JAYAKARTA NEWS— Pemerintah Indonesia diminta secara tegas menolak keinginan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk merelokasi sebagian pengungsi Gaza ke luar wilayah Palestina, termasuk ke Indonesia selama rekontruksi pasca perang berlangsung.
Sebab, hal itu justru akan memberi dalih bagi Israel untuk mengusir warga Gaza dari tanah airnya, merampas dan menduduki tanah Gaza seluruhnya.
Hal itu disampaikan Analisis Geopolitik dalam Gelora Talks bertajuk ‘Transformasi Politik Amerika Pasca Pelantikan Donald Trump’, Rabu (22/1/2025) sore.
“Ide Trump atau tim transisinya untuk mengeluarkan orang orang Gaza dari Gaza itu, sejalan dengan keinginan Israel selama ini yang menginginkan Gaza kosong dan kemudian diduduki. Saya pikir pemerintah Indonesia perlu menolak dengan tegas,” kata Dina Sulaeman.
Menurut Dina, persoalan Palestina akan selesai apabila Palestina Merdeka. Sebab, hukum internasional sudah menegaskan, bahwa Israel tidak sah menduduki tanah-tanah Palestina. Maka Israel harus keluar dari Tepi Barat, dan berhenti memblokade Gaza.
“Saya pikir disinilah Indonesia punya peran penting untuk meminta Dewan Keamanan PBB agar membentuk pasukan penjaga perdamaian atau peacekeeping operation untuk menjaga gencatan senjata,” katanya.
Ia berharap dunia internasional mengawal gencatan senjata dengan menyetujui pembentukan pasukan penjaga perdamaian.
Bukan sebaliknya, menyetujui keinginan Trump dan tim transisinya untuk merelokasi pengungsi Gaza ke luar wilayahnya selama rekontruksi pasca perang berlangsung.
“Kita tahulah karakternya Trump itu, dia itu pengusaha, yang dia lihat hanya keuntungan saja. Di satu sisi dia ingin mendapatkan dukungan publik secara domestik dari rakyatnya, dan disisi lain seakan-akan menjadi pahlawan di depan pendukungnya. Tetapi semua kebijakan Trump itu hanya sensasional saja,” ujarnya.
Artinya, Trump memang sejalan dengan keinginan Israel agar dua juta warga Gaza itu diusir dari wilayahnya. Sehingga gencatan senjata menjadi tidak berarti, jika warga Gaza terusir dari tanah airnya sendiri.
“Jadi kebijakan Trump arahnya hanya pencitraan atau yang penting dia populer di dalam negeri. Perdamaian akan terjadi, jika semuanya dikembalikan ke rakyat Gaza sendiri,” katanya.
Hal senada disampaikan Ketua DPP Koordinator Bidang Hubungan Luar Negeri Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Henwira Halim. Ia mengatakan, Trump memang punya kepentingan di Israel, karena di AS banyak orang Yahudi.
“Trump ini sebenarnya tipe orang yang tidak bisa ditantang dan proteksionis, kalau dijabani bahasanya kayak anak gaulnya disini, Trump akan gunakan banget posisinya sebagai Presiden Amerika,” kata Henwira.
Di AS saat ini, rakyatnya terbelah antara mendukung Palestina dan Israel, sehingga Trump menginginkan agar situasi saat pelantikan dirinya sebagai Presiden AS berjalan stabil. Maka diciptakan upaya gencatan senjata antara Palestina-Israel.
“Israel sudah kewalahan secara militer, sementara dukungan politik di dalam negeri berkurang. Ada tekanan internasional, karena Palestina sekarang sudah dilihat, bukan isu agama lagi, tetapi ini isu kemanusiaan,” ujarnya.
Henwira mengatakan, AS saat ini menghadapi tekanan isu kemanusiaan secara global agar ada gencatan senjata di Palestina.
“Kita tunggu saja sampai menteri-menteri atau pejabat politik Trump ini mulai bekerja. Trump sekarang juga dibuat pusing dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS. Tetapi dalam menghadapi Trump harus ada komunikasi yang baik, apalagi posisi duta besar kita masih kosong,” katanya.
Waspadai Kebijakan Trump
Sementara itu, peneliti Senior Pusat Riset Politik BRIN, Dewi Fortuna Anwar mengatakan, seluruh dunia perlu mewaspadai kebijakan Presiden AS Donald Trump yang terpilih untuk kedua kalinya.
“Trump, pertama kali jadi Presiden itu dia mengubah kebijakan Amerika Serikat. Dari tadinya pendukung utama globalisasi, menarik diri dari globalisasi. Sekarang Amerika mendukung kerjasama internasional di berbagai bidang termasuk, Climate Change dan energi terbarukan. Tapi saya katakan, Amerika bisa menarik diri sewaktu-waktu, salah satunya keluar dari WHO yang merupakan pendonor terbesar,” kata Dewi Fortuna Anwar.
Dewi berharap Indonesia tidak perlu takut terhadap ancaman Trump akan mengenakan tarif 100 persen pasca berbagung ke BRICS.
“Trump tidak mengancam akan mengenakan seratus persen tarif kepada seluruh anggota BRICS, kecuali terjadi de-dolarisasi untuk mengurangi hegemoni dollar,” katanya.
Menurut dia, mengurangi hegemoni dollar sebenarnya terjadi lingkungan ASEAN memakai currency atau mata uang masing-masing dalam perdagangan internasionalnya.
Karena itu, beberapa kalangan berpendapat bahwa bergabungnya Indonesia dengan BRICS bisa membuat citra Indonesia lebih terasosiasi dengan kelompok negara-negara yang anti-AS, meskipun Indonesia sendiri tetap mengusung kebijakan luar negeri bebas aktif.
“Jadi, ada yang melihat bahwa Indonesia dengan masuk BRICS seolah-olah sudah masuk ke dalam kelompok yang sebenarnya anti-AS. Nah, apakah ini sesuai dengan politik bebas aktif misalnya,” ujarnya.
Namun, Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa keputusan untuk bergabung dengan BRICS merupakan bagian dari kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
Maka dengan kata lain, meskipun bergabung dalam sebuah blok yang memiliki kedekatan dengan negara-negara seperti China dan Rusia, Indonesia berkomitmen untuk tetap menjaga hubungan baik dengan negara-negara Barat, termasuk AS dan Uni Eropa.
Hal ini mencerminkan posisi Indonesia yang berupaya memainkan peran diplomatik yang seimbang di tengah ketegangan internasional.
“Tapi pemerintah Indonesia mengatakan bahwa kita bergabung dengan BRICS itu adalah bagian dari kebijakan bebas aktif kita. Nah, karena kita juga bergabung dengan OECD dan dekat dengan negara-negara barat,” katanya.
Aktivis Demokrasi dan Eks Anggota Dewan Kota Amerika Chris Komari menambahkan, bahwa ancaman Trump akan mengenakan tarif 100 persen ke anggota BRICS, hanya semacam trik atau taktik untuk mencari perhatian saja.
“Istilahnya itu flowing the smoke, hanya mencari perhatian. Itu semacam taktik Donald Trump saja untuk mendapatkan penilaian,” kata Chris Komari.***din
