JAYAKARTA NEWS— Upaya menghadirkan pelindungan yang lebih kuat dan pemberdayaan yang berkelanjutan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) terus diperluas melalui kolaborasi lintas sektor. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) melaksanakan audiensi bersama Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) di Kantor KWI, Jakarta, Selasa (13/5), sebagai langkah strategis memperkuat sinergi antara pemerintah dan lembaga keagamaan dalam mendukung pemberdayaan masyarakat serta pelindungan PMI.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan KP2MI M. Fachri, Staf Khusus Menteri P2MI Bidang Kebijakan dan Regulasi PMI Venno Tetelepta, Direktur Kepulangan dan Rehabilitasi Seriulina Tarigan, serta Direktur Layanan Pengaduan, Mediasi, dan Advokasi PMI pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum Mangiring Hasoloan Sinaga. Dari pihak KWI hadir Romo Martin dan Romo Hans.
Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi. Pertemuan ini menjadi ruang diskusi strategis antara pemerintah dan lembaga keagamaan untuk membangun kerja sama yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi masyarakat, khususnya bagi PMI dan keluarganya.
Berbagai isu penting dibahas dalam pertemuan tersebut, mulai dari penguatan peran komunitas dalam mendukung pelindungan PMI, pemberdayaan keluarga pekerja migran, penguatan edukasi masyarakat terkait migrasi aman, hingga pengembangan program sosial dan pemberdayaan ekonomi yang dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat akar rumput.
Direktur Jenderal Pemberdayaan KP2MI, M. Fachri, menegaskan bahwa pelindungan PMI tidak cukup hanya dilakukan melalui pendekatan administratif dan regulatif, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.
“Pekerja migran Indonesia adalah bagian penting dari kekuatan bangsa. Karena itu, pelindungan dan pemberdayaan mereka tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Dibutuhkan sinergi nasional yang melibatkan komunitas, lembaga keagamaan, dan berbagai elemen masyarakat agar negara benar-benar hadir sampai ke lingkungan sosial terkecil tempat para PMI dan keluarganya hidup,” ujar Fachri.
Menurutnya, komunitas keagamaan memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran masyarakat, memperkuat solidaritas sosial, serta menjadi ruang pendampingan yang dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.
“Kolaborasi bersama KWI menjadi langkah penting untuk memperluas jangkauan program pemberdayaan dan membangun pendekatan yang lebih humanis, inklusif, dan berkelanjutan. Negara ingin memastikan bahwa PMI dan keluarganya tidak berjalan sendiri menghadapi berbagai tantangan sosial maupun ekonomi,” lanjutnya.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri P2MI Bidang Kebijakan dan Regulasi PMI, Venno Tetelepta, menekankan bahwa pendekatan kolaboratif menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pelindungan PMI yang lebih kuat dan responsif.
“Kami ingin membangun ekosistem pelindungan yang tidak hanya berbasis kebijakan, tetapi juga berbasis kepedulian sosial dan kekuatan komunitas. Ketika pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat bergerak bersama, maka pelindungan dan pemberdayaan akan memiliki dampak yang jauh lebih besar,” kata Venno.
Ia menambahkan, keterlibatan lembaga keagamaan dalam program pemberdayaan masyarakat menjadi sangat penting karena memiliki kedekatan emosional dan sosial dengan masyarakat di berbagai daerah, termasuk keluarga PMI.
Pertemuan tersebut juga membahas peluang pengembangan kerja sama ke depan dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat, edukasi migrasi aman, pendampingan keluarga PMI, serta penguatan kapasitas masyarakat berbasis komunitas.
KP2MI memandang bahwa penguatan sinergi lintas sektor menjadi salah satu kunci dalam menciptakan program pemberdayaan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Dengan keterlibatan berbagai pihak, pemerintah berharap program-program yang dijalankan dapat lebih mudah menjangkau masyarakat serta memberikan manfaat yang nyata dan langsung dirasakan.
Selain itu, pendekatan kolaboratif dinilai mampu memperkuat ketahanan sosial masyarakat, khususnya bagi keluarga PMI yang membutuhkan dukungan sosial, edukasi, serta penguatan ekonomi agar dapat tumbuh lebih mandiri dan berdaya.
Audiensi ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk terus menghadirkan kolaborasi yang berdampak nyata bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah menegaskan bahwa pelindungan PMI bukan hanya soal penempatan dan pekerjaan, tetapi juga tentang memastikan kualitas hidup, kesejahteraan keluarga, dan keberlanjutan pemberdayaan masyarakat.
Ke depan, KP2MI dan KWI sepakat untuk terus memperkuat komunikasi serta membuka ruang kerja sama yang lebih luas dalam mendukung berbagai program pemberdayaan masyarakat dan pelindungan PMI. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat kehadiran negara sekaligus menghadirkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat di berbagai daerah Indonesia. (*/di)
