JAYAKARTA NEWS – “Ini Risma. Pak saya minta dibantu ya. Tolong blokirnya dibuka ya. Hari ini ya.” Demikian lah Mensos Risma saat menghubungi pejabat BNI yang berada di Jakarta dengan telpon genggamnya. Peristiwa itu terjadi ketika Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan pengecekan bantuan sosial di Kabupaten Sragen dan Kabupaten Wonogiri, Jumat (20/8/2021).
Saat itu, Mensos menggelar pertemuan dengan perwakilan Bank Nasional Indonesia (BNI), Koordinator Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Wakil Bupati pejabat eselon 1 Kemensos dan dari Bareskrim Polri.
Ia membuka forum klarifikasi terhadap semua pihak yang terkait dengan pencairan bansos baik PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/ Program Sembako, karena adanya ribuan keluarga penerima manfaat (KPM) yang belum menerima bantuan.
“Ada laporan, ribuan penerima bantuan belum cair bantuannya. Ini kan bantuan untuk rakyat miskin ya. Saya perlu mendengarkan laporan beberapa pihak terkait dimana sebenarnya masalahnya,” ujar Mensos sebagaimana dikutip dari laman resmi Kemensos, Jumat (20/8).
Di Kabupaten Sragen, pada penyaluran Tahap 2 yakni bulan April Mei Juni terdapat 37.225 KPM yang belum menerima bantuan. Diantaranya ada 2.517 yang belum cair karena buku tabungannya terblokir.
Mendapatkan laporan ini, Mensos “mengejar” perwakilan Bank BNI dan pendamping mengapa begitu banyak KPM yang belum menerima bantuan. Ia memfasilitasi perwakilan BNI untuk menjelaskan mengapa dan apa sebabnya ribuan KPM PKH di Sragen, Wonogiri dan Surakarta belum menerima bantuan.
Dalam diskusi tersebut permasalahan berkisar pada distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang belum terdistribusi, rekening terblokir, adanya pendataan ganda, dan prosedur perbankan yang dirasakan berbelit. Hal ini terjadi baik pada KPM PKH maupun BPNT
“Saya minta tolong pak. Hari ini juga bisa selesai. Kalau kartunya belum didistribusikan, ayo kasih ke saya. Sekarang juga saya antar ke rumah KPM,” kata Mensos kepada perwakilan BNI.
Terkait dengan rekening yang terblokir, Mensos meminta Bank BNI agar secepatnya bisa dibuka. Bahkan Mensos mengambil telepon genggam dan menghubungi pejabat BNI di Jakarta saat itu juga. “Ini Risma. Pak saya minta dibantu ya. Tolong blokirnya dibuka ya. Hari ini ya,” kata Mensos.
Kepada semua pihak yang terkait dengan penyaluran bansos, Mensos meminta agar bekerja sungguh-sungguh dengan memudahkan kebutuhan KPM.
Hadir dalam kesempatan itu, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nazaruddin dan jajaran, Dirjen Penanganan Fakir Miskin Asep Sasa Purnama dan jajaran, dan Rehabilitasi Sosial Harry Hikmat. Hadir pula anggota Komisi VIII DPR RI Paryono dan Endang Maria Astuti. Juga hadir perwakilan BNI di Sragen, Wonogiri, Surakarta dan para Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH serta Korkab Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
Perwakilan dari Bareskrim Mabes Polri Kombes Eka yang hadir dalam kesempatan itu menyatakan bantuan ini ditunggu masyarakat miskin. “Bagi mereka Rp100 ribu-Rp200 ribu itu banyak. Jangan ditunda-tunda pencariannya pak. Nanti tertunda lagi masuk bulan berikutnya kena blokir lagi. Kasihan pak. Mohon prosesnya bisa diperlancar pak,” katanya.
Perwakilan TKSK di juga mengeluhkam adanya prosedur berbelit yang dihadapi saat akan membuka blokir. “Masa kami diharuskan ada di bank. Kan adanya surat keterangan dan data yang valid sudah cukup,” katanya
Mensos Risma memberikan perhatian serius terhadap aspek akuntabilitas penyaluran bansos. Dalam beberapa kali kunjungan ke daerah, Mensos blusukan ke rumah warga.
Kepada penerima bantuan, Mensos mengecek langsung kesesuaian antara komoditas yang sudah diterima dengan indeks bantuan. Catatan dari kunjungan lapangan menjadi bahan evaluasi.
Kini Kementerian Sosial terus mematangkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan ketepatan sasaran dalam penyaluran bansos. Termasuk didalamnya dengan melibatkan penggunaan teknologi digital. (mel)
