Jayakarta News – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa secara resmi melakukan Peletakan batu pertama Museum HAM Omah Munir di Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu, Minggu (8/12)
Peletakan Batu Pertama ini juga dihadiri Ketua Komnas HAM RI, Akhmad Taufan Damanik, Wakil Walikota Batu Punjul Santoso, Istri alm. Munir, Suciwati, perwakilan kompolnas , LPKS dan beberapa Kepala OPD di Lingkungan Pemprov. Jatim.
Dalam sambutannya, Khofifah sapaan lekat Gubernur Jatim menyebut Museum HAM Munir bisa menjadi literasi dan edukasi Demokrasi dan HAM bagi masyarakat luas. Masyarakat bisa secara dekat mengetahui bagaimana sejarah perjalanan demokrasi dan penegakan HAM di Indonesia.
Penyajiannya bisa dilakukan secara komprehensif melaui digital IT khususnya dengan augmanted reality “Keberadaan Museum HAM Munir menjadi bagaian penting sebagai penyampai informasi, edukasi, literasi sekaligus unsur rekreasi karena di desain dengan musium digital menggunakan augmanted reality,” lanjutnya.
Gubernur Jatim menyebut, Museum HAM Munir juga menjadi bagian untuk memanggil memori kita tentang Universal Declaration of Human Rights. Banyak sudut pandang tentang HAM yang akan memperkaya musium ini. Misalnya dari sudut pandang agama Islam, Imam Al – Ghozali merumuskan prinsip pokok Universal hak manusia dalam lima hal ; (1) Hifdzul Aql adalah kebebasan menyampaikan pendapat. (2) Hifdz Addin adalah kebebasan memeluk agama (3) Hifdz Nafs adalah menjaga jiwa setiap warga bangsa,(4) Hifdz Mal adalah menjaga hak milik warga negara (5) Hifrz irdi wan Nasl menjaga martabat dan generasi penerus bangsa.
Dijelaskan, keberadaan Museum HAM Munir juga menguatkan kota Batu menjadi salah satu destinasi wisata edukasi Demokrasi dan HAM selain alam dan sentra wisata lainnya. Museum ini juga menunjukkan bahwa kota Batu menjadi salah satu referensi utama bagi pembangunan yang berkeadilan dan terbaik khususnya terkait pemerataan kesejahteraan dan rendahnya kemiskinan.
Pemprov akan mendukung keberadaan Museum HAM Munir agar musium ini multi fungsi. Salah satunya membantu dalam pembeayaan pembangunan melalui APBD Provinsi Jawa Timur. Dikatakannya, untuk lahan yang dipergunakan merupakan aset Pemkot Batu, sedangkan support yang diberikan Pemprov Jatim adalah dalam pembangunannya. “Sedangkan mekanisme pengelolaanya agar optimal dan memberi manfaat yang besar setelah bangunan ini selesei,” tambahnya.
Sementara itu Ketua Komnas HAM RI menuturkan demokrasi dan keterbukaan ekonomi tanpa norma HAM percuma dimana tidak akan mencapai cita cita Pancasila di Sila ke 5 yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. “Keberadaan museum ini meyakinkan masyarakat bahwa Indonesia bisa menjadi model dimana budaya dan nilai agama serta HAM bisa bersatu padu dalam membangun keadilan yang beradab,” ujarnya. (poedji)
