Tag: Krisis Pangan

Cegah Krisis Pangan, BMKG Ajari Petani Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

JAYAKARTA NEWS— Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersama Pemerintah Daerah dan berbagai pihak/sektor terkait terus menggencarkan pelaksanaan Sekolah Lapang Iklim (SLI) di seluruh penjuru Indonesia. Oleh BMKG, petani Indonesia diajarkan dan dilatih keterampilannya untuk terampil dalam memahami bagaimana strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di lingkungan wilayahnya, guna memperkuat ketahanan pangan Indonesia.

“InsyaAllah dengan terjaganya ketahanan pangan, Indonesia bisa terhindar dari ancaman krisis pangan global sebagai akibat dari derasnya laju perubahan iklim,” ungkap Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dalam pembukaan SLI operasional yang digelar di Desa Widodomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, baru-baru ini.

Dwikorita menyebut, sektor pertanian sangat berhubungan erat dengan keadaan cuaca dan iklim dan dampak buruk kejadian ekstrem cuaca/iklim dapat mengakibatkan penurunan produksi secara kuantitas maupun kualitasnya, berkembangnya hama penyakit disebabkan tidak berjalannya pola tanam yang baik, yang kemudian dapat mengancam ketahanan pangan nasional. Kejadian iklim ekstrem berupa banjir dan kekeringan menyebabkan tanaman yang mengalami gagal panen atau puso semakin luas.

Maka dari itu, lanjut Dwikorita, sebagai ujung tombak pertanian, maka petani harus memiliki bekal ilmu pengetahuan untuk dapat memahami fenomena cuaca dan iklim beserta perubahannya. Pranoto mongso atau ilmu titen yang digunakan untuk menentukan kapan harus tanam dan panen, tambah Dwikorita, harus diupdate dengan menyertakan penggunaan teknologi.Dengan begitu, para petani bisa terhindar dari risiko terburuk berupa gagal panen akibat dampak cuaca ekstrem.

“Dengan mengetahui lebih dini, maka petani dapat segera menyusun rencana tanam, mulai dari penyesuaian waktu tanam, jenis tanaman yang tepat apa dan kapan harus ditanam, kapan harus menunda tanam, kapan harus memanen, pengelolaan air, apa saja yang harus disiapkan agar tidak mengalami gagal panen, dan lain sebagainya,” ujarnya sebagaimana dikutip dari siaran pers BMKG.

Dwikorita menegaskan, lewat SLI, BMKG berupaya membantu petani memahami informasi iklim. Terlebih, pertanian merupakan kegiatan yang dilakukan di tempat terbuka sehingga sangat berkaitan dengan cuaca dan iklim. Harapannya, petani dan tenaga penyuluh pertanian bisa memanfaatkan layanan informasi cuaca dan iklim yang disediakan BMKG dengan baik serta mampu beradaptasi dengan situasi cuaca dan iklim kekinian.

“Ini (SLI-red) adalah bukti komitmen BMKG untuk terus menjaga ketahanan pangan Indonesia dan memajukan sektor pertanian di Indonesia,” imbuhnya.

Sebagai informasi, SLI yang diselenggarakan di Desa Widodomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diikuti oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dan para Petani Cabai dari Kelompok Tani Taruna Bumi, Kelompok Tani Sido Makmur, Kelompok Tani Mugi Makmur, Kelompok Tani Sedyo Makmur dan Kelompok Tani Ngudi Rejeki.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan D.I Yogyakarta Sugeng Purwanto menyambut baik SLI yang diselenggarakan BMKG. Menurutnya upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim mutlak dilakukan guna menjaga ketahanan pangan nasional.

Senada, Kepala Perwakilan BI D.I Yogyakarta Ibrahim mengatakan bahwa SLI yang digelar BMKG sangat penting artinya dalam mendukung pengendalian inflasi pangan dari sisi suplai dan mendorong peningkatan produktivitas menuju ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan BI D.I Yogyakarta Ibrahim, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan D.I Yogyakarta Sugeng Purwanto, Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim Fachri Radjab, dan Koordinator BMKG DI Yogyakarta Setyoajie Prayoedhi. ***/din

Indonesia Mumpuni Pimpin ASEAN Hadapi Ancaman Krisis Pangan

JAYAKARTA NEWS— Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan kesiapan Indonesia untuk menerima estafet tanggung jawab sebagai Ketua ASEAN 2023 dari Kamboja.

“Melanjutkan Presidensi G20, Keketuaan Indonesia di ASEAN akan menitikberatkan pada penangan krisis multidimensi seperti krisis pangan, energi, dan keuangan,” ungkap Ketum Golkar itu.

Menanggapi hal itu, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Sugiyono Madelan Ibrahim menerangkan persoalan pangan adalah hal penting bagi setiap negara. Menurutnya, sudah ada perubahan produksi dan perdagangan pangan global yang sudah lebih baik. Namun hal itu berubah ketika ada ancaman krisis pangan global akibat perang Ukraina-Rusia.

“Masalahnya itu ketika terjadi perang Ukraina, kita maupun negara lain banyak impor gandum. Posisinya harganya naik karena jumlah gandum berkurang. Itu harus ada yang mensubtitusinya atau paling tidak complement. Di situlah masalahnya. Jadi harga tinggi,” terang pengajar Universitas Mercu Buana itu, Junat (11/11/2022).

Sugiyono menegaskan Keketuaan Indonesia di ASEAN bisa memitigasi krisis pangan tersebut agar tidak berdampak serius ke negara ASEAN. Indonesia bisa mengupayakan jalur distribusi pangan yang tidak memberatkan.

“Jadi peranan Indonesia kalau jadi ketua tentu artinya paling tidak bisa mengatur di antara ASEAN itu agar tidak selalu jalur perdagangan. Paling tidak itu membantu bisa pinjam-meminjam pada saat terjadi krisis pangan,” tegasnya.

Menurutnya, ada kecenderungan setiap negara akan menahan keluarnya pangan dengan memberlakukan kebijakan proteksi untuk menjamin kecukupan pangan dalam negeri masing-masing. “Kalau semua menahan kan benar-benar terjadi krisis,” sambungnya.

Oleh sebab itu, Indonesia diharapkan mampu memainkan peran untuk mengatur sebaran pangan agar tidak terjadi kelangkaan di ASEAN. “Indonesia bisa bermain di situ karena punya kemampuan dan pengalaman tentang hal itu. Beberapa negara kalau mengandalkan perdagangan saja, bisa tidak jalan, bisa bahaya karena harga tinggi,” pungkasnya.

Sedangkan Pakar perdagangan ekonomi dunia dan politik internasional UGM, Riza Noer Arfani berpandangan bahwa fundamental perekonomian negara-negara di ASEAN cukup tangguh menghadapi potensi resesi di 2023.

“Secara umum memang negara ASEAN relatif terbebas dari ancaman resesi. ini ditunjukkan dengan proses recovery ekonomi yang mereka lakukan sejak pandemi juga dilihat dari Pertumbuhan Ekonomi yang rata rata positif. itu menjadi modal kuat, juga dilihat dari tingkat inflasi yang terkendali.” kata Riza, Jumat (11/11).

Mitigasi Dampak

Namun meski begitu, dia mengingatkan pasti ada dampak dari negara-negara yang mengalami resesi atau perlambatan ekonomi. “Mengingat sejumlah negara ASEAN masih mengandalkan pasar yang konvensional, Amerika, Eropa bahkan Jepang. Pasar konvensional kemungkinan besar akan terlanda resesi tahun depan. Catatan sejauh kita bisa mendiversifikasi pasar, maka akan lumayan aman. jadi pasar non konvensional perlu digenjot.” ungkap Riza.

Negara China juga diproyeksikan akan mengalami perlambatan. Sedikit banyak hal ini akan berpengaruh pada ekonomi ASEAN.

Kemudian mengenai masalah pangan, negara-negara di ASEAN harus bekerjasama untuk mengamankan rantai pasok komoditas utama yaitu beras.

”Memang basis kita masih beras, namun perlahan lahan mengkonsumsi non beras cukup besar. Ini potensi bergejolak. Kalau saran sata, kerjasama ASEAN sangat penting untuk mengobrol rantai pasok, bukan cuma beras dan non beras,” tandas Riza.***/din