Tag: MPR RI

Presiden Jokowi Minta MPR RI Sukseskan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih

JAYAKARTA NEWS – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) periode 2024-2029 dalam rangka silaturahmi kebangsaan, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/10/2024) siang.

Usai pertemuan, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan memperkenalkan seluruh Pimpinan MPR RI yang terpilih melalui Pemilihan Umum 2024.

“Pertemuan kami hari ini atau sore hari ini dengan Presiden Jokowi adalah pertemuan pertama, sebagai pertemuan perkenalan Pimpinan MPR yang baru saja dilantik pada tanggal 3 Oktober hasil pemilihan umum 2024-2029. Dan kami merasa perlu untuk memperkenalkan diri kepada Presiden Republik Indonesia,” ungkap Muzani.

Selain perkenalan, Pimpinan MPR RI juga melaporkan persiapan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih yang akan dilaksanakan pada 20 Oktober mendatang.

“Kedua, kedatangan kami sore hari ini ke istana adalah untuk menyampaikan persiapan pelantikan presiden dan wakil presiden tanggal 20 Oktober yang akan datang,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Muzani menyampaikan undangan kepada Presiden Jokowi untuk menghadiri pelantikan tersebut. Menurutnya, Presiden Jokowi telah menyatakan kesediaannya untuk hadir dalam acara yang akan digelar pada hari Minggu mendatang.

“Alhamdulillah Pak Jokowi insyaallah berkenan untuk hadir pada hari Minggu yang akan datang. Karena itu kami segenap Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat menyampaikan terima kasih atas perkenan dan kesediaan Pak Jokowi untuk hadir pada acara pelantikan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada hari Minggu yang akan datang,” ucapnya.

Pertemuan tersebut berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. Presiden Jokowi berharap agar pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih dapat berjalan sukses, mengingat acara tersebut akan dihadiri oleh tamu-tamu penting dari negara sahabat dan negara tetangga.

“Beliau berharap pelantikan berlangsung dengan sukses karena ini adalah sebuah hajat yang akan dihadiri oleh banyak VVIP, baik negara sahabat ataupun negara-negara tetangga,” kata Muzani.

Sementara itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang sebelumnya telah ditemui oleh Pimpinan MPR, berharap agar pelantikan tersebut berjalan lancar karena merupakan momen penting bagi bangsa Indonesia.

“Beliau berharap supaya acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, karena ini adalah sebuah prosesi kepemimpinan yang amat penting bagi bangsa Indonesia,” tandasnya.

Dalam pertemuan ini, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno. Sementara itu, Ahmad Muzani didampingi oleh para Pimpinan MPR RI lainnya, yaitu Bambang Wuryanto, Kahar Muzakir, Lestari Moerdijat, Rusdi Kirana, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Abcandra Akbar Supratman.***/mel

Pimpinan MPR Sepakati Pelantikan Presiden dan Wapres RI Terpilih Ditetapkan dengan Ketetapan MPR

JAYAKARTA NEWS— Ketua MPR RI ke-16 Bambang Soesatyo mengungkapkan bahwa pada pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI, maupun pada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di periode-periode selanjutnya, akan disempurnakan melalui Ketetapan MPR. Sehingga tidak seperti selama ini, proses penetapan hingga pelantikan Presiden RI dan Wakil Presiden RI hanya dilakukan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Berita Acara Pelantikan di MPR.

“Keberadaan Ketetapan MPR tentang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tertuang dalam Perubahan Tata Tertib MPR, yakni pada pasal 120 ayat 3 yang berbunyi Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan dengan Ketetapan MPR. Ketetapan MPR ini bersifat penetapan atau beschikking, serta bersifat administratif semata guna menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak pada Pemilihan Umum.”

“Hal ini sesuai dengan wewenang MPR melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diatur pada pasal 3 ayat (2) UUD NRI 1945,” ujar Bamsoet usai memimpin Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD, di Tangerang, Senin (23/9/24).

Turut hadir para Wakil Ketua MPR antara lain, Ahmad Basarah, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarief Hasan, Hidayat Nur Wahid, dan Fadel Muhammad.

Hadir pula Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin dan Rieke Diah Pitaloka, Pimpinan Fraksi Golkar Idris Laena, Mujib Rohmat, dan Ferdiansyah, Pimpinan Fraksi Partai Nasdem Taufik Basari, Pimpinan Fraksi PKB Neng Eem Marhamah, Pimpinan Fraksi Partai Demokrat Anton Sukartono Suratto, Pimpinan Fraksi PKS Tifatul Sembiring, dan Pimpinan Kelompok DPD Ajbar, serta Pimpinan Badan Pengkajian MPR Djarot Saiful Hidayat.

Mahkamah Kehormatan MPR

Bambang  menjelaskan, rapat gabungan juga menegaskan bahwa MPR akan membentuk Mahkamah Kehormatan MPR yang bersifat Ad Hoc, untuk menjaga dan menegakkan kehormatan serta keluhuran martabat MPR sebagai lembaga permusyawaratan rakyat.

Tugas Mahkamah Kehormatan MPR antara lain, melakukan pemantapan nilai dan norma yang terkandung dalam Pancasila, peraturan perundang-undangan, dan kode etik MPR; serta melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran kode etik MPR.

Tugas lainnya yakni melakukan pengawasan terhadap perilaku dan tindakan pimpinan dan/atau anggota MPR, melakukan penyelidikan perkara pelanggaran kode etik MPR; memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik MPR; menyelenggarakan administrasi pelanggaran kode etik MPR; melakukan peninjauan kembali terhadap putusan perkara pelanggaran kode etik MPR; serta mengevaluasi pelaksanaan putusan perkara pelanggaran Kode Etik MPR.

“MPR perlu memiliki Mahkamah Kehormatan tersendiri. Karena sekalipun anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD, namun MPR memiliki kewenangan, fungsi dan tugas yang berbeda dengan DPR dan DPD.”

“Saat ini DPR telah memiliki Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan DPD memiliki Badan Kehormatan. Sehingga, apabila ada pengaduan terkait dengan kewenangan, fungsi dan tugas sebagai anggota MPR, harus diselesaikan oleh Mahkamah Kehormatan MPR. Bukan oleh lembaga lain, baik MKD DPR atau Badan Kehormatan DPR,” jelas Bamsoet.

Lebih lanjut ia menerangkan, rapat gabungan juga mempersiapkan beberapa Rekomendasi MPR periode 2019-2024 yang akan diberikan kepada MPR periode 2024-2029. Beberapa poinnya antara lain terkait penuntasan pembahasan substansi dan bentuk hukum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) agar bisa diselesaikan oleh MPR 2024-2029 sebelum Agustus 2025.

“Rekomendasi lainnya yakni untuk mengevaluasi keberadaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, khususnya pasal 2 dan 4; serta mengkaji penguatan kelembagaan MPR melalui Undang-Undang tentang MPR; dan berbagai rekomendasi lainnya yang nanti akan dibacakan dalam Sidang Paripurna MPR pada 25 September 2024,” pungkas Bamsoet.***/din

Ketua MPR RI Bamsoet Ungkap Dunia Internasional Kagumi Pancasila

JAYAKARTA NEWS— Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan penetapan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila sempat melalui proses dan perdebatan yang sangat panjang. Setidaknya, ada tiga peristiwa penting yang dijadikan argumen para pihak sebagai dasar penetapan hari lahir Pancasila.

Pertama, tanggal 1 Juni 1945 dimana Soekarno menyampaikan pidato mengenai dasar negara di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Kedua, tanggal 22 Juni 1945 saat Panitia Sembilan yang merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara, mengemukakan rumusan Piagam Jakarta dalam sebuah rapat informal BPUPKI di kediaman Soekarno.

Ketiga, tanggal 18 Agustus 1945 ketika Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan konstitusi negara (UUD NRI Tahun 1945), dan rumusan sila-sila dalam Pancasila tercantum pada bagian Pembukaan.

“Semua perdebatan panjang mengenai hari lahir Pancasila selesai ketika Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Kepres menetapkan hari lahir Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni.”

“Dasar pertimbangannya, rumusan Pancasila pertama kali diperkenalkan oleh Soekarno sebagai dasar negara pada tanggal 1 Juni. Sementara rumusan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, dan rumusan final tanggal 18 Agustus 1945 adalah satu kesatuan rangkaian proses kelahiran Pancasila sebagai dasar negara,” ujar Bamsoet usai mengikuti upacara hari lahir Pancasila di Blok Rokan Riau, Sabtu (1/6/24).

Upacara hari lahir Pancasila dipimpin langsung Presiden Joko Widodo dengan komandan upacara Kombes Andri Ananta Yudhistira. Ketua MPR RI Bamsoet membacakan teks Pancasila dan Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti membacakan teks Pembukaan UUD NRI 1945.

Hadir antara lain Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah dan Fadel Muhammad, para menteri Kabinet Indonesia Maju antara lain Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Mensesneg Pratikno, Mendagri Tito Karnavian, Menlu Retno Marsudi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta Kepala BIN Budi Gunawan.

Bamsoet menegaskan, Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia. Pancasila merupakan landasan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Karenanya, nilai-nilai Pancasila harus diterapkan untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa.

“Pancasila sejak awal kelahirannya dimaksudkan sebagai dasar negara, ideologi dan pandangan hidup bangsa yang mempersatukan kemajemukan, dan menjadi sumber jati diri bangsa. Pancasila akan bermakna ketika nilai-nilainya hadir dalam tindakan nyata di tengah masyarakat. Tidak hanya sekedar menjadi hafalan belaka,” kata Bamsoet.

Ia menerangkan, banyak negara di dunia yang mengagumi Pancasila. Presiden Indonesia pertama Soekarno telah memperkenalkan Pancasila kepada negara-negara di dunia sejak lama. Pada tahun 1956, Bung Karno memperkenalkan Pancasila di hadapan Kongres Amerika Serikat dan Universitas Heidelberg Jerman Barat.

“Di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 30 September 1960, Bung Karno dalam pidatonya berjudul ‘To Build the World A New’ (Membangun Dunia Kembali), mengenalkan dan menawarkan Pancasila sebagai ideologi internasional. Karena, nilai-nilai Pancasila tidak hanya bersifat nasional keindonesiaan, tetapi universal dan internasional,” urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini memaparkan, Bung Karno menjelaskan sila pertama hingga kelima dari Pancasila memiliki nilai universal. Semisal, ketuhanan yang Maha Esa di sila pertama, kemanusiaan di sila kedua, nasionalisme di sila ketiga, demokrasi di sila kelima dan keadilan sosial di sila pertama merupakan nilai-nilai universal yang dianut oleh negara lain di dunia.

Dalam pidato di Sidang Umum PBB 1960, Bung Karno juga mengusulkan agar Pancasila dimasukkan ke dalam Piagam PBB. Usulan tersebut mendapatkan sambutan meriah dari para pemimpin dunia.

“Pada tahun 1961, pidato Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB ditetapkan sebagai MoW bersama dengan arsip Gerakan Non-Blok Pertama (GNB I) di Beograd. Kemudian, dalam sidang pleno Executive Board UNESCO tanggal 10-24 Mei 2023, pidato Bung Karno di Sidang Umum PBB juga ditetapkan sebagai Memory of the World (MoW) oleh UNESCO. Ini membuktikan pengakuan dunia atas Pancasila,” pungkas Bamsoet.***/din

SBY Sarankan Perlu Kajian Mendalam Sistem Demokrasi Langsung

CIKEAS, JAYAKARTA NEWS — Sistem demokrasi pemilihan langsung yang dihasilkan melalui empat kali amandemen konstitusi, justru menimbulkan berbagai persoalan moral hazard seperti money politic.  

Akibatnya, para Caleg yang maju dalam Pileg membutuhkan dana kampanye yang tidak sedikit, sehingga seringkali terikat pada sponsor dan kekuatan oligarki.

Hal tersebut terungkap dalam perbicangan jajaran pimpinan Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) RI dengan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dalam Silaturahmi Kebangsaan di Cikeas, Selasa (28/5/2024).

“Pak SBY merasakan langsung parahnya money politic pada Pemilu 2024 lalu. Biaya yang dikeluarkan para Caleg pada saat Pemilu cenderung mahal. Bahkan, disebut ada Caleg yang sampai mengeluarkan uang Rp 40 miliar hingga Rp 100 miliar untuk menjadi anggota DPR RI,” papar Ketua MPR Bambang Soesatyo.

Untuk itu, lanjut Bamsoet, SBY menyarankan perlu dilakukan kajian mendalam apakah sistem demokrasi langsung lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya. Bisa jadi hasil kajian menemukan sistem demokrasi langsung justru memiliki efek negatif yang lebih besar dibandingkan sistem perwakilan seperti yang telah dilakukan jauh sebelum reformasi.

Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa (28/5/2024)/foto: Tim Media Bamsoet

“Kita semua tentu tidak ingin sistem demokrasi Indonesia ke depan terus berdasarkan NPWP atau nomor piro wani piro. Akibatnya nanti negara terjebak pada kekuasaan oligarki dan plutokrasi. Karena itu, kita perlu merefleksi kembali pelaksanaan sistem demokrasi pemilihan langsung di Indonesia,” ujarnya Bamsoet.

SBY Dukung Usulan Kaji Ulang UUD ‘45

Bamsoet juga menyampaikan bahwa SBY mendukung usulan dilakukannya kaji ulang terhadap UUD NRI 1945 yang telah dilakukan amandemen sebanyak empat kali serta sistem demokrasi pemilihan langsung.

Pengkajian ulang terhadap UUD NRI 1945 harus dilakukan secara menyeluruh, hingga benar-benar didapati pasal mana saja yang sudah tepat dan mana yang belum tepat dengan kondisi saat ini.

“Pak SBY tadi menyampaikan mengamandemen UUD NRI 1945 bukanlah hal yang tabu, selama ada alasan yang tepat. Karenanya, sebelum mengamandemen UUD NRI 1945 perlu dilakukan kajian yang mendalam dan menyeluruh, sehingga perubahan yang dilakukan tidak bersifat tambal sulam. Apa yang sudah benar dipertahankan, apa yang masih dianggap kurang diperbaiki,” ujarnya.

Hadir antara lain Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Syarif Hasan dan Hidayat Nur Wahid.

Ia menjelaskan, UUD1945 telah mengalami amandemen sebanyak empat kali. Namun, masih ditemukan inkonsistensi, kontradiksi, dan ketidakselarasan antar pasal dan ayat. Empat kali amandemen UUD 1945 juga tidak ada memuat  ‘pintu darurat’ dalam konstitusi. Akibatnya, jika ada kedaruratan konstitusi, bangsa Indonesia tidak dapat melakukan apapun.

“Semisal tidak ada ketentuan dalam konstitusi tentang tata cara pengisian jabatan publik yang pengisian jabatannya dilakukan melalui Pemilu. Seperti jabatan presiden dan wakil presiden, anggota MPR RI, DPR RI, DPD RI, hingga DPRD Kabupaten/Kota, apabila Pemilu tidak bisa dilaksanakan tepat waktu karena gempa bumi megathrust, perang, kerusuhan massal, maupun karena pandemi, sementara masa jabatannya telah berakhir,” jelasnya.***/din

MPR akan Gelar Silaturahmi Kebangsaan

JAYAKARTA NEWS— Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan menjelang transisi politik kepemimpinan nasional, MPR RI kembali akan melakukan Silaturahmi Kebangsaan ke berbagai tokoh bangsa.

“MPR RI juga akan menyelenggarakan Silaturahmi Nasional Kebangsaan dengan menggunakan format pertemuan Meja Bundar, bersama pimpinan lembaga negara. Membahas berbagai hal penting seputar kebangsaan untuk memastikan transisi pemerintahan berjalan efektif dan efisien,” ujar Bamsoet dalam Rapat Pimpinan MPR RI, Senin (29/4/24).

Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI antara lain, Ahmad Basarah, Jazilul Fawaid, Hidayat Nur Wahid, Amir Uskara, dan Fadel Muhammad.

Silaturahmi Nasional Kebangsaan tersebut rencananya akan mengajak para tokoh di antaranya; Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Maruf Amin; Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo – Gibran; Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, dan wakil presiden ke-6 Try Sutrisno, Wapres ke-9 Hamzah Haz, Wapres ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, Wapres ke-11 Boediono, para mantan Ketua MPR RI; pimpinan partai politik; serta pimpinan organisasi sosial kemasyarakatan termasuk organisasi keagamaan.

Bamsoet menjelaskan, Silaturahim Kebangsaan diperlukan agar MPR RI bisa tetap membumi di berbagai kalangan. Menjadi Rumah Kebangsaan yang menjaga kemajemukan bangsa, pengawal ideologi Pancasila, serta penegak konstitusi dan kedaulatan rakyat. Menjadi benteng bagi tetap berdirinya NKRI.

“Sekaligus memastikan bahwa perjalanan bangsa ini tetap tegak lurus dan bermuara pada terwujudnya cita-cita nasional yang telah digariskan oleh para pendiri bangsa, yaitu menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur,” jelas Bamsoet.

Silaturahmi Kebangsaan dilandasi pada prinsip bahwa kemerdekaan yang diraih sejak 78 tahun yang lalu, tidaklah terlahir dari ruang hampa. Bukan pula didapatkan secara instan, ataupun hasil pemberian. Tetapi buah dari perjuangan dan pengorbanan yang didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, yang dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kerja keras dan perjuangan para pendiri bangsa, sejak dulu dan dilanjutkan hingga saat ini, menjadi modal bangsa kita dalam melangkah menuju Indonesia Emas 2045.

“Indonesia Emas yang dicita-citakan adalah Indonesia yang rakyatnya sejahtera, yang ditandai dengan nihilnya angka kemiskinan. Indonesia yang memiliki pengaruh kuat dalam pergaulan dunia dengan dukungan sumber daya manusia yang tangguh dan berdaya saing global”

“Serta Indonesia yang ramah lingkungan dalam pengelolaan negara. Mewujudkannya, tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak saja. Melainkan perlu gotong royong dari berbagai pihak dan kalangan,” pungkas Bamsoet.***/din

Bertemu Menko Polhukam, Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Realisasi Pendidikan dan Kesehatan Gratis bagi Masyarakat Papua

JAYAKARTA NEWS— Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad dan Ketua MPR RI For Papua (Forum Komunikasi Anggota MPR RI/DPR RI dan DPD RI Daerah Pemilihan Papua dan Papua Barat) Yorrys Raweyai bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof. Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam. Membahas jalan keluar atas berbagai permasalahan untuk memajukan Papua (Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya).

Selain pertemuan pada hari ini, MPR RI bersama MPR RI For Papua dan Kemenko Polhukam juga akan mengadakan pertemuan lanjutan pada pertengahan Februari 2023 di MPR RI. Mengundang berbagai pihak dari kementerian/lembaga terkait lainnya, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, KPU, dan Bawaslu. Untuk membahas lebih detail berbagai permasalahan di Papua, khususnya dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang aman dan damai di empat daerah otonomi baru Papua, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

“Dalam pertemuan di Kemenko Polhukam tadi, MPR RI mendukung berbagai tindakan pemerintah pusat, TNI dan Polri, dalam menciptakan kondisi Papua yang aman, damai, dan kondusif, salah satunya melalui berbagai tindakan tegas dan terukur yang diambil oleh personil TNI dan Polri. Selain itu, kita juga mendorong agar pemerintah pusat dan daerah di Papua bisa membuat sistem kaderisasi yang baik dalam penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan mengedepankan sistem meritokrasi. Sehingga siapapun yang menjadi pejabat eselon I, eselon II, eselon III, dan eselon IV, bisa memiliki kemampuan manajerial yang handal. ASN asal Papua juga harus diberikan kesempatan menduduki posisi penting di berbagai Kementerian/Lembaga, tentu saja dengan tetap mengedepankan sistem meritokrasi,” ujar Bamsoet usai bertemu Menko Polhukam Prof. Mahfud MD, di Kantor Kemenko Polhukam, di Jakarta, Selasa (31/1/23).

Turut hadir jajaran Kemenko Polhukam antara lain, Deputi II Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Rina Soemarno, Plh Deputi IV Bidang Pertahanan Negara Brigjen TNI Frenkly, serta Asdep Koordinasi Otonomi Khusus Brigjen TNI Danu Prionggo.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, MPR RI juga mendukung pemerintah pusat dan daerah Papua agar bisa segera mewujudkan pemberian pendidikan dan kesehatan gratis bagi seluruh warga Papua (Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya). Tentu saja dengan turut ditunjang peningkatan fasilitas infrastruktur serta prasarana dan prasarana di berbagai wilayah Papua.

“Sepanjang tahun 2002 hingga 2022, pemerintah pusat sudah mengucurkan sekitar Rp 1.092 triliun dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua. Harus diakui, pemanfaatannya masih kurang terealisasi dengan baik. Tidak salah jika pada tahun 2023 ini, pemerintah pusat turut membantu pemerintah daerah di Papua dalam memanfaatkan dana Otsus yang mencapai Rp 8,5 triliun, agar bisa tepat guna dan tepat sasaran. Khususnya dalam memajukan pendidikan dan kesehatan warga Papua, sehingga bisa mewujudkan sumber daya manusia Papua yang berkualitas, baik dari sisi kebangsaan maupun dari sisi intelektualitas,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, MPR RI melalui MPR For Papua yang diisi para anggota DPR RI dan DPD RI daerah pemilihan Papua juga siap mendukung pemerintah pusat dalam mewujudkan opini yang positif terhadap Papua di dunia internasional. Misalnya, dengan menjadi juru bicara yang menyuarakan berbagai keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan pemerintah, maupun mengklarifikasi dan mengcounter berbagai berita negatif yang keliru tentang Papua, yang seringkali disuarakan oleh berbagai pihak tidak bertanggung jawab di luar negeri.

“Pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah on the track dalam memajukan Papua. Berbagai perangkat peraturan sudah dikeluarkan. Antara lain, penerbitan UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua; serta pengesahan empat Daerah Otonomi Baru di Tanah Papua, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Dalam upaya meng-akselerasi berbagai kebijakan tersebut, pemerintah juga telah mengeluarkan Perpres No. 121 Tahun 2022 tentang Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden KH Maruf Amin,” terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, dengan berbagai perhatian besar yang telah diberikan pemerintah pusat terhadap Papua, seharusnya sudah mampu mewujudkan Papua yang maju dan sejahtera. Tidak ada lagi eskalasi kekerasan kemanusiaan sebagaimana yang hingga saat ini masih terjadi. Selama periode 2010 hingga maret 2022 saja, tercatat telah terjadi aksi kekerasan sebanyak 348 kasus yang menyebabkan 464 korban meninggal dunia, dimana 320 di antaranya adalah warga sipil.

“Karena itu, kita juga mendorong agar bisa tercipta dialog nasional yang akan mendukung Jeda Kemanusiaan di Tanah Papua. Dialog nasional seakan menjadi dua kata yang mudah diucapkan, namun begitu sulit untuk dilakukan. Selama gagasan itu belum diwujudkan, maka selama itu pula akar persoalan dan strategi penyelesaian persoalan Papua secara komprehensif, akan sulit terakomodasi,” pungkas Bamsoet.***din

Bamsoet: MPR RI Usulkan Nama Forum MPR Dunia

BANDUNG, JAYAKARTA NEWS— Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengharapkan 15 perwakilan parlemen negara dan dua organisasi yang hadir dalam Konferensi Internasional Ketua Majelis Permusyawaratan, Majelis Suro, atau Nama Sejenis Lainnya dari anggota negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam bisa mendukung inisiasi MPR RI dan menjadi inisiator bersama untuk mewujudkan berdirinya Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Suro atau nama sejenis lainnya.

“Untuk nama forum ini, dan sesuai dengan visi besar yang kita pikirkan bersama, bila para pimpinan delegasi menyetujui maka MPR RI mengusulkan nama Forum for World Consultative Assembly (Forum MPR Dunia),” kata Bambang Soesatyo dalam sambutan Pembukaan Konferensi Internasional Pimpinan Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Suro atau Nama Sejenis Lainnya dari Negara-negara Anggota Organisasi Kerja Sama Islam, di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Selasa (25/10/2022).

Pembukaan konferensi internasional ini dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Prof Dr M. Mahfud M.D, para Pimpinan MPR yaitu Ahmad Basarah, Jazilul Fawaid, Lestari Moerdijat, Sjarifuddin Hasan, Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad, serta Sekretaris Jenderal MPR Ma’ruf Cahyono. Hadir pula Ketua Mahkamah Agung H.M. Sjarifuddin, Ketua Komisi Yudisial Prof Dr Mukti Fajar Nur Dewata, Wakil Ketua DPD H. Sultan Bachtiar Najamudin, serta delegasi dari 15 negara dan dua organisasi internasional.

Konferensi internasional di Bandung ini diikuti sebanyak 15 lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Suro, atau Nama Sejenis Lainnya dan para Pimpinannya serta dua organisasi internasional, yaitu Sekjen dari Persatuan Parlemen Negara Anggota OKI (PUIC) serta Pimpinan dari Moslem World League (Liga Muslim Dunia). Delegasi negara yang mengikuti konferensi internasional ini adalah Republik Indonesia, Kerajaan Arab Saudi, Kerajaan Maroko, Republik Arab Mesir, Republik Islam Pakistan, Palestina, Malaysia, Republik Mozambik, Republik Yaman, Republik Turki, Republik Islam Iran, Republik Irak, Kerajaan Yordania Hasyimiyah.

Menurut Bamsoet, sapaan Bambang Soesatyo, negara-negara anggota organisasi kerja sama Islam dan parlemennya mempunyai potensi untuk mengambil peran yang konstruktuf dan kolaboratif untuk mengatasi berbagai gejolak dan tantangan global seperti ancaman krisis global, perubahan iklim, dan lainnya. Negara-negara anggota OKI merupakan kekuatan kolektif terbesar kedua di dunia, setelah PBB.

Selain itu, menurut laporan Mastercard dan Crescent Rating, pada tahun 2022, populasi umat Islam sudah mencapai 2 miliar jiwa, dan tersebar di sekitar 200 negara. Jumlah umat Islam tersebut setara dengan 25% dari populasi global. “Fakta ini merupakan potensi besar bagi negara-negara anggota OKI, dengan akumulasi potensi ekonomi, politik, dan parlemennya diharapkan mampu mengambil peran untuk secara kolektif tampil memimpin upaya-upaya global dalam mencapai pembangunan berkelanjutan terutama terkait menciptakan kesejahteraan dan mengatasi krisis iklim global,” kata Ketua MPR dari Fraksi Partai Golkar ini.

Bamsoet menambahkan, keberadaan organisasi internasional seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Persatuan Parlemen Negara-negara Anggota OKI (PUIC), dan Liga Muslim Dunia, telah banyak berperan dan berkontribusi mengatasi berbagai persoalan global. Namun, pesatnya arus globalisasi dan kemajuan peradaban manusia yang ditopang kemajuan Iptek, telah menyisakan sejumlah persoalan yang semakin kompleks. “Itulah kurang lebih alasan MPR RI berinisiatif menghadirkan Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Suro, atau Nama Sejenis lainnya yang belum terwadahi eksistensinya di lingkungan OKI, PUIC, maupun IPU,” papar Bamsoet.

Gagasan pembentukan Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia oleh MPR RI, lanjut Bamsoet, adalah untuk menguatkan kerja sama dalam mengatasi berbagai krisis yang dihadapi umat manusia tanpa mengesampingkan keberadaan Organisation of Islamic Cooperation (OIC), Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), atau Muslim World League yang sudah lama eksis, bahkan untuk menjadi mitra yang menguatkannya.

Lima Alasan

Bamsoet menyebut lima alasan pentingnya pembentukan Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau nama lain yang disepakati. Pertama, ikatan solidaritas di antara negara OKI dan PUIC-nya begitu kuat, sehingga dibutuhkan bermacam saluran yang bisa mewadahi aspirasi selain dari lembaga yang sudah ada. Forum MPR Dunia yang diinisiasi MPR RI bisa memaksimalkan potensi diplomasi keparlemenan sesuai dengan karakteristik isu, peroslaan, serta kewenangan.

Kedua, spektrum persoalan kemanusiaan di negara-negara OKI dan lain-lainnya membutuhkan peranan dari lebih banyak lagi elemen kelembagaan termasuk parlemen untuk bekerja sama dan berkolaborasi untuk berkontribusi menjadi solusi atas permasalahan yang ada. Ketiga, pembentukan Forum MPR, Majelis Suro, dan nama sejenis lainnya juga dalam rangka menjadi mitra atau yang memperkuat fungsi dan peran dari PUIC.

Keempat, kerja sama antar lembaga dalam forum atau lembaga internasional diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis yang bisa ditindaklanjuti lembaga itu atau mitranya, sesuai tugas dan fungsi lembaga itu. Kelima, kerja sama antar lembaga dalam organisasi internasional diharapkan dapat menguatkan kontribusi lembaga internasional yang sudah lama eksis dalam menyelesaikan persoalan kemanusiaan dan persoalan global, yaitu menciptakan perdamaian, peradaban, dan keamanan bagi keberlangsungan hidup manusia.

“Kita semuanya berharap agar forum ini dapat sukses menguatkan forum-forum yang ada baik di tingkat PUIC maupun IPU nantinya. Dengan menyegarkan kembali Spirit Bandung dengan Konferensi Asia Afrika-nya Tahun 1955, dan kita dapat bersama-sama melakukan kegiatan koordinatif dalam rangka memberikan kemaslahatan bagi umat manusia di seluruh dunia,” pungkas Bamsoet.***/din

Ketua MPR RI Bamsoet dan Gubernur Lemhannas Bahas Antisipasi Ancaman Krisis Global

JAYAKARTA NEWS— Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menerima Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto, di Kediaman Dinas Ketua MPR RI. Membahas berbagai antisipasi menghadapi perekonomian global pada tahun 2023 diprediksi akan suram yang berimbas kepada krisis pangan, energi, hingga finansial. Selain disebabkan karena imbas pandemi Covid-19, juga ditambah masih adanya konflik militer yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina serta potensi ketegangan China dengan Taiwan.

Agar Indonesia tidak terdampak, diperlukan terobosan kebijakan yang ‘out of the box’, dengan menitikberatkan pada kesiap-siagaan desa sebagai benteng penjaga pertahanan kedaulatan pangan, energi, hingga finansial. Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk memperbesar alokasi dana desa yang saat ini dalam APBN 2023 dialokasikan mencapai Rp 70 triliun untuk 74.954 Desa di 434 Kab/Kota. Dengan menambah besar alokasi dana desa, setiap desa jadi bisa mendapatkan dana desa lebih dari Rp 1 miliar.

“Pemanfaatan dana desa juga harus diatur agar lebih fleksibel. Sehingga selain bisa digunakan untuk bantuan permodalan kepada BUMDes dan dana operasional pemerintahan desa, dana desa juga bisa digunakan untuk mendukung berbagai program pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Seperti menggerakan sektor ekonomi kreatif masyarakat desa, menggerakan sektor pertanian yang menjadi keunggulan desa, hingga memaksimalkan potensi sektor energi baru terbarukan desa,” ujar Bamsoet usai menerima Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto, di Jakarta, Kamis (13/10/22).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, desa memiliki peran strategis dalam menangkal krisis pangan. Mengingat produsen pangan, yaitu petani yang tinggal di desa mencapai 35,94 juta jiwa. Proporsi penduduk desa juga mencapai 71 persen dari populasi penduduk Indonesia. Artinya, produsen dan konsumen pangan sebagian besar tinggal di pedesaan.

“Pengembangan energi terbarukan di pedesaan sangat relevan dikaitkan dengan ancaman krisis energi global. Mengingat desa memiliki pasokan potensi sumber energi terbarukan yang sangat berlimpah, seperti biomassa, biogas, air, matahari (surya), dan angin. Saat ini diperkirakan dari potensi energi surya 207 gigawatt (GW) baru terpasang sekitar 0,15 GW (0,07 persen). Potensi energi angin 60,6 GW, baru terpasang sekitar 0,15 GW (0,25 persen). Sedangkan potensi energi air sebesar 75 GW, baru terpasang sekitar 6,08 GW (8,1 persen),” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum FKPPI dan Pemuda Pancasila serta Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, potensi suramnya perekonomian global terlihat dalam laporan terbaru World Economic Outlook edisi Oktober 2022. Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global 2023 sebesar 2,7 persen, lebih rendah 0,2 persen poin dibandingkan proyeksi yang dikeluarkan IMF pada Juli 2022 yang sebesar 2,9 persen. Proyeksi pada Juli 2022 itu pun sudah turun sebesar 0,7 persen poin dibandingkan proyeksi yang dirilis April 2022 yang sebesar 3,6 persen.

“Terbukti sejak menghadapi krisis 1998, krisis 2008, dan krisis 2020, desa dan UMKM senantiasa menjadi tulang punggung penjaga perekonomian nasional. Karena itu, tidak salah jika dalam menghadapi potensi krisis 2023, pemerintah sejak saat ini sudah memberikan perhatian lebih terhadap desa dan UMKM melalui penambahan alokasi dana desa. Saat ini saja, dengan jumlah UMKM mencapai 64 juta unit yang tersebar di berbagai pedesaan, mampu berkontribusi terhadap produk domestik bruto Indonesia mencapai lebih dari 61 persen atau setara dengan Rp 574 triliun,” pungkas Bamsoet.***/ebn

Bamsoet: 24 Dubes Negara OKI Dukung Pembentukan Forum MPR Dunia di Bandung

JAYAKARTA NEWS— Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo bersama pimpinan MPR RI lainnya mengapresiasi dukungan 24 duta besar negara sahabat yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam/OKI (Organisation of Islamic Cooperation/OIC), atas inisiasi Indonesia melalui MPR RI membentuk World Forum People’s Consultative Assembly (Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia), yang rencananya akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo dan ditutup oleh Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin pada 24-26 Oktober 2022 di Gedung Merdeka, Bandung.

“Dukungan tersebut ditunjukan oleh para duta besar dengan meminta kepada MPR RI agar mereka dilibatkan dalam proses mengundang para ketua parlemen di masing-masing negaranya. Bahkan dari keinginan MPR RI mengundang dua delegasi dari setiap parlemen, para duta besar meminta untuk bisa ditambah hingga lima delegasi. Biaya perjalanan dan akomodasi akan mereka tanggung sendiri. Sebagai delegasi, para ketua parlemen dari 50an negara angggota OKI, selain didampingi para duta besarnya akan menggunakan kendaraan resmi dari kedutaannya masing-masing, lengkap dengan bendera negaranya,” ujar Bamsoet usai bertemu para duta besar dari 24 negara OKI, di MPR RI, Jakarta, Senin (19/9/22).

Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI antara lain Ahmad Basarah, Jazilul Fawaid, Syarief Hasan, Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad. Hadir pula Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Muhsin Syihab.

Para duta besar yang hadir antara lain, Duta Besar Aljazair H.E. Lahcene Kaid Slimane, Duta Besar Arab Saudi H.E. Esam A. Abid Althagafi, Duta Besar Bahrain H.E. Ahmed Abdulla Alharmasi Alhajeri, Duta Besar Bangladesh H.E Air Vice Marshal Mohammad Mostafizur Rahman, Duta Besar Iran H.E. Mohammad Khoush Heikal Azad, Duta Besar Mauritania H.E Houssein Sidi Ahdellah Deh, Duta Besar Mesir H.E Ashraf Sultan, Duta Besar Qatar H.E Fawzeeya Edrees Salman Al-Sulaiti, dan Duta Besar UAE H.E Abdulla Salem Obaid Salem Aldhaheri.

Hadir pula Wakil Duta Besar Kazakhstan Kazbek Bokebayev, Wakil Duta Besar Azerbaijan Mrs. Gultakin Habibli, Konsul Kehormatan Kedutaan Albania Fabian Pascoal, Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Irak Ammar Hameed Saadallah Al-Khalidy, Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Lebanon Karim Khalil, Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Malaysia Adlan Bin Mohd Shaffieq, Kuasa Usaha Ad Interim Maroko Kedutaan Faouzi Touiger, Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Mozambik Jose Pedro Lucas Matenga, Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Oman Issa Ibrahim Al Farai, Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Pakistan Muhammad Faisal Fayyaz, Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Palestina Ahmed M.I. Metani, Sekretaris II Kedutaan Nigeria Zaharadeen M. Musa, dan Konselor Kedutaan Yordania Saif Al Adaileh.

Ketua DPR RI ke-20 sekaligus mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Gedung Merdeka adalah tempat yang sangat bersejarah, karena menjadi tempat penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika tahun 1955, yang memainkan peranan penting bagi diplomasi internasional Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia. Karena itu, para delegasi Forum MPR Dunia nanti juga akan melakukan History Walk dari Hotel Savoy menuju Gedung Merdeka, untuk mengenang perjuangan Konferensi Asia Afrika tahun 1955.

“Gagasan pembentukan Forum MPR Dunia dilatarbelakangi atas kebutuhan menghadirkan tatanan dunia yang harmonis dan berkeadaban, dalam rangka mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mengingat landscape ideologi, politik, dan ekonomi global saat ini penuh dengan disrupsi dan kompetisi. Persaingan semakin tajam dan memanas. Konflik dan ketegangan global memberikan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat di seluruh dunia,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, isu global yang sama-sama dihadapi saat ini antara lain adalah krisis kemanusiaan, krisis lingkungan, krisis ekonomi global, krisis pangan, krisis air, dan krisis energi. Berbagai isu global tersebut bukan hanya untuk diketahui, melainkan harus dicari jalan keluarnya, agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih luas pada kehidupan umat manusia.

“Pada tingkat pemerintahan, organisasi negara-negara Islam yang sudah lama eksis antara lain Organisation of Islamic Cooperation (OIC), dan pada tingkat parlemen negara-negara Islam atau berpenduduk mayoritas muslim terdapat Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC). Sedangkan pada tingkat non-pemerintahan terdapat Muslim World League. Keberadaan organisasi internasional tersebut telah banyak berperan dalam upaya mendorong terciptanya perdamaian, keamanan serta kemajuan dunia Islam khususnya, serta berkontribusi dalam membangun peradaban dunia pada umumnya. Namun demikian, bukan berarti semua tantangan telah terjawab,” terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila sekaligus Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, dalam memecahkan berbagai masalah global, diperlukan adanya kerjasama yang bersifat integratif, dengan melibatkan kerjasama lintas negara, lintas sektor, dan lintas lembaga pemerintahan maupun lembaga non-pemerintahan. Karena itu, menjadi sebuah keuntungan tersendiri, apabila terdapat sejumlah saluran organisasi internasional dalam rangka menyikapi persoalan yang dihadapi, salah satunya dengan menghadirkan Forum MPR Dunia.

“Pembentukan Forum MPR Dunia yang tidak permanen akan memberikan keuntungan tersendiri, karena selain lebih fleksibel, juga akan lebih lincah dalam memberikan alternatif solusi di tengah dinamika global yang sedang bergejolak. Sehingga bisa menghadirkan pemikiran dan tindakan aksi bersama dalam mengatasi berbagai krisis yang dihadapi umat manusia,” pungkas Bamsoet.***ebn

Ketua MPR RI Bamsoet Dukung Pengembangan Hatta Memorial Heritage Virtual

JAYAKARTA NEWS— Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambag Soesatyo mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terjun langsung membantu pengembangan Hatta Memorial Heritage Virtual (HMH- Virtual), museum Bung Hatta dalam bentuk platform metaverse yang dirancang Yayasan Proklamator Bung Hatta (YPBH).

Selain sebagai media wisata sejarah yang kekinian sesuai kebutuhan generasi milenial, kehadiran Hatta Memorial Heritage Virtual jika dikembangkan lebih jauh juga bisa melestarikan perjuangan dan pemikiran Bung Hatta sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia agar bisa diteladani oleh generasi bangsa saat ini.

“Langkah Yayasan Proklamator Bung Hatta di bawah pembina Ibu Meutia Farida Hatta yang merupakan putri kandung Bung Hatta dalam menghadirkan perjuangan dan pemikiran Bung Hatta di dunia metaverse patut didukung oleh negara. Salah satunya melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Mengingat Bung Hatta merupakan milik bangsa Indonesia, sehingga melestarikan perjuangan dan pemikirannya juga merupakan tugas seluruh elemen bangsa,” ujar Bamsoet usai menerima jajaran Yayasan Proklamator Bung Hatta (YPBH), di Jakarta, Rabu (31/8/22).

Turut hadir antara lain, Sekretaris Umum YPBH Ezrinal Aziz, dan YPBH Chapter Sumbar, Riau, Jambi Willy Putra. Hadir pula para Development IT Hatta Memorial Heritage Virtual, antara lain Giswa Ade Nugraha, Muhammad Adriansyah, dan Iwan Sukma.

Ketua DPR RI ke-20 sekaligus mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, kehadiran Hatta Memorial Heritage Virtual membuktikan bahwa perkembangan museum di Indonesia sudah menyesuaikan perkembangan transformasi teknologi informasi dunia. Sehingga bukan hanya masyarakat Indonesia, warga dunia yang ingin mengetahui lebih jauh tentang sosok pemikiran dan perjuangan Bung Hatta juga bisa mengaksesnya melalui Hatta Memorial Heritage Virtual.

“Pengunjung Hatta Memorial Heritage Virtual bisa menjelajahi dan merasakan perjalanan hidup serta perjuangan Bung Hatta. Dari mulai mengunjungi rumah kelahiran Bung Hatta di Bukittinggi hingga mengunjungi tempat-tempat persinggahan Bung Hatta seperti tempat pembuangan di Digul, Banda Neira dan lainnya,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, pengembangan Hatta Memorial Heritage Virtual rencananya dilakukan dalam 4 fase. Pada Fase 1 fokus pada pengembangan 3D model monumen dan patung Bung Hatta. Fase 2 pengembangan 3D model rumah tempat tinggal Bung Hatta saat remaja. Fase 3 pengembangan 3D model dari lokasi Jam Gadang. Serta Fase 4 pengembangan 3D model gedung lainnya.

“Di dalam Hatta Memorial Heritage Virtual juga akan disediakan berbagai fitur entertainment yang menarik. Antara lain, quiz seputar Bung Hatta, teater untuk menonton kisah perjuangan Bung Hatta, hingga diorama room berupa ruangan yang menampilkan objek atau miniatur lokasi yang berhubungan dengan sejarah Bung Hatta,” pungkas Bamsoet. (ctr)