JAYAKARTA NEWS – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mulai pemeriksaan kembali organisasi internasional Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF) tahun 2024.
“BPK telah ditunjuk untuk kedua kalinya sebagai auditor eksternal untuk CTI-CFF Regional Secretariat untuk periode 2025 dan 2026,” ujar Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Teguh Widodo di Kantor Pusat BPK, dikutip dari keterangan resmi, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Menurut Teguh, penunjukkan BPK kedua kalinya sebagai auditor eksternal untuk CTI-CFF Regional Secretariat untuk periode 2025 dan 2026 ini menegaskan kembali kepercayaan CTI-CFF terhadap BPK dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan pada organisasi tersebut.
Sekretaris Jenderal Sekjen BPK Bahtiar Arif menyampaikan kepada Direktur Executive Committee Frank Keith Griffin, dan manajemen CTI-CFF, antara lain mengenai ruang lingkup pemeriksaan, tujuan, metodologi dan standar pemeriksaan yang akan digunakan pada pemeriksaan LK tersebut.
Bahtiar juga menjelaskan, fokus pemeriksaan BPK atas sistem pengendalian intern dan penilaian kepatuhan terhadap ketentuan serta rencana pemantauan atas rekomendasi pemeriksaan LK sebelumnya.
Frank menyampaikan apresiasi atas hasil pemeriksaan LK CTI-CFF oleh BPK tahun sebelumnya dan menunjukkan antusiasme manajemen CTI-CFF atas rencana pelaksanaan pemeriksaan LK tahun 2024 yang akan dilakukan oleh BPK.
Pihak manajemen CTI-CFF menyatakan komitmen mereka untuk memberikan akses data maupun dokumen yang diminta tim pemeriksa agar tujuan dan harapan pemeriksaan dapat tercapai sesuai dengan waktu pemeriksaan yang telah disepakati bersama.
Frank juga mengatakan, informasi mengenai organisasi CTI-CFF, lingkup pemeriksaan yang diharapkan dari pemeriksaan LK CTI-CFF yang dilakukan oleh BPK dan proses perbaikan yang sedang berjalan atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tahun lalu.
CTI-CFF adalah organisasi internasional dengan kantor sekretariat regional berlokasi di Manado, Indonesia. CTI – CFF menjadi wadah kemitraan multilateral dari enam negara (Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon, dan Timor Leste) yang bekerja bersama untuk menjaga sumber daya laut dan pesisir dengan mengatasi isu-isu penting seperti keamanan pangan, perubahan iklim, dan keanekaragaman hayati laut. (yr)
