JAYAKARTA NEWS— Salah seorang anggota Bawaslu RI Dr. Puadi, S.Pd., M.M mengangkat isu pertarungan kepentingan antar aktor Pemilu yang seringkali terjadi saat Pemilu maupun Pilkada menjadi suatu karya akademik dalam bentuk sebuah buku bertajuk “Pertarungan Kepentingan: Interaksi Antar Aktor dalam Pengawasan Pemilu”. Buku ini merupakan karya keempat yang menurut rencana segera menyusul buku kelima dan keenam.
Selain Puadi yang menulis buku tersebut bersama Dr. Bachtiar, juga hadir istri dan anak serta sejumlah koleganya di lingkungan Bawaslu RI, KPU dan Bawaslu Provinsi DKI, mantan Penyelenggara Pemilu, dan penggiat demokrasi lainnya. Untuk menambah nutrisi atau daging pada kegiatan tersebut, dilakukan bedah buku tersebut dengan menghadirkan sejumlah nara sumber dari penggiat demokrasi dan mantan Penyelenggara Pemilu.
Lima aktor Pemilu yang dijadikan studi kasus buku ini adalah Bawaslu dan KPU, aparat keamanan, partai politik dan kandidat, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan Pemantau Pemilu independen serta media massa sebagai pengawas partisipastif. Menurut Puadi yang juga mantan anggota Bawaslu DKI, kelima aktor Pemilu tersebut berinteraksi secara dinamis, sinerji, dan kolaboratif dalam proses Pemilu. Meski terkadang terjadi resiprokal kritis, dan ketegangan relasional.
Dia memberi contoh kasus antara lain terjadi sinerji antar Lembaga Pengawas Pemilu dan aparat keamanan; kolaborasi antar Pengawas Pemilu dengan OMS; tekanan media terhadap pengawas Pemilu dalam menjalankan tugasnya secara profesional, transparan dan akuntabel; dinamika antara Pengawas Pemilu dan Partai Politik serta kandidat karena adanya kepentingan berbeda, konflik, dan negoisasi Pengawas dengan KPU, partai politik, aparat keamanan, OMS, dan media massa, dan sebagainya.
Sementara mantan anggota Bawaslu DKI Jakarta Achmad Fachrudin yang didapuk menjadi salah satu penanggap pada acara bedah buku tersebut menilai, buku Puadi ini mempunyai nilai dan tempat khusus dalam wacana demokrasi. Sebab, berasal dari proses dialektika dan pergulatan intelektual, refleksi dan teoritik penulisnya dengan pengalaman praktik atau empirik sebagai anggota Panwaslu Jakarta Barat dan Bawaslu DKI.
Menurut Achmad Fachrudin yang biasa disapa abah, buku tersebut merupakan bagian penting dari desertasi doktoral (S3) Puadi di Universitas Nasional. “Jadi secara metodologi, kaidah dan standar keilmuwan, buku ini ibarat kata sudah lolos sensor akademik,” ungkapnya.
Mengenai kebaruan (novelti) penelitian pada buku ini, Managing Editor Jurnal Demokrasi itu berpendapat, buku ini mempunyai sejumlah kebaruan ditinjau dari aspek tema, substansi dan pokok pembahasan, teori utama yang digunakan yakni: teori interaksi kepentingan dan berbagai teori lainnya, serta isu atau problematika yang diangkat oleh buku ini.
Selain itu, buku ini juga memiliki aktualitas dan relevansi dengan kondisi kekinian, khususnya paska Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menerbit No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan Pemilu nasional dan Pemilu Daerah (lokal). Dengan demikian, menurut Fachrudin, buku ini dapat menjadi masukan pemikiran bagi perbaikan Penyelenggara dan Penyelenggaraan Pemilu ke dapan. (abah)
