JAYAKARTA NEWS— Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama menanggapi pernyataan Peneliti Klimatologi pada Pusat Riset Iklim dan Atmosfer, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Erma Yulihastin, yang menyampaikan adanya potensi banjir besar di kawasan Jabodetabek, khususnya Tangerang atau Banten.
Disebutkan bahwa potensi hujan ekstrem hingga badai terjadi pada 28 Desember 2022. Hal tersebut berdasarkan analisis data dari Satelit Early Warning System (Sadewa). Namun, berbeda dengan BRIN, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi wilayah Jabodetabek memang akan terjadi hujan ekstrem namun bukan badai.
Tanggal 28 Desember di wilayah Jabodetabek menurut BMKG masih kategori aman karena intensitas hujan diperkirakan adalah hujan ringan hingga sedang. Dari pemodelan BMKG, Jabodetabek baru akan diguyur hujan lebat pada 30 Desember 2022. Selain itu, BMKG meminta semua pihak berhati-hati dalam penggunaan istilah karena hujan ekstrim dan badai itu berbeda.
Sehubungan dengan hal tersebut, pria yang akrab disapa SJP ini menegaskan bahwa Pemerintah perlu untuk memberlakukan satu pintu bagi diseminasi informasi yang terukur tentang cuaca ekstrem, yaitu melalui BMKG sesuai UU Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi Klimatologi dan Geofisika. “Jangan sampai karena perbedaan informasi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” tegas Anggota DPR RI dari Dapil NTB 1 ini sebagaimana dikutip dari laman dpr.go.id
Namun demikian, Politisi dari Fraksi PKS ini mengapresiasi Pemerintah yang telah melakukan berbagai antisipasi terhadap cuaca ekstrem ini terkait mudik Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang telah disampaikan pada saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI pada tanggal 13 Desember 2022 lalu.
“Kemen-PUPR juga telah menyelesaikan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi sebagai bendungan kering yang berfungsi sebagai pengendali banjir. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) atau Basarnas juga melaksanakan Siaga SAR Khusus Nataru 2023 dengan menempatkan personel dan alat utama di lokasi-lokasi strategis yang rawan kecelakaan/bencana di pelabuhan, ruas jalan tol, bandara, terminal bus, dan tempat wisata,” jelasnya.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), imbuh SJP, juga berencana akan menerapkan teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk mengurangi potensi banjir akibat hujan ekstrem. “Dengan berbagai persiapan Pemerintah untuk mengantisipasi hujan ekstrem saat Nataru yang sudah baik di atas, kita juga minta diseminasi informasi terkait cuaca oleh Pemerintah lebih baik lagi,” terang SJP.
“Masyarakat tidak perlu menjadi resah sehingga terganggu aktivitas perekonomiannya. Para pemudik Nataru juga tidak perlu kebingungan dalam membuat rencana perjalanannya,” tutup Wakil Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini. ***
