Menjadi Sektor Penting, Menkeu Berharap Profesi Keuangan Pahami Krisis

JAYAKARTA NEWS – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa profesi keuangan itu penting dan identik dengan kemajuan ekonomi suatu bangsa. Sehingga menurutnya, perlu bagi para profesi di bidang keuangan untuk belajar memahami krisis keuangan yang telah dihadapi sebagai bekal ke depan.

“Banyak generasi muda milenial yang mungkin tidak, atau kurang familiar dengan apa itu krisis keuangan, baik di Indonesia maupun di dunia. Padahal namanya dua kata, krisis keuangan berarti ada something wrong dengan keuangan yang menimbulkan krisis,” ungkap Menkeu saat membuka Profesi Keuangan Expo 2023 di Dhanapala Jakarta, Selasa (25/07).

Menkeu menjelaskan, terdapat tiga krisis keuangan yang pernah dialami Indonesia. Terjadinya krisis keuangan tahun 1997-1998 menjadi tonggak sejarah perekonomian. Kemudian krisis keuangan dunia di tahun 2008-2009 yang membentuk banyak regulasi dan praktik di bidang profesi keuangan, serta krisis pandemi yang berlangsung dari tahun 2020-2022.

“Krisis, krisis, krisis. Yang satu langsung krisis perbankan keuangan di Indonesia dan Asia tenggara. Yang kedua krisis keuangan global. Yang ketiga krisis kesehatan pandemi tapi dimensinya keuangan,” jelas Menkeu.

Terkait krisis pandemi, Menkeu menambahkan para profesional dan generasi muda yang ada di bidang keuangan untuk memahami dan mempelajari konsekuensi logis dari adanya krisis kesehatan menjadi krisis keuangan. Hal ini karena menurutnya kejadian pandemi Covid-19 yang lalu bukanlah yang terakhir, adanya kemungkinan pandemi di depan yang perlu diantisipasi guna menentukan langkah dari sektor keuangan yang harus dilakukan.

“Generasi ke depan kalau menghadapi mereka tidak perlu mulai dari nol lagi. Pernah terjadi been there happening and kita sudah bisa menyampaikan,” tandas Menkeu.

Selain itu, Menkeu juga menyampaikan adanya isu lain di sektor keuangan. Yakni syok dari isu perubahan iklim, dimana sektor keuangan akan menjadi penjuru penting. Sehingga, Menkeu berharap profesi keuangan bisa memahami risiko dari isu tersebut.

“Pahami risiko dari perubahan iklim. Dampaknya sangat besar. Aset value bisa drop, asset value bisa naik, karena perubahan iklim. Resiko bisa 0 dan 1,” pungkas Menkeu.***/uli

Koperasi Petani di Jatim Upaya Entaskan Kemiskinan Ekstrem

BLITAR, JAYAKARTA NEWS– Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyampaikan, salah satu upaya mengentasan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur yakni menumbuhkan koperasi-koperasi di unit desa bagi para petani.

“Jenis koperasi paling banyak di Jawa Timur adalah Koperasi para petani. Kita tahu bahwa di daerah yang dominan pertanian, disitu angka kemiskinan tinggi. Sehingga petani harus bisa mendorong nilai tambah melalui koperasi sebagai wadah,” ujar Emil saat menghadiri kegiatan Gebyar Acara Puncak Hari Koperasi Indonesia ke 76 Jawa Timur 2023 di Blitar, Senin (24/7).

“Kalau hanya nandur (menanam) itu nilainya nggak banyak, tapi dari pengemasan dan penjualan harus bisa menjual agar _profit_nya bisa kembali ke petani,” imbuhnya.

Oleh karena itu Emil berharap, Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) ikut memberikan pelatihan para petani agar dapat memberikan nilai tambah pada produk yang dihasilkan melalui koperasi yang dibentuk. Sehingga, keuntungan yang didapat dari dan untuk para petani.

“Jadi yang memiliki unit usaha bukan orang lain, tapi petani langsung. Sehingga ini bisa membantu kami di Pemprov Jatim untuk mengentaskan kemiskinan,” katanya.

Ia menambahkan, jumlah petani di Jawa Timur saat ini mencakup sepertiga dari angkatan kerja di Jawa Timur. Oleh karena itu saat ini pihaknya terus mendukung pertumbuhan koperasi Petani di Jatim.

Mantan Bupati Trenggalek tersebut juga tak memungkiri, jika terdapat beberapa evaluasi utamanya untuk memaksimalkan koperasi sebagai salah satu cara mengentaskan kemiskinan di Jatim. Menurutnya, masih terdapat banyak kendala yang ditemukan pada koperasi-koperasi yang ada di tiap unit.

Salah satunya yakni masih banyaknya masyarakat yang ingin mengelola usahanya secara individu.
“Ini lah tugas dari Pemerintah dan Dekopin untuk mengumpulkan para petani agar membuat di hilirnya sendiri. Biasanya hasil pertanian yang mengumpulkan para tradernya (pengepul), sehingga beli putus,” katanya.

“Saya yakin masih ada ruang untuk membenahi tanpa mengkategorisasikan. PR kita kedepannya adalah bagaimana
kelompok tani ini bisa diwadahi. Kemudian usaha hilirnya, seperti petani di Tuban misalnya. Mereka mendapatkan income dari panen sampai dijual semua dinikmati sendiri oleh petani,” pungkas Emil. (poedji)

Menparekraf: “WCCN Grand Tour Series 2023” Perkaya Ragam Wisata Bahari Indonesia

JAYAKARTA NEWS – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi kehadiran Women’s Cycling Community Nusantara (WCCN) Grand Tour Series 2023 sebagai salah satu event yang menyuarakan pemberdayaan perempuan dan mendorong pengembangan sport tourism  serta memperkaya ragam wisata bahari di Indonesia. 

“Ini sangat kami apresiasi, karena acara ini akan kick off di Gedung Sapta Pesona Jakarta pada 30 Juli 2023, lalu juga Bandung pada Agustus, Bali pada September, dan Borobudur pada Oktober,” kata Menparekraf Sandiaga Uno, dikutip dari laman Kemenparekraf, Selasa (25/7/2023).

Penyelenggaraan WCCN Grand Tour Series merupakan rangkaian tur sepeda bersama anggota komunitas dan masyarakat untuk menjelajahi destinasi pariwisata Indonesia. Tahun ini WCCN Grand Tour Series akan dilaksanakan di empat kota dengan konsep riding selama dua hari di masing-masing kota. 

Kick off WCCN Grand Tour Series di Gedung Sapta Pesona, Jakarta akan diikuti oleh 60 riders. Sementara target keseluruhan peserta di empat kota adalah 800 – 1.000 pesepeda.  Menparekraf Sandiaga berharap wilayah Labuan Bajo dan Likupang juga dilibatkan dalam perhelatan WCCN Grand Tour Series tahun depan. “Mungkin tahun depan grand tour-nya include Labuan Bajo dan kita coba fasilitasi dengan Injourney dan sebagainya,” ujar Sandi.

Deputi Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kemenparekraf/Baparekraf Vinsensius Jemadu mengatakan kegiatan ini luar biasa. Karena bukan hanya mendukung tapi mengamplifikasi program Kemenparekraf mengenai sport tourism yang sedang digalakkan. Dan memang salah satu tren global tourism adalah masyarakat kembali peduli terhadap kesehatan atau wellness. 

“Menurut data statistik di dunia ini lebih banyak perempuan dan Indonesia sendiri penduduknya didominasi oleh perempuan. Dan andai kata temen-temen perempuan mengikuti sport tourism seperti ini berapa jersey yang dibeli, sepeda, hingga kaos, ikat kepala, dan lain-lain yang tentu akan menciptakan lapangan kerja dan kesempatan kerja yang luar biasa. Kami berharap ini akan menginspirasi semua anak-anak muda perempuan untuk ikut serta dalam menggiatkan sport tourism,” ujar Vinsen.

Founder Women’s Cycling Community Nusantara Komisi Wanita Sepeda PB ISSI Tabitha Sumendap mengatakan semenjak pandemi minat masyarakat untuk berolahraga terutama kalangan perempuan naik hingga 1.000 persen. “Kami sebagai komunitas berharap perempuan-perempuan Indonesia semakin sehat, terus bergerak. Dan juga menggunakan sarana transportasi sepeda ini enggak cuma sebagai hobi atau olahraga, hopefully untuk menjadi sarana transportasi sehari-hari,” katanya.

Spokesperson WCC Nusantara Grand Tour Series 2023 Poppy Zeidra menyatakan komitmen nyata dalam mendukung program-program Kemenparekraf salah satunya dengan mempromosikan DPSP melalui kehadiran event olahraga. “Ayo ikut Grand Tour WCC ini karena ini adalah salah satu kesempatan kita sebagai warga negara Indonesia untuk meningkatkan multiplier effect ekonomi terutama di sektor parekraf dalam mencapai target 8,5 juta wisman untuk datang ke Indonesia dan pergerakan 1,4 miliar wisatawan nusantara sehingga multiplier effect ekonomi dari sektor parekraf tercapai.”

Turut hadir dalam WBSU, para pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf. Hadir pula Former WCC Jakarta Leader, Endurance Cyclists, Natascha Oking.***/mel

Tumbuh Positif, Penerimaan Pajak Capai Rp970,2 Triliun di Paruh Pertama 2023

JAYAKARTA NEWS –  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengumumkan penerimaan negara dari pajak telah mencapai Rp970,2 triliun hingga akhir Juni 2023. Jumlah tersebut setara dengan 56,47% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Capaian penerimaan ini pun tumbuh sebesar 9,9% secara tahunan.

Menkeu mengungkapkan, kinerja penerimaan dari pajak di paruh pertama 2023 masih tumbuh positif, meski laju pertumbuhannya mengalami normalisasi.

“Kalau kita lihat kinerja penerimaan pajak semester 1 masih terjaga tumbuh positif, tapi rate of growth-nya terus mengalami normalisasi atau penurunan. Kalau awal tahun masih tumbuh di 48 kalau kita lihat secara kumulatif tapi kita lihat sekarang sudah di 9,9%”, ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa yang digelar secara virtual pada Senin (24/07).

Jika dirinci, capaian Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas tercatat Rp565,01 triliun atau 64,67% dari target. Pajak ini tumbuh 7,85% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Selanjutnya, penerimaan pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) hingga akhir Juni 2023 tercatat sebesar Rp 356,77 triliun atau 48,02% dari target. Angka capaian ini juga tumbuh 14,63%.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya yang berhasil dikumpulkan mencapai Rp7,50 triliun atau 18,74% dari target. Capaian ini juga mengalami pertumbuhan sebesar 54,41%. Sementara itu, PPh Migas tercatat Rp 40,93 triliun atau 66,62% dari target. PPh Migas mengalami kontraksi 3,86%.

“Kalau kita lihat dari sisi komposisinya, kita lihat sebagian yang mengalami penurunan adalah dari sisi pertumbuhan karena tahun lalu memang ada beberapa fenomena yang terjadi sekali, seperti terjadinya pengungkapan pajak secara sukarela dan juga kita lihat harga-harga komoditas yang mengalami normalisasi. Harga minyak mengalami penurunan dan juga berbagai kegiatan impor yang tadi mengalami kontraksi”, jelas Menkeu.

Sementara itu, penerimaan Kepabeanan dan Cukai telah mencapai Rp135,43 triliun atau 44,67% dari target. Hasil penerimaan ini mengalami kontraksi sebesar 18,83% dari tahun lalu.

“Beberapa hal yang menjadi penyebab adalah bea keluar yang mengalami penurunan tajam akibat adanya penurunan harga CPO dan juga komoditas secara umum” terang Sri Mulyani.***/mel

Presiden Ungkap Permintaan Ekspor Pindad Meningkat

JAYAKARTA NEWS – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan adanya peningkatan permintaan ekspor produk pertahanan dari PT Pindad (Persero).

Hal tersebut diungkapkan Presiden usai meninjau Pasar Bululawang, di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin (24/07/2023).

“Permintaan dari pasar ekspor untuk produk-produk ini meningkat sangat tajam,” ujar Presiden.

Oleh karena itu, kata Presiden, ia bersama dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan meninjau pabrik perusahaan BUMN tersebut.

“Ini kita mau ke Pindad, ke Kabupaten Malang ini mau ke Pindad. Pindad itu berada di bawah Pak Menteri BUMN Erick Thohir dan juga Pak Menteri Pertahanan Pak Prabowo,” ujarnya.

Selain itu, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa ia bersama para menteri dan pihak PT Pindad (Persero) juga akan menggelar rapat. Rapat tersebut bertujuan untuk memutuskan langkah-langkah PT Pindad berikutnya terkait peningkatan permintaan di pasar.

“Jadi kami akan rapat nanti di Pindad dengan beliau, dengan Komisisaris Utama, semuanya, ingin memutuskan ke arah mana Pindad ini akan dibawa karena memang ada sebuah demand, permintaan yang sangat besar sekali dari luar untuk ekspor,” tandasnya.***/mel

bank bjb Gelar Business Review Semester I 2023 dan Executive Workshop 2023

BANDUNG, JAYAKARTA NEWS – bank bjb menggelar kegiatan Business Review Semester I 2023 dan Executive Workshop 2023 di Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Senin 24 Juli 2023.

Agenda rutin semesteran kali ini bertajuk “Menjaga Momentum Pertumbuhan Bisnis dalam Mencapai Komitmen Tahun 2023 Melalui Fee Based Income, Kredit yang Berkualitas dan Efisiensi”.

Business Review Semester I 2023 ini digelar dengan tujuan membahas kinerja perusahaan pada pada setengah tahun pertama yang sudah dilalui, sekaligus juga me-review rencana serta target perusahaan di semester II tahun 2023.

Turut hadir seluruh Jajaran Manajemen bank bjb Komisaris Utama Independen Farid Rahman beserta jajaran, Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi beserta jajaran dan seluruh pejabat eksekutif bank bjb lainnya.

Acara juga dihadiri perwakilan Pemegang Saham Pengendali Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diwakili Kepala Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan Lusi Lesminingwati, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional II Jawa Barat yang diwakili Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Misran Pasaribu serta pemaparan materi mengenai prospek dunia perbankan di tahun ini oleh narasumber.

Yuddy Renaldi dalam sambutannya menyampaikan bahwa bank bjb mampu melalui berbagai tantangan dengan beragam strategi usai dua tahun terdampak pandemi. Salah satunya menyalurkan kredit secara selektif dan membatasi pertumbuhan pada segmen yang memiliki low yield dan mendorong pertumbuhan kredit pada segmen yang memiliki yield lebih tinggi. Dengan strategi tersebut permintaan kredit bank bjb pada Semester I/2023 tetap tumbuh positif.

Selain meningkatkan kualitas kredit, bank bjb juga fokus pada efisiensi agar menjaga laba tetap tumbuh, termasuk terus mengoptimalkan potensi fee based income.

“Di era digital saat ini fee based income terus harus dioptimalkan karena merupakan sumber pendapatan bank di masa yang akan datang dengan pendapatan berbasis komisi,” jelas Yuddy.

Yuddy menjelaskan, ke depan, bank bjb juga terus memberi ruang yang luas bagi para pegawai dari kalangan generasi milenial. Saat ini, bank bjb memiliki bonus demografi yang didominasi pegawai dari kalangan milenial.

Dalam acara Bussines Review kali ini, pihaknya memberikan kesempatan bagi para pegawai milenial yang terpilih untuk menyampaikan ide-ide kreatifnya.

“Kami berharap ide-ide dari generasi milenaial tersebut merupakan ide inovatif, kreatif serta sesuai dengan kebutuhan market saat ini,” terang Yuddy.

Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Misran Pasaribu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dalam hal ini mewakili Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional II Jawa Barat mengapresiasi kepada seluruh jajaran manajemen bank bjb berharap dapat memotivasi seluruh pengurus dan pejabat eksekutif dalam meningkatkan integritas dan kinerjanya.

“Melalui momentum ini, bank bjb dapat terus menjaga pertumbuhan bisnisnya, melalui evaluasi menyeluruh sehingga dapat memotivasi seluruh pengurus dan pejabat eksekutif dalam meningkatkan integritas dan kinerjanya.” ujar Misran.

Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rachman dalam pemaparannya menyebutkan bahwa tahun 2023 ini sudah memasuki tahun politik karena akan menghadapi Pemilu Presiden 2024. Meskipun demikian, pemilu sejauh ini tidak mempengaruhi pola pergerakan IHSG secara siginifikan karena kepercayaan investor dalam dan luar negeri masih tinggi terhadap ekonomi Indonesia.

“Kepercayaan ini harus dimanfaatkan untuk tetap menjaga momentum pertumbuhan bisnis, termasuk oleh bank bjb,” kata Iman Rachman.***PR

Sandiaga: Perkuat Kolaborasi Dukung Depok Masuk Kota Kreatif UNESCO

DEPOK, JAYAKARTA NEWS – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengajak pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Depok dan masyarakat pada umumnya untuk memperkuat kolaborasi dalam upaya mewujudkan Kota Depok bisa masuk dalam Jaringan Kota Kreatif UNESCO. 

Kota Depok sebelumnya telah ditetapkan sebagai daerah perwakilan Indonesia pada Ajang Kota Kreatif UNESCO di bidang media arts.

“Selamat, Kota Depok bukan hanya bagian dari jaringan kabupaten/kota kreatif tapi sudah menjadi nominee dari UCCN (UNESCO Creative Cities Network) di bidang media dan tentunya performing arts,” kata Menparekraf Sandiaga Uno saat hadir di acara Workshop KaTa (Kabupaten/Kota) Kreatif di Kantor Balai Kota Depok, Sabtu (22/7/2023). 

Pemilihan Kota Depok bersama Kota Surakarta sebagai perwakilan Indonesia di ajang Jejaring Kota Kreatif UNESCO tahun 2023 tidak lepas dari potensi yang ada. Kota Depok dipilih karena memenuhi kriteria dari 19 indikator penilaian yang telah ditetapkan UNESCO. 

Kota Depok dinilai memiliki ekosistem ekonomi kreatif yang cukup kuat yang ditopang kolaborasi dan komitmen yang kuat dari seluruh unsur pentahelix. Di kota Depok juga banyak tumbuh sejumlah start up yang digerakkan oleh komunitas. 

Menparekraf optimistis dengan kekuatan tersebut Kota Depok akan menjadi kota pertama di Indonesia yang berhasil menembus Jejaring Kota Kreatif UNESCO untuk kategori media dan seni. Seni media di sini pun memiliki arti yang luas tidak hanya aplikasi dan gim tapi juga animasi, robotik, dan lainnya. 

“Hari ini saya melihat antusiasme dari komunitas ekonomi kreatif Kota Depok. Tapi kita masih berjuang, semua masih harus terus berjuang dan jangan lengah. Kita harus bekerja keras, berjejaring, fokus pada bidang ekonomi kreatif, hadirkan suatu inovasi sehingga nanti ketika Depok ditetapkan sebagai creative city  maka akan turut mendukung pengembangan pariwisata,” ujar Sandiaga. 

Kemenparekraf dikatakan Sandiaga berkomitmen untuk terus memberikan dukungan dengan berbagai program yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. 

“Mari kita dukung Kota Depok tembus dalam UCCN dengan melakukan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi dan semangat 3G (Gercep, Geber, Gaspol) untuk penciptaan target 4,4 juta lapangan kerja baru di tahun 2024,” kata Menparekraf Sandiaga. 

Sekretaris Daerah Kota Depok Supian Supri mewakili Pemerintah Kota Depok menyampaikan apresiasi atas dukungan Kemenparekraf dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Depok. Salah satunya dalam waktu dekat akan dihadirkan Creative Center di Balai Kota Depok sebagai bentuk kolaborasi antara Kemenparekraf dengan Pemerintah Kota Depok. 

“Kami menyampaikan terima kasih atas support yang diberikan Pak Menteri untuk Kota Depok. Inysaallah kita semua dengan potensi yang ada dari kita bisa memberikan berbagai pelayanan yang baik bagi masyarakat,” kata Supian Supri.  

Turut hadir mendampingi Menparekraf Sandiaga, Direktur Infrastruktur Ekonomi Kreatif Kemenparekraf/Baparekraf, Hariyanto; serta Direktur Akses Pembiayaan Kemenparekraf/Baparekraf, Anggara Hayun Anujuprana. ***/mel

Menhub Ingatkan Kembali Keselamatan Penerbangan Adalah Harga Mati

JAYAKARTA NEWS – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kembali mengingatkan kepada jajarannya dan seluruh stakeholder terkait di sektor penerbangan bahwa aspek keselamatan adalah yang paling utama dan tidak bisa ditawar lagi.

“Dalam dunia penerbangan, safety (keselamatan) harus dipegang dan dilaksanakan dengan baik. Dengan kata lain harga mati untuk safety,” ujar Menhub pada Koordinasi Teknis (Rakornis) yang diselenggarakan Ditjen Perhubungan Udara Tahun 2023 bertema “Bangkit Maju Bersama dalam Optimalisasi Penyelenggaraan Transportasi Udara yang Berkelanjutan”, pada 20-22 Juli 2023 di Jakarta.

Selain itu, Menhub juga berpesan terkait dengan integritas yang harus dijaga oleh jajaran Kemenhub dalam melaksanakan tugasnya. Dengan begitu, sektor perhubungan akan lebih governance (memiliki tata kelola pemerintahan yang baik), sehingga mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. “Integritas sebagai ASN menjadi keharusan dan hindari gratifikasi,” ucap Menhub.

Lebih lanjut, Menhub mengajak seluruh penyelenggara transportasi udara, baik itu regulator, operator hingga seluruh stakeholder untuk dapat bersinergi bersama, guna meningkatkan konektivitas udara dan pelayanan jasa transportasi udara, di tengah membaiknya kondisi penerbangan usai terdampak pandemi Covid-19.

“Dengan sinergi yang baik dan peran aktif dari regulator dan stakeholder, baik Pemda maupun pengusaha, diharapkan operasional penerbangan terus meningkat, dan akan menumbuhkan kembali dunia usaha dan pariwisata,” tuturnya.

Menhub menjelaskan, untuk menghubungkan wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan, diperlukan peningkatan konektivitas melalui optimalisasi rute dan jaringan angkutan udara. Yaitu, melalui dukungan dan ketersediaan operator penerbangan, ketersediaan antar moda, dan peran aktif penyelenggara bandara yang bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat, para pengusaha dan stakeholder terkait.

Menhub juga menekankan pentingnya mengutamakan pelayanan dan memberikan pengalaman penerbangan yang aman dan nyaman bagi masyarakat. “Bandara juga harus terus meningkatkan pelayanan dengan beautifikasi, pendekatan ramah lingkungan, serta ramah terhadap penumpang yang berkebutuhan khusus, sehingga bandara dapat memberikan rasa aman, nyaman, dan nilai tambah bagi para pengguna jasa penerbangan,” tutur Menhub.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perhubungan Udara M. Kristi Endah Murni menyampaikan, ada dua strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan konektivitas penerbangan. Pertama dengan pemenuhan sarana dan prasarana bandara. Kedua dengan menghidupkan kembali (re-aktivasi) rute yang telah “mati” akibat pandemi Covid-19, serta dengan membuka rute-rute baru.

“Dari segi bisnis, tentu juga perlu mendorong adanya kolaborasi Badan Usaha Angkutan Udara (maskapai) dan penyelenggara atau operator bandara, dengan Pemerintah Daerah, dalam meningkatkan demand dan menjaga ketersediaan konektivitasnya,” ujar Kristi.

Tak hanya konektivitas, Kristi menambahkan bahwa saat ini, kebutuhan transportasi udara tidak hanya mengedepankan aspek selamat, aman dan nyaman saja, namun perlu nilai tambah lainnya yaitu ramah lingkungan dan berkelanjutan (Eco-Airport). Konsep ini yang perlu diterapkan dan ditingkatkan di seluruh penerbangan di Indonesia.

Turut hadir dalam acara tersebut Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nafhan Syahroni, Commercial Director Lion Air Saleh Latif, dan Head of Government Relation Indonesia Air Asia, Eddy Krismeidi.***/uli

Menparekraf: Candi Borobudur Ditargetkan Sumbang 2 Juta Wisman

MAGELANG, JAYAKARTA NEWS – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menargetkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) ke salah satu dari Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), Candi Borobudur mencapai 2 juta kunjungan selama satu tahun.

Menparekraf Sandiaga Uno seusai Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Pengembangan 5 DPSP Semester I 2023 dan Rapat Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata di Plataran Borobudur Resort and Spa, Jawa Tengah, Jumat (21/7/2023), mengatakan semua upaya dan langkah pengembangan di Candi Borobudur telah sesuai yang direncanakan.

“Semua progres on track, kunjungan wisman di atas target atas dan kunjungan wisnus memberikan dampak positif untuk penciptaan lapangan kerja. Khusus untuk borobudur, bisa kita lihat dari jumlah populasi masyarakat umat Budha di ASEAN, bisa diproyeksikan mencapai 2 juta kunjungan wisman dengan target total pendapatan devisa pariwisata mencapai 2 miliar dolar AS,” katanya.

Menparekraf Sandiaga juga menjelaskan ini akan menjadi terobosan untuk membuka peluang usaha dan lapangan kerja bukan hanya untuk masyarakat Magelang tapi juga yang ada di sekitarnya seperti Yogyakarta dan Jawa Tengah secara umum.

“Kami sepakat untuk berkolaborasi membangun ekonomi dan membangun destinasi yang akan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Tujuannya agar Candi Borobudur mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” katanya.

Pemerintah fokus untuk mengembangkan 5 DPSP menjadi destinasi pariwisata berkualitas yang harus dipastikan dapat diselesaikan pada 2024. Pencapaian target wisman dan wisnus tahun 2023 menjadi indikator utama yang mencerminkan kesiapan 5 DPSP sebagai destinasi pilihan utama dalam menyambut momentum pemulihan pariwisata global pada 2024.

Oleh karena itu, perlu kolaborasi strategi dan tujuan, serta evaluasi progres rencana aksi, antar K/L, pemerintah daerah, dan industri pendukung untuk memastikan tercapainya target wisman, wisnus, dan pengembangan pariwisata berkualitas.

“Kami mengevaluasi 5 DPSP di Indonesia. Banyak sekali kemajuan yang sudah kita capai terlebih dengan adanya undang-undang kesehatan, dimana wisatawan kesehatan perlu ditonjolkan sehingga masyarakat yang berobat keluar negeri itu akan beralih tetap berobat di Indonesia. Yang berobat dari Sumatera Utara banyak sekali ke Malaysia. Secara nasional mencapai 11 miliar dolar AS sehingga dengan keberadaan wisata kesehatan dan dibangunnya rumah sakit di destinasi wisata diharapkan masyarakat yang berobat ke luar negeri bisa berkurang,” kata Menko Marves Luhut B. Pandjaitan.

Selain itu, tata ruang dan arsitektur kearifan lokal, lanjut Luhut menjadi kunci utama pembangunan infrastruktur di 5 DPSP. “Seperti kabel-kabel yang ada akan ditanam dan arsitektur-arsitektur di destinasi wisata harus berkearifan lokal yang belum kita minta bertahap mengikuti. Borobudur ini menjadi destinasi wisata yang menarik lantaran wisata religinya,” ujarnya.

Berkenaan dengan kunci utama pembangunan infrastruktur di 5 DPSP, Kemenparekraf sendiri pada Kamis (19/7/2023) telah menerima dokumen hak pengelolaan lahan (HPL) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang akan dikelola oleh Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BPOB). Dua HPL nomor 003 dan 004 tersebut masing-masing memiliki luas lahan sebesar 21 hektare dan 30 hektare. 

“Harapan kami adalah jika lahan ini beres kita bisa speed up the process untuk investor bisa masuk dan kita bisa mengembangkan KEK dan badan otorita ini sesuai dengan harapan Presiden. Kedepan kita tidak akan berhenti sampai di sini. Kita akan terus berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga dengan komando KemenkoMarves tentunya,” ujar Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo.

Saat Rakornas yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan hadir pula Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati; dan stakeholder pariwisata lainnya.***/mel

Dirjen Anggaran Tegaskan Prioritas APBN Lindungi Generasi Penerus Bangsa

JAYAKARTA NEWS – Pemerintah saat ini terus memprioritaskan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan anak-anak Indonesia sebagai penerus generasi bangsa. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, pun menegaskan bahwa APBN hadir untuk menjamin kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan anak-anak Indonesia.

“Perhatian APBN kepada anak-anak ada di banyak area. Di bidang kesehatan misalnya, kita memasukkan anggaran makanan yang sehat untuk anak-anak. Ada vaksinasi untuk mereka, kemudian ada berbagai upaya kesehatan lainnya agar menjaga kesehatan mereka” ujar Dirjen Anggaran, dikutip dari Rilis Kemenkeu, Jumat (21/7/2023).

Isa menjelaskan, belanja negara didesain untuk mendukung anak-anak Indonesia agar mampu tumbuh dengan sehat dan juga menjadi manusia yang cerdas. Bahkan, banyak komponen belanja APBN didedikasikan untuk memberi perhatian yang besar bagi anak-anak.

“Untuk pendidikan pasti, bahkan Undang-Undang Dasar kita mengatakan bahwa 20% dari APBN harus dialokasikan untuk pendidikan. Walaupun kita menyadari ada pendidikan sepanjang usia, sepanjang hayat, tapi kita tahu sebagian besar itu berada di usia anak-anak. 

Dalam menangani pandemi, pemerintah memberikan alokasi yang besar untuk menjaga kesehatan. Ia menyebut, pada tahun 2022 dan 2023 ini anggaran untuk bidang pendidikan justru tidak menurun, bahkan pemerintah memberikan alokasi khusus untuk anak-anak untuk bisa mengakses pendidikan dengan secara daring.

“Tahun 2022 dan 2023, kita memiliki alokasi untuk Program Indonesia Pintar. Ini untuk 17,9 juta siswa di tahun 2022 anggarannya Rp9,7 triliun. Di tahun 2023 masih sama untuk 17,9 juta siswa anggarannya Rp9,7 triliun. Kartu Indonesia Pintar Kuliah tahun 2022 ini Rp10 triliun untuk 780 ribu mahasiswa, tahun 2023 meningkat menjadi Rp12,8 triliun untuk 893 ribu mahasiswa. Kita mendapatkan anggaran untuk pendidikan kecakapan kerja atau PKK. Tahun 2022 kita alokasikan Rp131,5 miliar. Tahun 2023 Rp139,3 miliar untuk 30 ribu lebih anak” jelasnya.

Selain itu, Isa mengatakan bahwa pemerintah juga memberikan pendidikan kecakapan wirausaha untuk sekitar 19 ribu orang kepada anak usia sekolah yang tidak sekolah dengan anggaran sebesar Rp124 miliar dan tahun ini menjadi Rp147 miliar.

Sementara di bidang kesehatan, ia menyebut pemerintah mendukung imunisasi dasar sebesar Rp112 Miliar dan untuk pencegahan dan pengendalian penyakit yang sebagian untuk anak-anak sebesar Rp1,8 triliun. Kemudian pemberian bantuan iuran PBI untuk jaminan kesehatan nasional, layanan kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi ibu dan anak sebesar Rp1,3 Triliun.

Isa pun menuturkan dukungan anggaran di Kementerian lainnya, misalnya untuk perlindungan anak dan perempuan. Misalnya pemenuhan hak anak sebesar Rp17,6 miliar tahun lalu dan tahun ini sebesar Rp24 miliar. Selain itu terdapat juga alokasi anggaran di BPOM untuk pengawasan obat dan makanan.

“Banyak sekali yang kita lihat memberikan perhatian kepada anak-anak. Satu hal yang juga penting adalah program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan. Di dalamnya juga ada komponen yang memberikan tambahan kepada keluarga yang memiliki anak usia sekolah. Jadi kalau punya anak sekolah siswa SD, dapat tambahan Rp900 ribu per tahun, siswa SMP Rp1,5 juta per tahun, SMA Rp2 juta per tahun. Jadi cukup banyak anggaran-anggaran untuk kegiatan yang secara khusus memang dihubungkan dengan keberadaan anak di keluarga”, tegasnya.

Melalui dukungan anggaran pemerintah tersebut, ia pun berharap dapat membangun anak-anak Indonesia menjadi lebih sehat, lebih cerdas dan menjadi manusia yang produktif.

“Tentunya kita sangat ingin anak-anak Indonesia menjadi semakin sehat, semakin cerdas, dan semakin tangguh untuk kemudian mereka bisa menjadi manusia yang produktif dan yang siap memajukan Indonesia. Untuk itu, pemerintah juga sudah menyediakan cukup anggaran untuk memberikan support” pungkasnya.***/uli