JEPANG, JAYAKARTA NEWS– Selama sepekan ini, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono bersama Tim BPBD Prov. Jatim melakukan lawatan kerja ke Jepang.
Salah satu tujuannya untuk menggali sistem penanganan bencana yang sudah advance dilakukan di Negeri Sakura ini.
Lawatan kerja yang diikuti Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto dan Kadis PU Bina Marga Edy Tambeng Widjaja ini, di antaranya, mengunjungi Universitas Wako, Tokyo, Jepang.
Di kampus ini, rombongan Pj Gubernur Jatim disambut Rektor Universitas Wako Prof. Hanya Toshihiko, Direktur Int’l Exchange Center Prof. Ito Takaharu, peneliti Asean Disaster Reduction Center (ADRC) Arakida Masaru, Prof Bambang Rudyanto dan sejumlah pakar kebencanaan di Jepang.
Selain mendengarkan paparan, rombongan Pj Gubernur juga berdiskusi dan mengkaji tuntas tentang sistem penanganan bencana di Jepang, mulai dari penguatan kapasitas masyarakat berbasis pengetahuan lokal, upaya pengurangan risiko bencana dengan pemanfaatan teknologi informasi, hingga kolaborasi unsur penthahelix dalam mitigasi bencana hidrometeorologi.
Dalam kesempatan ini, PJ Gubernur Jatim Adhy Karyono juga berkesempatan menyampaikan paparan tentang upaya kesiapsiagaan bencana yang telah dilakukan di Jawa Timur. Salah satunya, tentang keunggulan sistem penanganan bencana dengan berbasis partisipasi masyarakat.
“Jawa Timur memiliki delapan klaster pengembangan wilayah, yaitu Labanegoro, Madura, Metropolitan, Ijen, Probomajang, Malang Raya, Wilis Selatan, dan Wilis Utara. Dan di Jawa Timur ini, terdapat 14 jenis potensi bencana. Dimana bencana yang paling dominan dalam dua tahun terakhir adalah bencana hidrometrologi, seperti, banjir, angin kencang dan tanah longsor,” jelasnya, Kamis (16/5).
Dalam penanganan bencana di Jatim, Pemprov Jatim juga mengedepankan pelibatan unsur pentahelix. Tak hanya pemerintah, melainkan juga kalangan media massa, akademisi, dunia usaha dan masyarakat.
“Masyarakat adalah yang paling dekat dengan lokasi bencana dan yang paling mampu memberikan penanganan tercepat. Itulah mengapa di Jawa Timur kami mengedepankan penanganan bencana berbasis masyarakat,” lanjut Pj. Gubernur Adhy.
Ia lalu memastikan itu dengan hadirnya tiga komunitas penanganan bencana yang telah terbentuk di Jatim, yang dimotori langsung masyarakat. Tiga satuan itu yakni, Sekber Relawan Penanggulangan Bencana (SRPB), Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan Taruna Siaga Bencana (Tagana).
SRPB, dijelaskan Adhy, membantu memfasilitasi program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dengan sasaran sekolah dan pondok pesantren.
“Kalau FPRB itu yang memfasilitasi pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana),” jelasnya.
Sementara, Tagana, lebih berfokus pada kegiatan tanggap darurat, utamanya dalam kegiatan assesment dan penyediaan dapur umum untuk masyarakat terdampak bencana.
Selain berdiskusi dan menerima materi, rombongan Pj Gubernur Jatim juga menyaksikan berbagai peralatan kebencanaan dan model pelatihan kebencanaan di Taman Nasional Kebencanaan, Tokyo Rinkai Disaster Prevention Park.
Di tempat ini, berbagai peralatan kebencanaan dipamerkan, termasuk cara penggunaannya. Pengenalan dan pelatihan kebencanaan dilakukan dengan teknologi yang canggih, termasuk simulasi kebencanaan untuk masyarakat umum.
“Ini semacam Tenpina (Taman Pendidikan Bencana) raksasa, tapi sudah dilengkapi dengan teknologi yang canggih,” ujar Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto.
Terkait pemanfaatan teknologi untuk pengurangan risiko bencana, di Jepang sudah melakukan itu, salah satunya dengan memberikan layanan peringatan dini kepada setiap wisatawan luar negeri melalui notifikasi ponsel yang tersambung di wifi setempat.***poedji
