JAYAKARTA NEWS— Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia sekaligus Wakil Menteri Perumaham dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Fahri Hamzah, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto merupakan pemimpin yang memiliki independensi penuh dan tidak dapat dijadikan “presiden boneka” oleh kekuatan mana pun.
Pernyataan tersebut disampaikan Fahri dalam forum Pengembangan Wawasan Kebangsaan bertajuk ‘Belajar dari Kasus Gibran: Memperbaiki Presidensialisme Kita’ pada Jumat (13/11/2026) malam.
“Gibran ini adalah contoh sempurna dari kekacauan sistem kita. Kalau memakai istilah tobat Pak Rocky Gerung (Anggota Watimpres RI), maka kita harus sungguh-sungguh perbaiki sistem presidensial kita. Jangan kucing-kuncingan lagi,” kata Fahri Hamzah.
Menurut Fahri, permasalahan Gibran Rakabuming Raka hendaknya menjadi bab terakhir dari sebuah kepalsuan mengenai adanya “permainan boneka” dalam menjadikan seseorang sebagai pemimpin di Indonesia.
“Kita harus hentikan ini. Kita memulai satu lembaran baru untuk menjadikan kepemimpinan sebagai sesuatu yang sejati yang bersumber dari jiwa dan semangat para pendiri bangsa kit,” katanya.
Momentum pengunduran diri Gibran dari kursi Wakil Presiden (Wapres) RI menjadi titik balik penting untuk mengevaluasi secara komprehensif sistem ketatanegaraan Indonesia.
“Kasus dinamika politik akhir-akhir ini, termasuk mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden, harus dipandang sebagai momentum refleksi bagi bangsa untuk mengevaluasi ulang sistem presidensial.
Fahri mengajak publik tidak terjebak pada peristiwa pengiriman surat pengunduran diri Gibran dari jabatan Wapres ke MPR dan Presiden.
Ia meminta publik mengajak publik dan kader partai politik membedah akar masalah dari sudut pandang teori presidensialisme.
Fahri menyoroti bahwa kepemimpinan Prabowo saat ini menjadi antitesis dari fenomena pemimpin yang lahir dari pencitraan instan dan mudah dikendalikan dari balik layar.
“Sebagai tokoh politik yang memiliki rekam jejak panjang dan kemandirian berpikir—yang diwarisi dari tradisi intelektual keluarganya—Pak Prabowo dinilai tidak mudah disetir atau dijadikan “pemimpin boneka” oleh kekuatan-kekuatan oligarki maupun kepentingan eksternal,” katanya.
Ia menilai kemandirian berpikir Prabowo berakar kuat dari latar belakang intelektual keluarganya—mulai dari ayahnya, Sumitro Djojohadikusumo, yang merupakan pendiri Fakultas Ekonomi UI dan tokoh gerakan koperasi, hingga kakeknya Margono Djojohadikusumo yang merupakan pendiri bank sentral.
“Kita bersyukur sekarang ada Pak Prabowo yang tidak bisa dijadikan boneka. Beliau independen, tidak bisa disogok, pikirannya merdeka karena berasal dari tradisi berpikir, dan sudah menulis buku jauh sebelum berkuasa untuk menegakkan Pasal 33 dan 34 UUD 1945 serta melawan oligarki,” ujar Fahri.
Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini mengungkapkan, independensi tersebut terlihat nyata dari keberanian Prabowo membongkar berbagai praktik penyimpangan yang sebelumnya luput dari pengawasan, patut mendapatkan apresiasi.
Fahri kemudian menyinggung keberhasilan Presiden Praboeo membongkar kasus perampokan lahan hutan untuk tambang dan perkebunan seluas 6,2 juta hektare, praktik manipulasi pajak seperti under-invoicing dan window dressing dalam perdagangan hasil bumi.
Hingga penyalahgunaan kekuasaan melalui operasi penyadapan ilegal yang dilakukan eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jendel Pol Listyo Sigit Prabowo Cs terhadap 20.000 nama, dimana Presiden adalah salah satu korban dan target yang disadap.
Hal ini membuktikan bahwa Prabowo bukan “presiden boneka” yang muda diatur oleh kekuatan dan bayangan di masa lalu.
“Presiden sebelumnya sempat menjadi seperti boneka karena bukan hasil tempaan, melainkan hasil tepuk tangan sesaat. Akibatnya, negara dioperasikan dari belakang layar, bahkan presidennya sendiri pun hendak dikendalikan dan disadap. Sekarang semua itu mulai dibongkar satu per satu oleh Pak Prabowo,” tegasnya.
Tiga Aspek Krusial yang Rusak Sistem Presidensial
Dalam kesempatan ini, Fahri membedah tiga aspek krusial yang membuat sistem presidensial di Indonesia kerap melahirkan pemimpin yang rentan disetir oleh pemodal maupun kepentingan luar. Pertama pencalonan berbasis logika pasar, kedua pemilu sebagai perang logistik dan ketiga krisis soliditas pemerintahan.
Ia menilai partai politik (parpol) saat ini terlalu melonggarkan mekanisme kaderisasi dan menyerahkan penentuan calon pemimpin pada hasil survei serta popularitas media sosial atau mekansme pasar.
“Hal ini membuka celah bagi figur dari “pasar bebas” yang tidak teruji secara ideologis maupun kapasitas untuk menyusup masuk ke dalam sistem,” kata dia.
Sementara kontestasi elektoral lebih didominasi oleh kekuatan modal dan logistik raksasa ketimbang adu gagasan.
“Politik berbiaya tinggi membuat calon pemimpin tersandera oleh para penyandang dana yang kelak mengendalikannya setelah berkuasa,” katanya.
Sehingga ketika pasangan calon dibentuk dari transaksi pragmatis tanpa kesamaan ideologi dan proses kaderisasi yang matang, maka pemerintahan yang dihasilkan menjadi rapuh dan tidak solid dalam menjalankan agenda kebangsaan.
“Para pengamat dan politisi sepakat bahwa ke depan, sistem pencalonan dan kontestasi pemilu harus dikembalikan kepada mekanisme pengkaderan partai politik yang sehat, bukan diserahkan pada mekanisme pasar bebas yang rawan disusupi kepentingan pragmatis,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini.
Sebagai solusi agar peristiwa pengunduran diri Gibran di tengah masa jabatan tidak terulang kembali, Fahri mengusulkan reformasi mendasar dalam tata kelola partai politik dan pemilu.
Ia menekankan agar negara mengambil alih pembiayaan partai politik serta penyelenggaraan kampanye secara menyeluruh.
“Hentikan politik sebagai pertarungan logistik dan kembalikan menjadi pertarungan gagasan. Negara harus membiayai partai politik agar partai tidak disogok dari belakang dan berubah menjadi operator pemilik modal atau kepentingan asing,” kata Fahri.
Fahri sekali lagi berharap dinamika yang terjadi pada kursi Wakil Presiden saat ini menjadi bab terakhir dari praktik kepemimpinan artifisial di Indonesia.
Ia mendorong seluruh elemen bangsa untuk melakukan “tobat politik” dan memulai lembaran baru guna melahirkan pemimpin sejati yang berakar pada semangat para pendiri bangsa. (*/di)
