua Majelis Tinggi Parlemen Rusia Valentina Matviyenko dan Ketua Parlemen Ukraina Olena Kondratiuk.

Kemudian ada juga Ketua Dewan Federal Nasional Uni Emirat Arab Saqr Ghobash, Ketua DPR Australia Milton Dick, Wakil Ketua Komite Tetap National People’s Congress Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Zhu Chen, serta Deputy Speaker of the National Assembly Korea Kim Young Joo.***din