JAYAKARTA NEWS – Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penataan kembali tata kelola dan operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta standardisasi pelaksanaan program secara nasional.
“Masa libur sekolah menjadi kesempatan bagi BGN untuk melakukan penataan ulang tata kelola program, meningkatkan standar operasional, memperkuat kualitas data, serta memastikan program MBG semakin tepat sasaran dan efektif dalam menjangkau kelompok yang membutuhkan intervensi pemerintah,” ujar Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari di Jakarta pada Kamis (18/6/2026).
Lebih lanjut Arum mengatakan, BGN telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama periode libur sekolah dalam kerangka pelaksanaan Program MBG Tahun Anggaran 2026.
Sejalan dengan kalender pendidikan nasional, distribusi MBG kepada peserta didik akan menyesuaikan masa libur sekolah yang berlangsung pada 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Penyesuaian ini dilakukan sebagai bagian dari upaya optimalisasi operasional dan efisiensi pemanfaatan sumber daya program.
Menurut Arum, selama periode tersebut BGN akan memfokuskan pelaksanaan evaluasi menyeluruh terhadap operasional SPPG, termasuk aspek kualitas layanan, kapasitas produksi, pemenuhan standar sarana dan prasarana, serta kesesuaian penerima manfaat.
“Penataan ini bukan sekadar efisiensi anggaran, tetapi juga upaya memastikan setiap sumber daya yang dimiliki negara benar-benar memberikan manfaat optimal bagi kelompok yang membutuhkan,” jelas Arum.
Selain evaluasi operasional SPPG, BGN juga tengah melakukan pemutakhiran dan penguatan basis data penerima manfaat.
Hingga saat ini, BGN telah melakukan identifikasi terhadap sejumlah sekolah yang dinilai memiliki kemampuan lebih baik dalam memenuhi kebutuhan gizi peserta didiknya secara mandiri. Data tersebut akan menjadi bagian dari proses penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran ke depan.
BGN menegaskan, hasil pemutakhiran data akan digunakan untuk memperkuat fokus program kepada kelompok prioritas, termasuk anak-anak di wilayah rentan, daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang membutuhkan intervensi gizi.
“Kami terus memperbaiki kualitas data karena data yang akurat menjadi dasar utama dalam pengambilan kebijakan. Tujuan akhirnya adalah memastikan bantuan gizi diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan,” ujar Arum.
Dalam proses penataan operasional tersebut, BGN juga akan melakukan evaluasi terhadap seluruh SPPG untuk memastikan kesesuaian dengan standar yang ditetapkan. Evaluasi mencakup kapasitas layanan, kualitas fasilitas, jangkauan penerima manfaat, serta efektivitas operasional masing-masing SPPG.
Ke depan, BGN juga menyiapkan skema pengelompokan atau klasterisasi SPPG yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah, termasuk untuk daerah 3T yang memiliki tantangan geografis dan kepadatan penduduk berbeda dengan wilayah perkotaan.
“Setiap daerah memiliki kebutuhan dan kondisi yang berbeda. Karena itu, model operasional yang diterapkan juga harus adaptif agar pelayanan MBG dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan,” jelas Arum. (yog)
