Tag: Khofifah

Zona Merah Covid-19 Jatim Meluas

Jayakarta News – Peningkatan daerah terjangkit yang terserang virus corona (Covid-19) di wilayah Jatim terus bertambah. Empat kabupaten/kota masing-masing Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember dan Kota Batu ditetapkan sebagai daerah Zona Merah Covid-19 sehingga daerah yang terjangkit totalnya berjumlah 13 daerah.

“Ada tambahan empat daerah yang masuk Zona Merah Covid-19, yaitu Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember dan Kota Batu,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat merilis update penyebaran Covid-19 Jatim di gedung negara Grahadi Surabaya, Jumat (27/3) petang.

Sebelumnya, kabupaten/kota di Jatim yang sudah lebih dulu berstatus daerah terjangkit (Zona Merah) adalah Kota Surabaya, Kab Malang, Kota Malang, Kab Magetan, Kab Sidoarjo, Kab Bllitar, Kota Blitar, Kab Gresik dan Kab Kediri. “Ada pola baru, daerah yang awalnya zona hijau (aman) bisa langsung berubah menjadi zona merah (terjangkit), kasusnya terjadi di Kab Situbondo,” jelas Khofifah.

Selain penambahan daerah terjangkit, kata Khofifah jumlah orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 juga bertambah 7 orang sehingga totalnya menjadi 66 orang. “7 kasus baru positif Covid-19 itu terdiri dari 1 di Kab Malang, 1 di Kota Malang, 1 di kab Jember, 2 di Kab Situbondo, 1 di Kab Lumajang dan 1 di Kota Batu,” beber gubernur perempuan pertama di Jatim.

Kendati demikian, Khofifah juga bersyukur karena pasien positif Covid-19 yang dirawat di Kediri ada 1 yang terkonversi negatif atau sembuh hari ini dan 1 orang pasien positif Covid-19 asal Blitar meninggal dunia saat dirawat di Rumah Sakit di Kediri.

Sementara hasil tracing untuk jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP), lanjut Khofifah juga bertambah 46 orang sehingga totalnya menjadi 267 orang. Kemudian untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) hingga pukul 14.00 WIB bertambah 726 orang sehingga totalnya menjadi 3781 orang.

Untuk antisipasi lonjakan pasien Covid-19 yang membutuhkan perawatan dan isolasi, Pemprov Jatim sudah menyiapkan 65 rumah sakit rujukan Covid-19. Bahkan hari ini bertambah lagi 8 sehingga totalnya ada 73 RS Rujukan Covid-19 yang tersebar di seuruh wilayah Jatim.

“Ada 2332 bed yang tersedia untuk ruang observasi maupun isolasi. Rinciannya, ada 645 bed untuk isolasi dengan ventilator dan 637 bed untuk isolasi non ventilator sehingga totalnya ada 1282 bed untuk isolasi,” beber mantan Mensos RI ini.

Di sisi lain, pihaknya juga melaporkan bahwa alat Rapid Test sudah dibagikan ke 65 RS Rujukan Covid-19 sebanyak 9.580 alat Rapid Test dan 7020 alat Rapid Test lainnya dibagikan ke Dinkes Kabupaten/Kota di Jatim. “Baru ada 12 daerah yang melaksanakan Rapid Test hari ini, karena yang lain masih melakukan persiapan,” pungkas Gubernur Khoffah. (poedji)

Beasiswa Anak PKH Berprestasi

 

 

MOMENTUM  bertemu ibu-ibu Keluarga Penerima Manfaat (KPM)  juga dimanfaatkan Khofifah untuk menyuntikkan motivasi, menanamkan kemandirian dan kepercayaan diri mereka.

Jika selama ini dalam pencairan PKH anak-anak berprestasi selalu dipanggil ke depan untuk mendapat apresiasi, kali ini ada yang berbeda saat bertemu ibu-ibu PKH di Bondowoso dan Jember.

Khofifah memanggil putra-putri KPM yang berprestasi dalam bidang akademik tingkat nasional, yakni penerima beasiswa Bidikmisi. Dihadapan para ibu ini, Mensos dengan bangga menyebutkan detil penerima beasiswa dari pemerintah itu.

“Di Bondowoso ada 3 anak KPM PKH dari satu kecamatan yang mendapat beasiswa Bidikmisi. Masing-masing diterima di Universitas Jember, UIN Maulana Malik Ibrahim, dan Poltek Jember. Sementara di Jember ada 7 anak KPM yang diterima di sejumlah fakultas di Universitas Jember. Ini prestasi yang luar biasa,” tutur Mensos disambut tepuk tangan ibu-ibu PKH.

Beasiswa Bidikmisi adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Ristek dan Dikti.

Beasiswa ini diberikan kepada calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik, untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu.

“Prestasi anak-anak penerima PKH sungguh membanggakan. Ini adalah bukti bahwa keterbatasan ekonomi bukan menjadi penghalang anak-anak meraih prestasi setinggi-tingginya di berbagai bidang. Tekuni dengan hati. Ibunya membantu doa dan puasa. Mudah-mudahan ikhtiar ini dapat mendorong kehidupan semakin sejahtera, produktif dan mandiri,” harapnya.

Format ini, lanjutnya, sengaja dilakukan sejak Juli lalu yang bertepatan dengan Tahun Ajaran Baru Sekolah untuk mendorong dan memotivasi ibu-ibu dan anak-anak penerima PKH agar terpacu dan terus bersemangat mengantarkan kesuksesan putra-putri mereka.

“Meski kondisi serba terbatas, tapi anak-anak harus sekolah, hidup mereka harus berubah, mereka harus berusaha untuk keluar dari garis kemiskinan. Salah satunya untuk keluar dari kemiskinan adalah melalui pendidikan,” tutup Khofifah.

Agustus Tuntas, PKH Tahap III Cair Start dari Madura

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa tengah menyerahkan bantuan kepada masyarakat

 

PENYALURAN  bantuan sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) tahap III 2017 dimulai dari Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Dijadwalkan seluruh kabupaten/kota seluruh Indonesia tuntas pada bulan Agustus.

“Insya Allah Agustus bulan depan PKH tahap III selesai. Jika pencairan tahap ke II belum diterima maka akan diberikan rapel atau dobel,” ungkap Khofifah saat pencairan di kantor Camat Tlanakan Kabupaten Pamekasan, Sabtu (29/7).

Ada yang tidak biasa dalam pencairan di Pamekasan, Madura. Khofifah meminta seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengibar-ngibarkan bendera merah putih saat menyanyikan Mars PKH. Permintaan tersebut disambut ibu-ibu dengan semangat.

Menurut Khofifah, meskipun cuma bendera plastik, namun Ia ingin menancapkan betul dibenak masyarakat bahwa negara tidak pernah alpa untuk hadir membantu mereka.

“Negara selalu hadir untuk membuat mereka berdaya dan berupaya semaksimal mungkin mengangkat derajat mereka. Karenanya, tidak ada alasan untuk tidak mencintai negara ini,” tuturnya.

Khofifah mengatakan, cinta tanah air merupakan manifestasi dan dampak keimanan yang memiliki konsekuensi wajib ain tanpa pengecualian untuk mempertahankan Indonesia dari berbagai ancaman.

Saat ini, lanjut Khofifah, Indonesia tengah dirong-rong gerakan radikal anti Pancasila. Karenanya harus diwaspadai dan dilawan seluruh elemen rakyat Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut Khofifah kembali mengingatkan ibu-ibu KPM PKH untuk memanfaatkan bansos sesuai dengan peruntukannya. Ia juga meminta jika bantuan sebesar Rp1,5 juta yang sudah disalurkan ke rekening para penerima tidak perlu dicairkan semua jika kebutuhan tidak mendesak.

“Jangan lupa pesan bapak Presiden, PKH tidak boleh untuk beli rokok dan pulsa. Tapi untuk tambahan anak sekolah dan tambahan gizi ibu hamil serta balita,” kata dia.

Sementara itu, total bantuan PKH yang dikucurkan untuk Kabupaten Pamekasan Tahun 2017 sebesar Rp55.875.960.000 untuk 29.564 KPM. Selain itu juga diserahkan bantuan beras sejahtera (Rastra) bagi 82.758 keluarga dengan nilai bantuan sebesar Rp113.510.872.800.

Serta bantuan sosial Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama (UEP-Kube) bagi 300 keluarga senilai Rp600 juta. Total bansos untuk Pamekasan senilai Rp169.986.832.800.***

Halal bi halal PCMNU HSU, Khofifah Ajak Bangun Hati yang Teduh dengan Amalan NU

 

 

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa.

KETUA  Umum PP Muslimat NU, Dra Nyai Hj Khofifah Indar Parawansa MSi menghadiri Halal bi Halal dan Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) yang digelar PC Muslimat NU Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan di Aula Pendopo Amuntai, Kamis (27/7).

Dalam mau’idhoh hasanah-nya, Khofifah mengajak warga Muslimat NU untuk istiqomah menjaga tradisi dan amalan NU. “Membaca manaqib, burdah, shalawat, tahlil maupun istighotsah membangun keteduhan dan ketenangan,” katanya.

Namun jika sudah mengerjakan amalan NU tapi belum menemukan pentulan keteduhan, ketenangan, berarti ada yang perlu dikoreksi dari dalam diri kita. “Jangan-jangan hati kita masih kotor,” tuturnya.

Khofifah lantas menuturkan kisah di zaman Rasulullah Muhammad Saw. Ada seorang sahabat datang ke rasul dan melakukan ‘protes’. Dia iri dengan tetangganya yang kaya. Sebaliknya, sahabat tersebut tetap miskin meski sudah merasa rajin puasa dan melakukan kebaikan lainnya.

Rasul Saw menjawab: Apakah makanan yang engkau makan berasal dari sumber yang halal atau haram? Bagaimanakah yang engkau makan berasal dari makanan haram sementara engkau meminta ketenangan?

Kisah ini memberi pelajaran dan introspeksi, bahwa apa yang kita kerjakan haruslah bersih dari semua hal agar memperoleh ridha-Nya. Termasuk dalam memberikan nafkah untuk keluarga, awali mencari rezeki dengan cara yang benar dan halal.

Terminologi Halal bi Halal

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga mengingatkan untuk menjaga pentingnya silaturahim yang dari dahulu sudah dicontohkan muassis NU. Bahkan terminologi “halal bi halal” yang hanya ada di Indonesia tersebut berasal dari ide KH Wahab Chasbullah (Mbah Wahab) atas permintaan Bung Karno.

Halal bi halal ini bagian dari semangat untuk menjaga silaturahim bangsa. Sebab, apa yang kita dibangun adalah khaqullah wa khaqunnas (Hak Allah atas hamba-Nya dan hak yang dimiliki manusia terhadap sesamanya).

“Khaqqul adami bisa menjadi pertautan jika saling memaafkan antarsesama dan hal itu menunjukkan tingkat ketakwaan seseorang,” katanya.

Maka, kata Khofifah, seringkali di forum halal bi halal biasanya banyak dikutip surat Ali Imran mulai ayat 131 yang akan mempertemukan tingkat derajat ketakwaan seseorang.***

Kemensos-HIMBARA siap cairkan PKH tahap ketiga

Mensos Khofifah Indar Parawansa usai bersama warga penerima bantuan sosial. (Foto:Antara)

 

MENTERI  Sosial Khofifah Indar Parawansa memastikan pencairan bantuan sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH) tahap ketiga sudah bisa dimulai pada awal Agustus 2017.

“Memasuki bulan Agustus PKH cair untuk tahap ketiga besarnya Rp500.000. Tim Kemensos bersama HIMBARA saat ini sedang maraton menyiapkannya,” kata Mensos usai meninjau pencairan PKH di Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang, Jumat.

Mensos menegaskan pencairan PKH harus tepat waktu, tidak boleh ditunda-tunda karena menyangkut kepentingan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Kepada kota dan kabupaten yang belum cair tahap Mensos minta jajarannya proaktif dan meningkatkan koordinasi dengan bank HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara), pemerintah daerah, serta agen bank setempat,” katanya.

Untuk memastikan pencairan berjalan lancar, Mensos memantau langsung proses pencairan bansos PKH secara non tunai di beberapa titik di Indonesa. Beberapa di antaranya Kabupaten Belitung Timur (20/7/2017), Kabupaten Semarang (21/7/2017), Kabupaten Probolinggo (22/7) dan Kabupaten Mojokerto (23/7/2017).

“Dampak PKH sangat signifikan baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Maka tidak ada alasan untuk menunda-nunda,” tutur Khofifah.

PKH mensyaratkan setiap KPM melaksanakan kewajiban menyekolahkan anaknya, memelihara kesehatan dan meningkatkan produktivitas keluarga. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk keberlangsungan penerimaan bansos PKH.

Hasil evaluasi Bank Dunia tahun 2012 dan 2015, dampak PKH menunjukkan peningkatan ibu hamil yang memeriksakan kehamilan 7%, imunisasi lengkap meningkat 8%, memeriksakan kesehatan balita meningkat 22%.

Sementara di bidang pendidikan ada peningkatan partisipasi SD 2,2% dan SMP 4,4%. Pengeluaran keluarga untuk makanan berprotein tinggi juga meningkat 10%.

Bansos Non Tunai
Pada tahun 2017 jumlah penerima bansos non tunai mencapai 6 juta KPM. Sementara tahun 2018 jumlahnya akan ditingkatkan menjadi 10 juta KPM.

Hal ini, kata Mensos, sesuai dengan arahan Presiden untuk menyalurkan bansos secara non tunai dalam rangka keuangan inklusif bagi keluarga miskin.

Bansos PKH disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang didisain sebagai kartu kombo multifungsi.

“Artinya KKS ini diterapkan tidak hanya untuk bansos PKH, tetapi juga untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), LPG 3 kg, bansos Penyandang Disabilitas, bansos Lansia,” tambah Mensos.

Data Kementerian Sosial mencatat jumlah Bansos di Kabupaten Belitung untuk 2017 sebesar Rp15,79 miliar. Terdiri dari bansos PKH Rp4,2 miliar untuk 2.229 keluarga, bantuan Beras Sejahtera Rp11,45 miliar untuk 8.348 keluarga. Selanjutnya bansos disabilitas Rp30 juta untuk 10 jiwa, bansos lansia Rp100 juta untuk 50 jiwa.

Bansos untuk Kabupaten Semarang pada tahun 2017 totalnya mencapai Rp97,8 miliar. Dengan rincian bansos PKH sebesar Rp30,1 miliar untuk 15.920 keluarga, bantuan Beras Sejahtera Rp67,1 miliar untuk 48.974 keluarga, bansos disabilitas sebesar Rp471 juta untuk 157 jiwa, bansos lansia sebesar Rp100 juta untuk 50 jiwa.***