Jayakarta News – Enam lembaga pendidikan sepakat membentuk konsorsium untuk memperkuat pendidikan hukum di Indonesia Timur. Keenam lembaga pendidikan tersebut yaitu Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera di Jakarta, Universitas Mataram di NTB, Universitas Artha Wacana dan Universitas Wira Wacana di NTT, University of Leiden dan Royal Tropical Institute di Belanda.
Konsorsium tersebut membuat program kerja yang dinamakan Strengthening Legal Education in Eastern Indonesia, disingkat SLEEI. Sebagai langkah awal dari serangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam kurun waktu dua tahun ke depan, SLEEI menyelenggarakan seminar dengan tajuk “Pendidikan Hukum untuk Pembentukan Hukum Indonesia yang Berkeadilan dan Berkepastian.”
Seminar berlangsung Selasa, 27 Agustus 2019 di gedung Fakultas Hukum UGM Yogyakarta. Seminar ini mendiskusikan dua hal, pertama, pendidikan hukum yang memiliki kemampuan menghasilkan lulusan-lulusan yang dapat menopang penyelenggaraan negara hukum yang kuat. Kedua, penemuan hukum sebagai salah satu kemampuan dasar dan penting dari para lulusan pendidikan tinggi hukum. Dua topik tersebut dibahas dan dianalisis dalam sesi seminar yang menampilkan tiga orang pembicara, Dr. I Dewa Gede Agung Palguna, S.H., M.Hum (Hakim Mahkamah Konstitusi), Dahliana Hasan, S.H., M.Tax, Ph.D (Wakil Dekan bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan FH UGM), dan Prof. Adriaan Bedner (Head of Van Vollenhoven Institute, Leiden University, Belanda).
Seminar dibuka secara resmi oleh perwakilan Fakultas Hukum UGM, Dr. Rikardo Simarmata S.H. serta Ardi Stoios-Braken, Wakil Duta Besar Kedutaan Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia.
Dalam sambutannya, Ardi mengatakan bahwa bidang keamanan dan supremasi Hukum (Security and Rule of Law) adalah salah satu bidang prioritas dari kerjasama pembangunan antara pemerintah Belanda dan Indonesia. Sehingga, menjadi penting bagi pemerintah Belanda untuk ikut ambil bagian, terutama dalam bidang pendidikan dan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam bidang keamanan dan supremasi hukum.
Dijelaskan, proyek SLEEI yang akan berlangsung hingga tahun 2021 ini memilih fokus area di Indonesia Timur yaitu Nusa Tenggara dan Maluku. SLEEI Project didukung oleh Orange Knowledge Programe (OKP), sebuah inisiatif yang didanai oleh Kementerian Luar Negeri Belanda. Proyek SLEEI bertujuan membantu fakultas-fakultas hukum di Indonesia bagian Timur mengembangkan muatan dan metode kurikulum pendidikan hukum untuk menghasilkan lulusan yang dapat menyelesaikan masalah-masalah konkret dalam rangka mempromosikan kepastian hukum dan keadilan dalam konteks sosial (socio-legal studies)
Sementara itu Widodo yang merupakan perwakilan dari Universitas Mataram mengatakan bahwa pendidikan hukum yang ada saat ini berfokus pada tatanan hukum formal. “Di Indonesia, kita terlalu fokus pada tatanan hukum formal dan sangat jarang menyentuh aspek sosio-legal yang sebenarnya cukup kaya, terutama di Indonesia timur,” katanya.
Widodo menambahkan, proyek peningkatan kapasitas pendidikan hukum dengan menyematkan aspek sosio-legal akan menambah pemahaman tentang hukum yang lebih komprehensif.
Prof. Adriaan Bedner mengatakan, pendidikan hukum memiliki kaitan yang kuat dengan negara hukum. Sebuah negara hukum yang kuat memerlukan barisan profesional hukum dengan kemampuan mumpuni memahami maksud-maksud hukum dan membuat produk hukum yang baik. Bersama kemampuan-kemampuan tersebut, profesional hukum akan mampu menghasilkan hukum yang berkepastian, sensitif dengan konteks dan memuat prinsip-prinsip moralitas. Institusi pendidikan hukum diberi tanggung jawab untuk menghasilkan lulusan-lulusan dengan kualifikasi di atas. SLEEI yang merupakan sebuah projek kolaboratif beberapa lembaga pendidikan di Belanda dan Indonesia, bermaksud menjawab tantangan di atas. Proyek SLEEI yang akan berlangsung hingga tahun 2021 ini difokuskan di Indonesia Timur yaitu Nusa Tenggara dan Maluku. (lkw)
