JAYAKARTA NEWS— Bawaslu DKI Jakarta menggelar rapat kerja teknis (Rakernis) pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta, Senin (22/7/2024). Kegiatan dibuka oleh Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar Nugraha. Didampingi Pimpinan Bawaslu DKI Jakarta lainnya, yakni: Burhanuddin, Sakhroji, Benny Sabdo, dan Reki Putera Jaya.
Dari jajaran Sekretariat Bawaslu DKI hadir Kepala Sekretariat Dini Yamashita, Kepala Bagian Administrasi Satria Dayan Kerti, Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Afifuddin, Serta Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum Dwi Hening Wardani, serta staf sekretariat lainnya.
Kegiatan Rakernis diikuti anggota Bawaslu se-DKI Jakarta, serta undangan lainnya. Sedangkan nara sumber eksternal yang dihadirkan pada acara tersebut. Yakni: mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Taufan Bakri, mantan anggota Bawaslu DKI Jakarta Achmad Fachrudin, dan anggota KPU DKI Jakarta Fahmi Zikrullah.
Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar Nugraha mengatakan, kegiatan Rakernis ini sangat penting sebagai evaluasi atas proses dan hasil pengawasan yang sudah dilakukan. Sedangkan Kordinator Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Burhanuddin mengatakan, tahapan pemutakhiran data pemilih memasuki penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), DPS Hasil Perbaikan (DPSHP), dan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Untuk itu, ia minta agar semua jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwascam, dan Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa mempersiapkan diri dengan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang komprehensif dan berkualitas agar dapat mengawal kegiatan penting tersebut dengan kritis konstruktif, efektif dan maksimal.
Taufan Bakri yang didapuk sebagai pembicara pertama menyampaikan pandangannya tentang hubungan antara Pilgub DKI Jakarta 2024 dan Jakarta paska tidak lagi menjadi ibukota negara Republik Indonesia.
Ia mengatakan, Jakarta ke depan didesain menjadi pusat bisnis berskala global, serta dihuni oleh masyarakatnya yang pluralistik namun hidup dengan sejahtera, aman dan damai. Untuk itu, menurut Taufan, Pilgub DKI 2024 diharapkan mampu berkontribusi signifikan melahirkan sosok pimpinan visioner yang mampu menjawab tantangan yang bakal dihadapi Jakarta di masa depan.
Sementara Achmad Fachrudin mengingatkan, data atau daftar pemilih menjadi sumber masalah, konflik bahkan gugatan pada setiap kali Pemilu atau Pemilihan. Untuk meminimalisir hal tersebut, KPU DKI harus melaksanakan proses pemutakhiran data secara Komprehensif, Mutakhir dan Akurat.
Sementara peran Bawaslu DKI, memastikan agar semua proses pengelolaan data pemilih dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan. Sehingga hak konstitisional pemilih terlindungi dan dapat berpartisipasi secara maksimal di Pilgub DKI pada 27 November 2024. (abh)
