RIAU, JAYAKARTA NEWS – Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan, Jenderal TNI Richard T.H. Tampubolon, turun langsung mengawal operasi penertiban kawasan hutan di Provinsi Riau, Jumat (20/11/2026). Bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), langkah tegas ini menyasar dua perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan pemanfaatan hutan.
Keterlibatan langsung Jenderal TNI Richard T.H. Tampubolon bersama Satgas PKH menjadi penegasan komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan serta mengamankan aset strategis negara di sektor kehutanan.
Dalam penindakan tersebut, Satgas PKH menjatuhkan sanksi hukum terhadap dua perusahaan, yakni, PT Gemilang Sawit Lestari (GSL): Pemerintah membatalkan permohonan pelepasan kawasan hutan perusahaan tersebut dan melakukan penguasaan kembali lahan oleh Satgas PKH.

PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP): Izin pemanfaatan hutan milik PT RAPP resmi dicabut setelah perusahaan terbukti melakukan kegiatan ilegal yang kerap mengakibatkan kerusakan lingkungan.
Tindakan tegas, terukur, dan berkeadilan ini merupakan bukti nyata kehadiran negara. Pemerintah ingin memastikan pengelolaan setiap kawasan hutan berjalan sesuai fungsinya, sekaligus menjaga aset negara agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Ke depan, pemerintah melalui Satgas PKH menegaskan akan terus konsisten menjalankan penertiban dan penegakan hukum. Upaya ini dilakukan untuk memastikan pemanfaatan kawasan hutan sesuai aturan yang berlaku, menjaga kelestarian alam, serta mewujudkan tata kelola kawasan hutan yang tertib dan bertanggung jawab. (*/di)


















































