Jayakarta News – Hanya dalam waktu setengah tahun memimpin TVRI, atau tepatnya sejak 29 November 2017, Helmy Yahya dilantik sebagai Direktur Utama LPP TVRI, kini LPP TVRI telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Ini bagi kami adalah sesuatu yang sangat berarti, karena sejak kami menjabat, kami diamanatkan oleh Dewan Pengawas untuk mengejar ketertinggalan dalam kebijakan akuntabilitas, sementara terdahulu Laporan Keuangan LPP TVRI selalu saja menerima opini Disclaimer (Tidak Memberikan Pendapat) dari BPK,” ujar Helmy Yahya, sembari mengucapkan alhamdulillah kini resmi di dalam tahun pertama kepengurusannya di TVRI sudah berhasil meraih opini WTP.
“Karena, WTP kan semacam paspor permohonan kepercayaan kepada pihak-pihak lain, yang dengan begitu kami bakal bertambah memperoleh kepercayaan untuk bekerjasama, mulai dari DPR, Kementerian, kalangan swasta yang menganggap kami sebagai mitra, dan sebagai lembaga penyiaran kami bukan paling buncit lagi. Rating and share juga makin baik karena semuanya adalah (faktor) trust, kepercayaan,” dilanjutkan Helmy di hadapan wartawan yang sekaligus diundang berhalal bihalal di lobi GTO TVRI beberapa waktu lalu.
Diutamakan adalah diberlakukannya percepatan pembenahan, revisi dan perbaikan tata kelola keuangan. Kesulitan kedua adalah SDM karena belum terlatih pula dalam soal penataan aset dan pertanggungjawabannya karena hanya menguasai penanganan teknis penyiaran saja. “Tapi dengan terus pembimbingan dengan tidak pernah letih dan imbauan bahwa kita harus berubah termasuk pendekatan internal control, terlebih dalam sektor pengadministrasian,” imbuh adik kandung Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Tantowi Yahya ini — yang juga menyanjung energi positif dari teman-teman sejawat kerja di semua stasiun pemancar 29 provinsi yang juga ramai-ramai melakukan niatan baik serupa.
Helmy juga berharap tahun depan mendapatkan persetujuan tambahan anggaran pemerintah lewat persetujuan Komisi I DPR yang bila dikabulkan mencapai sekira Rp 1,3 trilun meski relatif tidak besar juga karena karyawan TVRI keseluruhannya mencapai 5 ribuan.
“Kami tidak putus semangat untuk terus melakukan lobi dibantu Komisi I DPR, supaya kami lebih empowersebagai TV publik seperti yang dilakukan NHK Jepang dan BBC Inggris asalkan TVRI dapat anggaran keuangan lebih tinggi, dan SDM yang dipenuhi sesuai kebutuhan karena 15 tahun TVRI dimoratorium tidak boleh menerima PNS, serta tahun lalu cuma mendapatkan tambahan 49 orang.
Opini WTP ini menunjukkan bahwa Laporan Keuangan LPP TVRI Tahun 2018 telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, dan terdapat Kecukupan Pengungkapan (Adequate Disclosure), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki pengendalian intern yang efektif.
Prestasi ini menjadi tolok ukur telah terjadinya transformasi di lingkungan TVRI terutama di bidang keuangan seperti pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan akuntabel serta kualitas belanja modal yang lebih baik. Pada giliran berikutnya mampu menghadirkan program-program acara televisi yang berkualitas dan diminati masyarakat, dan menjadi tonggak bagi keberhasilan LPP TVRI sebagai media pemersatu bangsa.
Di hari menggembirakan itu, Helmy juga memaparkan sukacita TVRI karena sejak tahun 2018 memperoleh kepercayaan jadi TV Pool acara-acara kenegaraan mulai debat Pemilu Capres-Cawapres pertama, perayaan Harlah Pancasila, acara pemakaman Ibu Negara ke-6 Ani Yudhoyono di TMP Kalibata, dan tahun ini merebut kembali kepercayan jadi TV Pool Perayaan Kemerdekaan RI ke-74. “Sesuatu yang bertahun-tahun lalu tidak diserahkan kepada TVRI karena ketidakpercayaan. Padahal segala (acara kegiatan negara), sebenarnya jadi tugas TV publik yang harus bisa diandalkan (oleh negara),” ujar Helmy. (John JS)
