PARIWISATA
Industri Pariwisata di Yogyakarta Diminta Bangun Budaya K3
- /home/jayakartanews.com/public_html/wp-content/plugins/mvp-social-buttons/mvp-social-buttons.php on line 27
https://jayakartanews.com/wp-content/uploads/2024/12/Screenshot_20241215-090252_Samsung-Internet-1000x600.jpg&description=Industri Pariwisata di Yogyakarta Diminta Bangun Budaya K3', 'pinterestShare', 'width=750,height=350'); return false;" title="Pin This Post">
- Share
- Tweet /home/jayakartanews.com/public_html/wp-content/plugins/mvp-social-buttons/mvp-social-buttons.php on line 72
https://jayakartanews.com/wp-content/uploads/2024/12/Screenshot_20241215-090252_Samsung-Internet-1000x600.jpg&description=Industri Pariwisata di Yogyakarta Diminta Bangun Budaya K3', 'pinterestShare', 'width=750,height=350'); return false;" title="Pin This Post">
JAYAKARTA NEWS – Industri pariwisata di Yogyakarta diminta membangun budaya Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3). Hal ini menjaga kepercayaan wisatawan yang berkunjung.
Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Aria Nugrahadi, K3 merupakan aspek krusial dalam menjaga kepercayaan wisatawan.
“Jangan sampai terjadi sesuatu yang ketika perusahaan berinvestasi sedemikian besar kemudian itu akan mengganggu kepercayaan yang sifatnya ‘trust’ (kepercayaan) dan nama baik,” jelas Aria.
Aria mengimbau pengelola bisnis pariwisata mulai dari perhotelan, restoran serta destinasi wisata minat khusus di DIY mampu mengutamakan penerapan K3.
Terlebih, kata Aria, destinasi wisata minat khusus yang dikelola masyarakat. Para pengelolanya harus dipastikan mampu melakukan upaya menekan terjadinya kecelakaan kerja.
“Penyediaan alat pelindung diri (APD) harus dipastikan tersedia utamanya di destinasi wisata alam, atau kegiatan wisata macam jeep ofroad, outbound, hingga flying fox,” ujar Aria.
Aria menguraikan, penerapan K3 antara lain dengan membuat perencanaan evakuasi serta mitigasi bencana melibatkan konsultan pariwisata ataupun konsultan K3 berpengalaman.
Selain itu, lanjut Aria, perlu pula mendesain bangunan wisata yang laik fungsi dengan mengutamakan aspek keamanan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.
Hal penting lai, tambah Aria, pengelola harus membentuk SOP (prosedur operasional standar) jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan atau bencana.
Pengelola wisata juga harus mengusahakan agar tempat wisata atau jasa wisata yang ditawarkan sudah tersertifikasi ‘CHSE’ (standar kebersihan, kesehatan, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan).
Meskipun, Aria mengakui, ada tantangan dalam penerapan K3. Namun dengan upaya berkelanjutan, sektor pariwisata di DIY dapat menjadi contoh yang baik dalam mengintegrasikan K3 dengan industri pariwisata.
Ketua Departemen Layanan dan Informasi Kesehatan Sekolah Vokasi UGM Nur Rokhman mengatakan Yogyakarta merupakan kota wisata sehingga pemerintah daerah beserta pengelola wisata harus mampu menjamin aspek keselamatan dan kesehatan kerja di lingkup sektor itu
.”(K3) tidak hanya terkait dengan keamanan di industri tapi juga hari ini kita lihat K3 penting diterapkan di pariwisata,” kata Nur. (yr/ant)
